Katanya Anies Tak Punya Uang, Berapa Sih Anggaran Bansos DKI?
Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
11 May 2020 06:11
Jakarta, CNBC Indonesia - Pandemi virus corona (Coronavius Disease-2019/Covid-19) benar-benar bikin pusing. Virus yang bermula dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat China ini membuat pemerintah di berbagai negara terpaksa mengeluarkan anggaran yang belum direncanakan sebelumnya, termasuk di Indonesia.
Pada 2019, saat pemerintah menyusun anggaran 2020, belum ada yang namanya virus corona. Anggaran 2020 didesain sebagai pendorong pemulihan ekonomi usai berakhirnya perang dagang Amerika Serikat (AS) vs China.
Namun takdir berkata lain. Penyebaran virus corona membuat pemerintah pontang-panting menyediakan anggaran yang belum direncanakan sebelumnya, baik itu untuk pengadaan alat-alat kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan, sampai bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak oleh pandemi virus corona.
Kebutuhan untuk yang disebut terakhir itu yang membikin pening. Bantuan harus diberikan kepada mereka yang mengalami dampak ekonomi akibat kebijakan pembatasan sosial (social distancing) yang ditempuh untuk membatasi ruang gerak penyebaran virus.
Di Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 awalnya mengalokasikan belanja perlindungan sosial sebesar Rp 226,42 triliun. Namun gara-gara pandemi virus corona, jumlahnya bertambah Rp 110 triliun untuk penambahan anggaran Kartu Sembako, Kartu Pra-Kerja, dan subsidi listrik.
Tidak hanya di level pusat, pemerintah daerah pun dibikin pusing karena tiba-tiba muncul kebutuhan yang tidak direncanakan sebelumnya. Termasuk di provinsi dengan anggaran terbesar se-Indonesia Raya, DKI Jakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak punya anggaran untuk program bantuan sosial. Akhirnya anggaran tersebut terpaksa harus ditalangi oleh pemerintah pusat.
"PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) cover 1,1 juta warga. DKI nggak punya anggaran, minta pemerintah pusat covering untuk 1,1 juta warganya," kata Sri Mulyani.
Pada 2019, saat pemerintah menyusun anggaran 2020, belum ada yang namanya virus corona. Anggaran 2020 didesain sebagai pendorong pemulihan ekonomi usai berakhirnya perang dagang Amerika Serikat (AS) vs China.
Kebutuhan untuk yang disebut terakhir itu yang membikin pening. Bantuan harus diberikan kepada mereka yang mengalami dampak ekonomi akibat kebijakan pembatasan sosial (social distancing) yang ditempuh untuk membatasi ruang gerak penyebaran virus.
Di Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 awalnya mengalokasikan belanja perlindungan sosial sebesar Rp 226,42 triliun. Namun gara-gara pandemi virus corona, jumlahnya bertambah Rp 110 triliun untuk penambahan anggaran Kartu Sembako, Kartu Pra-Kerja, dan subsidi listrik.
Tidak hanya di level pusat, pemerintah daerah pun dibikin pusing karena tiba-tiba muncul kebutuhan yang tidak direncanakan sebelumnya. Termasuk di provinsi dengan anggaran terbesar se-Indonesia Raya, DKI Jakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak punya anggaran untuk program bantuan sosial. Akhirnya anggaran tersebut terpaksa harus ditalangi oleh pemerintah pusat.
"PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) cover 1,1 juta warga. DKI nggak punya anggaran, minta pemerintah pusat covering untuk 1,1 juta warganya," kata Sri Mulyani.
Next Page
Berapa Anggaran Bansos DKI?
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular