Wamendag Buka-bukaan Soal Perdagangan RI di Era Covid-19
Exist In Exist, CNBC Indonesia
14 May 2020 16:32
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan dampak negatif dari pandemi Covid-19 terhadap sektor perdagangan signifikan. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga dalam acara Jakarta CMO Club dengan topik "Business Wisdom During COVID-19 Era" secara virtual, Kamis (14/5/2020).
"Memang kami [Kemendag] boleh dibilang dampaknya [pandemi Covid-19] signifikan, mulai dari stok komoditas, supply, demand dan juga sampai ke perjanjian perdagangan internasional, dan juga ke negosiasi trade agreement," ujarnya.
Ia menyebutkan ada beberapa hal penting dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sektor perdagangan baik global dan dalam negeri. Pertama, Jerry mengatakan saat ini telah terjadi perubahan pola perdagangan.
"Pandemi Covid-19 tentu sudah menggangggu supply and demand. Hal ini menjadi pelajaran bagi banyak negara untuk tidak menempatkan basis produksi terpusat atau bergantung di satu tempat dan kami pikir akan lebih baik jika negara terhubung dalam rantai pasok global untuk menjaga keberlangsungan pasokan," paparnya.
Menurut Jerry, situasi ini menjadi suatu peluang untuk melakukan relokasi perusahaan multinasional salah satunya dari China ke negara lain termasuk Indonesia. Selain itu, pandemi Covid-19 ini menunjukkan besarnya peran teknologi bagi keberlangsungan bisnis, mulai dari produksi, distribusi hingga promosi.
"Teknologi menjadi solusi di tengah pembatasan fisik dan juga pembatasan sosial. Pola perdagangan tidak lagi dapat mengandalkan pola konvensional dan pola tradisional. Bahkan nanti kedepannya dan mungkin ini salah satu entry point untuk beralih ke promosi virtual dan juga penggunaan artificial intelligent," kata Jerry.
Kedua, lanjutnya, pandemi ini juga menunjukkan pentingnya kerja sama global. Ia mencontohkan salah satu perjanjian perdagangan yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian adalah Indonesia-EU CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement). Perjanjian ini seharusnya bisa diselesaikan pada akhir 2020.
"Kami akhirnya menlaukan beberapa rapat secara virtual, melibatkan K/L (Kementerian/Lembaga) lain juga yang menjadi stakeholder, dari mulai Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Keuangan, sampai juga dengan Kementerian Pariwisata, dan seterusnya. Dan kami akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah skema rutin yang dilakukan secara vitual per mingguan," ungkapnya
"Saya pikir itu adalah salah satu solusi dan saya pikir itu adalah salah satu bentuk support, dan juga bentuk keberpihakan, dan juga perhatian dari masyarakat internasional kepada situasi ini, di mana kita dan masyarakat internasional termasuk Uni Eropa siap melakukan sebuah negosiasi dagang yang selama ini tidak pernah dilakukan secara virtual," tambahnya.
Jerry menyebut dari 12 perjanjian perdagangan internasional yang ditargettkan selesai pada tahun 2019 dan 2020, saat ini Kemendag sudah menyelesaikan 11 perjanjian dagang.
"Dan target lagi mungkin saya selaku wamendag akan berkoordinasi juga dengan seluruh tim dan juga seluruh K/L dan seluruh stakeholder akan bisa menyelesaikan tiga rapat melalui virtual. Ini tidak membuat luntur semangat kami untuk bisa berkontribusi," ujar Jerry.
Dalam kesempatan yang sama, Jerry sempat menyinggung perihal kebutuhan alat kesehatan, termasuk APD, di tengah Covid-19. Walaupun ada ekspor, akan tetapi kebutuhan masyarakat Indonesia yang jadi prioritas.
"Prioritas adalah tetap masyarakat Indonesia. Kebijakan kami jelas masyarakat Indonesia itu harus terpenuhi kebutuhannya. Disamping kita memprioritaskan, juga kita memperhatikan beberapa negara tujuan yang jadi ekspor alat kesehatan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Ia tidak ingin produksi APD ataupun masker dari dalam negeri terlalu banyak diekspor sampai kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi. Jokowi meminta manajemen ekspor perlu diatur.
"Saya minta beberapa hal, agar diatur betul manajemennya yang berkaitan dengan ekspor dan kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai semuanya diekspor, kita malah nggak dapat. Diatur manajemennya sebaik-baiknya, baik itu APD kita bisa produksi banyak, baik itu berkaitan dengan masker kita bisa produksi banyak, agar ini diatur," ujar Jokowi, Rabu (15/4/2020).
Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardanaizin mengaku adanya izin ekspor APD ke Korea Selatan dari sejumlah pabrik di kawasan berikat Bogor ke Korea Selatan.
"Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan, kami memberi pengecualian ekspor APD, namun tetap dengan perhitungan kebutuhan dalam negeri yang menjadi prioritas," katanya dalam rapat dengar pendapat bersama DPR RI yang digelar secara virtual, Rabu, (22/4/2020).
(miq/miq) Next Article Kasus Harian Covid di Indonesia Meroket, Tambah 802 Hari ini
"Memang kami [Kemendag] boleh dibilang dampaknya [pandemi Covid-19] signifikan, mulai dari stok komoditas, supply, demand dan juga sampai ke perjanjian perdagangan internasional, dan juga ke negosiasi trade agreement," ujarnya.
Ia menyebutkan ada beberapa hal penting dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sektor perdagangan baik global dan dalam negeri. Pertama, Jerry mengatakan saat ini telah terjadi perubahan pola perdagangan.
Menurut Jerry, situasi ini menjadi suatu peluang untuk melakukan relokasi perusahaan multinasional salah satunya dari China ke negara lain termasuk Indonesia. Selain itu, pandemi Covid-19 ini menunjukkan besarnya peran teknologi bagi keberlangsungan bisnis, mulai dari produksi, distribusi hingga promosi.
"Teknologi menjadi solusi di tengah pembatasan fisik dan juga pembatasan sosial. Pola perdagangan tidak lagi dapat mengandalkan pola konvensional dan pola tradisional. Bahkan nanti kedepannya dan mungkin ini salah satu entry point untuk beralih ke promosi virtual dan juga penggunaan artificial intelligent," kata Jerry.
Kedua, lanjutnya, pandemi ini juga menunjukkan pentingnya kerja sama global. Ia mencontohkan salah satu perjanjian perdagangan yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian adalah Indonesia-EU CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement). Perjanjian ini seharusnya bisa diselesaikan pada akhir 2020.
"Kami akhirnya menlaukan beberapa rapat secara virtual, melibatkan K/L (Kementerian/Lembaga) lain juga yang menjadi stakeholder, dari mulai Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Keuangan, sampai juga dengan Kementerian Pariwisata, dan seterusnya. Dan kami akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah skema rutin yang dilakukan secara vitual per mingguan," ungkapnya
"Saya pikir itu adalah salah satu solusi dan saya pikir itu adalah salah satu bentuk support, dan juga bentuk keberpihakan, dan juga perhatian dari masyarakat internasional kepada situasi ini, di mana kita dan masyarakat internasional termasuk Uni Eropa siap melakukan sebuah negosiasi dagang yang selama ini tidak pernah dilakukan secara virtual," tambahnya.
Jerry menyebut dari 12 perjanjian perdagangan internasional yang ditargettkan selesai pada tahun 2019 dan 2020, saat ini Kemendag sudah menyelesaikan 11 perjanjian dagang.
"Dan target lagi mungkin saya selaku wamendag akan berkoordinasi juga dengan seluruh tim dan juga seluruh K/L dan seluruh stakeholder akan bisa menyelesaikan tiga rapat melalui virtual. Ini tidak membuat luntur semangat kami untuk bisa berkontribusi," ujar Jerry.
Dalam kesempatan yang sama, Jerry sempat menyinggung perihal kebutuhan alat kesehatan, termasuk APD, di tengah Covid-19. Walaupun ada ekspor, akan tetapi kebutuhan masyarakat Indonesia yang jadi prioritas.
"Prioritas adalah tetap masyarakat Indonesia. Kebijakan kami jelas masyarakat Indonesia itu harus terpenuhi kebutuhannya. Disamping kita memprioritaskan, juga kita memperhatikan beberapa negara tujuan yang jadi ekspor alat kesehatan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Ia tidak ingin produksi APD ataupun masker dari dalam negeri terlalu banyak diekspor sampai kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi. Jokowi meminta manajemen ekspor perlu diatur.
"Saya minta beberapa hal, agar diatur betul manajemennya yang berkaitan dengan ekspor dan kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai semuanya diekspor, kita malah nggak dapat. Diatur manajemennya sebaik-baiknya, baik itu APD kita bisa produksi banyak, baik itu berkaitan dengan masker kita bisa produksi banyak, agar ini diatur," ujar Jokowi, Rabu (15/4/2020).
Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardanaizin mengaku adanya izin ekspor APD ke Korea Selatan dari sejumlah pabrik di kawasan berikat Bogor ke Korea Selatan.
"Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan, kami memberi pengecualian ekspor APD, namun tetap dengan perhitungan kebutuhan dalam negeri yang menjadi prioritas," katanya dalam rapat dengar pendapat bersama DPR RI yang digelar secara virtual, Rabu, (22/4/2020).
(miq/miq) Next Article Kasus Harian Covid di Indonesia Meroket, Tambah 802 Hari ini
Most Popular