AS Dapat 300 Juta Dosis Vaksin Corona, Lainnya Kebagian Apa?
Tirta Citradi, CNBC Indonesia
22 May 2020 15:25
"Bahkan jika vaksin dibuat dalam skala yang masif, tampaknya tidak ada cara untuk memaksa negara yang meproduksi untuk membagikannya. Selama pandemi influenza H1N1 2009, Australia adalah yang pertama memproduksi vaksin, tetapi Negeri Kangguru tidak segera mengekspornya karena menginginkan vaksin untuk warganya terlebih dahulu," kata Amesh Adalja dari Pusat Keamanan Kesehatan John Hopkins di Baltimore, Maryland mengutip Nature.
"Sebagian besar negara memiliki undang-undang yang berlaku yang memungkinkan pemerintah memaksa produsen untuk menjual di dalam negeri, dan saya tidak melihat perubahan ini," katanya.
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) mengatakan bahwa belum ada kesepakatan tentang prinsip atau aturan untuk sistem alokasi yang adil yang dimasukkan ke dalam kontrak yang dapat diterapkan dan ditegakkan secara konsisten.
“Ini adalah tantangan yang harus segera ditangani secara kolektif oleh pemerintah, pemimpin kesehatan global dan regulator sementara pengembangan vaksin Covid-19 terus berlanjut,” kata Mario Christodoulou, manajer komunikasi di CEPI.
"WHO telah mencoba untuk melangkah sebelumnya untuk memastikan bahwa stok vaksin dibagi secara adil," kata Alexandra Phelan, dari Pusat Ilmu Pengetahuan dan Keamanan Kesehatan Global Georgetown University di Washington DC, melansir Nature.
"Sebagian besar negara memiliki undang-undang yang berlaku yang memungkinkan pemerintah memaksa produsen untuk menjual di dalam negeri, dan saya tidak melihat perubahan ini," katanya.
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) mengatakan bahwa belum ada kesepakatan tentang prinsip atau aturan untuk sistem alokasi yang adil yang dimasukkan ke dalam kontrak yang dapat diterapkan dan ditegakkan secara konsisten.
"WHO telah mencoba untuk melangkah sebelumnya untuk memastikan bahwa stok vaksin dibagi secara adil," kata Alexandra Phelan, dari Pusat Ilmu Pengetahuan dan Keamanan Kesehatan Global Georgetown University di Washington DC, melansir Nature.
Setelah merebaknya wabah H5N1 di negara-negara seperti Cina, Mesir dan Indonesia, negara-negara anggota WHO mengadopsi resolusi yang dikenal sebagai Kerangka Kesiapsiagaan Pandemi Influenza (PIP).
Di bawah PIP, negara-negara menyediakan sampel virus ke jaringan laboratorium yang dikoordinasikan oleh WHO, dengan pemahaman bahwa organisasi akan mempertimbangkannya sebagai dasar yang diperlukan untuk mengakses persediaan vaksin, diagnosa dan obat-obatan WHO dalam kasus pandemi influenza.
Namun karena PIP dirancang untuk influenza, itu tidak berlaku untuk wabah corona saat ini. Masalah ini memang harus segera dipecahkan lantaran tidak semua negara bisa memproduksi vaksin.
Memang tidak semua negara di dunia ini bisa memproduksi vaksin corona. Kalaupun bisa tantangan yang dihadapinya besar seperti pendanaan, akses pada rantai pasok industri farmasi global hingga infrastruktur dan fasiitas logistik untuk distribusi yang memadai.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(twg/twg)
Di bawah PIP, negara-negara menyediakan sampel virus ke jaringan laboratorium yang dikoordinasikan oleh WHO, dengan pemahaman bahwa organisasi akan mempertimbangkannya sebagai dasar yang diperlukan untuk mengakses persediaan vaksin, diagnosa dan obat-obatan WHO dalam kasus pandemi influenza.
Namun karena PIP dirancang untuk influenza, itu tidak berlaku untuk wabah corona saat ini. Masalah ini memang harus segera dipecahkan lantaran tidak semua negara bisa memproduksi vaksin.
Memang tidak semua negara di dunia ini bisa memproduksi vaksin corona. Kalaupun bisa tantangan yang dihadapinya besar seperti pendanaan, akses pada rantai pasok industri farmasi global hingga infrastruktur dan fasiitas logistik untuk distribusi yang memadai.
TIM RISET CNBC INDONESIA
Pages
Most Popular