Chatib Basri: BLT Paling Efektif Saat Pandemi Covid-19
Ratu Rina, CNBC Indonesia
05 May 2020 10:49
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan periode 2013-2014, Chatib Basri menyebutkan bahwa stimulus yang paling efektif saat pandemi Covid-19 adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurutnya, saat ini masyarakat membutuhkan dana segar untuk menjaga daya beli.
Selain masyarakat miskin, Chatib menjelaskan, bantuan tunai yang diberikan juga harus memasukkan masyarakat kelas menengah yang saat ini bekerja namun usahanya terdampak hingga tidak memiliki penghasilan.
"Satu yang menurut saya penting adalah kelompok menengah bawah, lower middle income group, kenapa? Karena bentuk dari perlindungan sosial selama ini basisnya adalah kelompok miskin, basisnya aset, rumahnya kecil, lantainya tanah itu dapat BLT atau PKH [Program Keluarga Harapan]," katanya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Senin (04/05/20).
"Tetapi, bagaimana orang yang sebulan lalu masih kerja penghasilan di atas 3 juta rupiah sekarang kehilangan pekerjaan dan dalam waktu 6 bulan tidak ada income, maka dia akan jatuh ke dalam kemiskinan, maka perlu di-support," kata Chatib.
Dia menambahkan, berdasarkan data World Bank ada sebanyak 155 juta penduduk Indonesia yang menuju ke kelas menengah harapan (aspiring middle class).
"Kalau itu satu rumah tangga 4 orang berarti ada 30 juta rumah tangga, kalau mereka diberikan 1 juta rupiah itu mungkin dibutuhkan 30 triliun rupiah sebulan, kalau 3 bulan itu membutuhkan dana sekitar 90 triliun rupiah, ini yang harus dicarikan sumbernya," ujarnya.
Untuk itu, pemerintah diharapkan lebih berani dalam meningkatkan alokasi belanja guna menanggulangi dampak pandemi Covid-19.
"Kalau pemerintah mengambil langkah itu mesti diberikan social protection itu konsekuensi logis, nah pemerintah punya ga resources-nya? Menurut saya ada beberapa hal yang bisa dilakukan misalnya relokasi bujet, " pungkasnya.
"Saya lihat dalam Perppu [Perppu Nomor 1 Tahun 2020) baik ya tapi kan mengenai implementasi bisa lihat dalam PP [peraturan pemerintah], memang saya cukup realistis, persoalannya dengan data kelas menengah bawah itu adalah data, datanya dari mana," katanya.
"Nah saya propose misalnya cari data itu mungkin bisa kerja sama antara Kemendagri dan Kemensos dengan perusahaan telekomunikasi karena 90% data dari penduduk Indonesia itu mempunyai telepon dan orang kalau misalnya mau punya SIM card itu harus register dan dicatatkan itu NIK nya yang ada di Dukcapil, katakan lah datanya tidak akurat tapi ada 75% lumayan, kemudian bisa dapat nama dan alamatnya kita tahu lokasinya," jelas Chatib.
Dia juga mengatakan, "telekomunikasi bisa melakukan analisis sosial ekonomi nya siapa yang pulsanya murah dia bisa tahu kelompok spendingnya berapa dari kelompok miskin atau engga, kemudian BLT bisa dilakukan melalui pulsa tentunya dengan revisi beberapa peraturan dari Bank Indonesia."
"Kemudian, lakukan saja dengan e-wallet, kalau dengan e-wallet itu bisa dimungkinkan," tambahnya.
(tas/tas) Next Article Mantan Menkeu Era SBY Beberkan Pemicu Resesi 'Paling Seram'
Selain masyarakat miskin, Chatib menjelaskan, bantuan tunai yang diberikan juga harus memasukkan masyarakat kelas menengah yang saat ini bekerja namun usahanya terdampak hingga tidak memiliki penghasilan.
"Satu yang menurut saya penting adalah kelompok menengah bawah, lower middle income group, kenapa? Karena bentuk dari perlindungan sosial selama ini basisnya adalah kelompok miskin, basisnya aset, rumahnya kecil, lantainya tanah itu dapat BLT atau PKH [Program Keluarga Harapan]," katanya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Senin (04/05/20).
"Tetapi, bagaimana orang yang sebulan lalu masih kerja penghasilan di atas 3 juta rupiah sekarang kehilangan pekerjaan dan dalam waktu 6 bulan tidak ada income, maka dia akan jatuh ke dalam kemiskinan, maka perlu di-support," kata Chatib.
Dia menambahkan, berdasarkan data World Bank ada sebanyak 155 juta penduduk Indonesia yang menuju ke kelas menengah harapan (aspiring middle class).
Untuk itu, pemerintah diharapkan lebih berani dalam meningkatkan alokasi belanja guna menanggulangi dampak pandemi Covid-19.
"Kalau pemerintah mengambil langkah itu mesti diberikan social protection itu konsekuensi logis, nah pemerintah punya ga resources-nya? Menurut saya ada beberapa hal yang bisa dilakukan misalnya relokasi bujet, " pungkasnya.
"Saya lihat dalam Perppu [Perppu Nomor 1 Tahun 2020) baik ya tapi kan mengenai implementasi bisa lihat dalam PP [peraturan pemerintah], memang saya cukup realistis, persoalannya dengan data kelas menengah bawah itu adalah data, datanya dari mana," katanya.
"Nah saya propose misalnya cari data itu mungkin bisa kerja sama antara Kemendagri dan Kemensos dengan perusahaan telekomunikasi karena 90% data dari penduduk Indonesia itu mempunyai telepon dan orang kalau misalnya mau punya SIM card itu harus register dan dicatatkan itu NIK nya yang ada di Dukcapil, katakan lah datanya tidak akurat tapi ada 75% lumayan, kemudian bisa dapat nama dan alamatnya kita tahu lokasinya," jelas Chatib.
Dia juga mengatakan, "telekomunikasi bisa melakukan analisis sosial ekonomi nya siapa yang pulsanya murah dia bisa tahu kelompok spendingnya berapa dari kelompok miskin atau engga, kemudian BLT bisa dilakukan melalui pulsa tentunya dengan revisi beberapa peraturan dari Bank Indonesia."
"Kemudian, lakukan saja dengan e-wallet, kalau dengan e-wallet itu bisa dimungkinkan," tambahnya.
(tas/tas) Next Article Mantan Menkeu Era SBY Beberkan Pemicu Resesi 'Paling Seram'
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular