Jakarta, CNBC Indonesia - Aktor kenamaan Indonesia, Reza Rahadian berkesempatan untuk berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam akun instagramnya @officialpilarez. Obrolan yang dilakukan berkaitan dengan ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi goncangan pandemi Covid-19.
Reza menyoroti mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah demi mengatasi penyebaran virus ini dan menjaga ketahanan ekonomi nasional. Dalam perbincangan ini, kapasitas Reza juga sebagai Duta Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)-Action Aid.
"Berbagai kebijakan pemerintah telah diambil salah satunya dengan mengalokasikan APBN senilai Rp 405,1 triliun kurang lebih untuk dialokasikan ke dalam berbagai macam bentuk yang udah diketahui secara luas," kata Reza.
"Pertanyaan pertama, langkah apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dari alokasi anggaran yang tidak kecil itu?"
Sri Mulyani pun menjawab, "kita perlu mengingat konteksnya bahwa seluruh negara dunia kaya, miskin, advance dan belum maju ga ada yang siap menghadapi Covid-19. Sejak mulai di Wuhan dan eskalasi penyebarannya.
Yang paling penting ancaman kesehatan dan cara penanganannya, dampaknya ke sosial ekonomi di seluruh negara, ga cuma di Indonesia dan tidak ada negara yang tau persis kapan akan berakhir artinya kapan selesai dan apakah bisa dicegah, yang dilakukan hanya bisa ikhtiar.
Yang pertama mencegah penularan dan cara yang diadopsi seluruh negara ada social distancing, tidak ada yang keluar rumah secara mudah dan bebas, dunia berubah total. Dengan perubahan ini ada konsekuensi, tekanan sistem kesehatan, di New York ada pasien tidur di lantai, di Inggris tenaga medis pakai plastik sampah karena kurang APD [alat pelindung diri]. Ventilator dicari di mana-mana. Jadi seluruh dunia overwhelmed, kewalahan."
[Gambas:Instagram]
"Kita juga respons, setiap negara merespon karena ada karakter masyarakat beda kultur. Indonesia bahkan sholat 5 kali sehari itu ga lagi dilakukan karena kita mau mencegah. Tadinya bawa sajadah tapi ga bisa menutup penularan. Jadi orang ga bisa solat di masjid. Bayangkan kita sekarang masuk Ramadan, orang ga bisa taraweh di mesjid. Ini kan luar biasa banget, it's really something buat Indonesia."Langkah yang dilakukan pemerintah dari sisi kesehatan maka tindakan kesehatan harus diyakini bisa dilakukan dan paling tidak bukan karena ga punya uang untuk tidak melakukan langkah pencegahan.Makanya dalam Perppu [peraturan pemerintah pengganti undang-undang] karena masalah jadi genting masyarakat ga interaksi dan menimbulkan kematian kegiatan ekonomi di akar rumput, informal UKM dan dampak ekonomi PHK. Mungkin kemiskinan meningkat karena orang sekarang menjadi tertekan lagi dan mengancam ke sektor keuangan.Jadi pemerintah mengeluarkan Perppu karena kegentingan yang memaksa, situasi berubah sangat cepat dan ancaman sangat tinggi, mengancam jiwa manusia mengancam sosial, ekonomi, keuangan. Keluarnya Perppu ini menjadi landasan hukum kita mengatasi kegentingan ini.Tadi Reza mengatakan Rp 405 triliun, pada dasarnya pemikiran kesehatan prioritas makanya Rp 75 triliun di situ, untuk apa saja? Kok banyak rumah sakit yang kurang APD dan ga ada ventilator?Hari ini kalaupun ada uang, barangnya ga ada karena seluruh dunia mencari hand sanitizer, mencari APD, ventilator makanya di berbagai negara seperti di AS pabrik mobil disuruh buat ventilator. Jadi masalahnya bukan cuma uang. Kemarin di DPR saya ditanya katanya ada Rp 75 triliun tapi kok ada rumah sakit yang ga cukup APD, ini bergantung sama siapa yang supply.Waktu itu kita sampai identifikasi semua pabrik di Indonesia, siapa yang bisa menghasilkan APD. Ada beberapa pabrik di Jawa Barat, Jawa tengah yang mendapatkan pesanan dari Korea Selatan dan Jepang untuk membuatkan APD, bahannya dari mereka lalu direekspor lagi. Waktu itu Indonesia lagi butuh APD dan tidak ada APD yang memadai di semua tempat, bahkan di Jakarta kekurangan.Sehingga kita akhirnya nego dengan Jepang dan Korea Selatan, oke ini barang kamu yang harus diekspor tapi Indonesia juga butuh juga akhirnya negosiasi dibagi dua dengan persetujuan mereka akan kirim lagi bahan baku. Akhirnya muncul lagi pabrik yang bisa membuat yang sama. Kan bagus artinya ini menimbulkan dampak positif.Jadi seperti itu yang dilakukan. Anggaran kesehatan yang Rp 75 triliun untuk alat kesehatan dan bayar tenaga medis, perawat-perawat dan dokter. Tunjangan kematian dan perbaikan rumah sakit supaya siap.Bagian kedua Rp 110 triliun untuk bantuan sosial. Karena tadi disebutkan Covid-19 sebabkan luar biasa dampak ke sosial ekonomi. UKM sektor informal warteg karena melakukan social distancing PSBB ini semuanya sebabkan ekonomi rakyat mati jadi bantuan sosial diperlebar dan diberikan mencapai 50-60% masyarakat Indonesia.Bentuknya ada yang PKH [program keluarga harapan], dimulainya bansos zaman Pak SBY kita naikkan 10 juta penerima dengan kondisi anak sekolah, ibu hamil dan mau melahirkan. Bentuknya ada pembelian sembako untuk 20 juta kelompok penerima keluarga, kalau keluarganya 4 jadi 80 juta tercover itu.Sekarang Kita tambahkan Jabodetabek karena kemarin tidak boleh mereka WFH [work from home] dan ga boleh mudik mereka dapatkan bantuan. Gubernur DKI Pak Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil bersama tambahkan bansos untuk mereka. Kementerian Sosial tambah 9 juta di atasnya, ini simultan dan cepat.[Gambas:Video CNBC]
Seperti kita ketahui bahwa bansos ini punya banyak sekali kendala di lapangan, artinya banyak kendala tim yang kemudian menyebarluaskan bantuan sosial ini dalam bentuk logistik dan lain-lain, kekurangan human resources-nya dan lain-lain. Itu bisa menjadi salah satu faktor, karena Ibu juga menyampaikan hal ini di salah satu laman berita.
Tapi apa yang sebenarnya secara konkret Ibu mungkin bisa lebih menjawab soal pengawasan untuk tindakan yang kita sama-sama mengerti bahwa tindak korupsi, pemanfaatan atas produk-produk yang dibantu juga sudah banyak terjadi di beberapa daerah. Ada tanggapan soal ini?
"Dalam situasi genting, krisis ini kita harapkan masyarakat ada kesepakatan, faktor kemanusiaan bersama tapi selalu ada manusia yang ambil keuntungan, memancing di air keruh.Dalam situasi seperti sekarang ini masih saja mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya. Dan itu kita sadari sejak awal dengan situasi dimana kecepatan reaksi menjadi penting. Sedang dari data Kemensos ada 29 juta kelompok. ini data dari bawah artinya dari desa, RT, RW, desa disampaikan ke kecamatan, bupati, provinsi dan Kemensos.Namun kita tau ada yang dalam situasi seperti ada data tidak update, ada yang miskin dan ga jadi miskin dan sebaliknya. Kemudian juga karena pemerintah katakan bansos untuk jutaan orang, tetangga dapet tapi dia belum. Padahal tetangganya dapat melalui PKH dan kartu sembako.Kalau dia mungkin dapetnya dari BLT [bantuan langsung tunai] atau dari Dana Desa, sehingga kok saya ga dapet padahal sama-sama miskin atau kurang sehingga muncul reaksi.Belum lagi kalau sama-sama PKH, kelurahan ini sudah dapet, kelurahan ini belum dapet karena tadi kecepatan untuk melakukan deployment atau mobilisasi luar biasa itu pasti akan menimbulkan reaksi. Di tempat saya lurahnya kok belum bagi ini timbulkan reaksi dan memobilisasi secepatnya apapun untuk masuk ke sana. Pasti masih ada lag effect karena kita bicara tentang 29 juta kelompok. Jadi lebih dari 120 juta so the logistical is gonna be the challenge.Kemarin ada dari Gubernur Jawa Barat dalam rapat sidang kabinet bilang koordinasi deh karena dari pemerintah sendiri kan programnya macem-macem, ada PKH, Bansos, BLT. Ada yang untuk sembako ada yang untuk DKI dan Jabodetabek. Kemudian dari daerah juga ada dana desa, jadi ada 7-8 program. Nah ini yang kemudian Pak Gubernur bilang kalau satu muncul dan di lapangan belum menimbulkan lagi dinamika sosial sulit, jadi kita akan terus perbaiki. Presiden juga minta Kapolri, TNI dan jajaran bisa bantu termasuk pemerintah daerah, Kemensos dan lain-lain,Dan selalu ada trade off kalau kita pengen partisipatif, organisasi koordinasi dan lain-lain Tapi kalau top down itu juga pasti akan dikritik. Dari bottom up kan juga mereka aspirasi dan lingkungan di mereka tau. Ini tantangan organisasi luar biasa, ga ada orang yang bisa mengatakan its easy and gonna be."Apa yang sebenarnya menjadikan, ini kan sebenarnya cukup banyak platform ada beberapa, apakah justru dengan bayaknya jenis bantuan ini buat tatalaksana tumpang tindih tata laksananya. Apakah akan ada evaluasi?
"Evaluasi terus dilakukan, liat timeline kasus pertama Maret terus ada eksponensial, langkah dilakukan cepat pembatasan sosial dan lain-lain. Sistem yang kita miliki like it or not untuk bantalan sosial itu yang kita miliki di Kemensos yaitu ada program PKH dan kartu sembako.Nah, sekarang kita tau dari database Kemensos, daerah juga punya target grup sendiri ini jadi persoalan. Dan bahkan kartu sembako dari Kemensos masih ada kelompok miskin yang belum masuk. makanya kita terus perbaiki sistem sosial jadi ya pasti diperbaiki dan evaluasi.Sekarang berkejaran sampaikan ke masyarakat. Tukang ojek kata Pak Anies atau warteg ga bisa buka layanan, itu maksud sektor informal. Biasanya itu database masih sangat shaky, lemah. Nah, sekarang ini bansos kita juga keluarkan untuk UKM dan KUR akan perbaiki database.Mengenai kebijakan yang terbaru tentang UMKM karena ini baru saja diumumkan tanggal 30 April yang dikeluarkan Bu Sri. Ada komentar-komentar yang beredar di artinya berita ini juga cukup besar gitu ya tentang Perppu, imun terhadap hukum atau abuse of power. Tanggapannya bagaimana?Yang UMKM dulu ya. Kita memang terutama untuk membantu tadi kelompok yang pinjamannya kecil. Katakanlah yang untuk sangat kecil bahkan di bawah Rp 50 juta, Rp 10 juta itu kita memberikan subsidi bunga 6 bulan bunga nya dibayarkan 6%.Itu untuk yang kelompok UMi [pembiayaan ultra mikro], Mekarr [program membina ekonomi keluarga sejahtera, PT PNM Persero], Pegadaian. Kemudian untuk Koperasi untuk ke UMKM yang ada di di bawah pemerintah daerah dan lain-lain kita juga memberikan yang untuk KUR yang hanya bisa sampai 500 juta itu diberikan tadi subsidi bunga, yaitu 6% untuk 3 bulan 3% lagi setelahnya. Kemudian yang di atas itu sampai Rp 10 miliar juga mendapatkan.Tujuannya adalah supaya masyarakat di label yang tadi tingkat UMKM ini dia mendapatkan space, ruangan untuk nafas karena kondisinya luar biasa menekan. Situasi ini tantangannya nanti juga pada implementasi. Jadi kami dengan OJK sekarang harus melakukan banyak sekali komunikasi, sosialisasi, arahan kepada seluruh perbankan dan lembaga keuangan. Yang akan diluncurkan dan akan dilaksanakan mulai Mei ini.Yang kedua tadi mengenai akan potensi abuse of power. Sebetulnya kalau disebutkan itu terkait dengan ada pasal 27 dalam Perppu itu, yang menyebutkan bahwa para pejabat yang menjalankan kebijakan-kebijakan dan tugas sebagai pejabat negara untuk melaksanakan pelaksanaan yaitu menangani, melindungi, menciptakan perlindungan sosial tadi membantu ekonomi masyarakat.
Mereka kalau menjalankan menjalankan tugas-tugas negara ini diatur undang-undang dan dengan dijalankan dengan niat baik maka mereka tidak bisa dituntut secara pidana.Orang mengatakan enak bener itu kalau begitu, berarti kamu bisa dong korupsi, bisa dong kalau gitu Menteri Keuangan tidak akan dipidana. Bukan. Itu sudah ditulis dia menjalankan apa yang disebut tugas negara dan dengan niat baik, dengan tata kelola yang baik.Jadi itu rambu-rambunya itu sangat jelas. Itu kalau seandainya dia melanggar dia tidak punya niat baik maksudnya korupsi, kalau dia mau ambil keuntungan sendiri. Kalau di kemudian kalau pengen korupsi kan berarti dia sembunyi-sembunyi, nyari di tempat-tempat. Itu pasti bukan tata kelolanya nggak baik, dia pasti tidak sesuai dengan undang-undang. Ya udah kalau memang dia melakukan itu bisa aja nggak ada yang mencegah dia, udah ditangkap kalau dia memang korupsi.Namun kalau orang-orang yang melaksanakan tugas ini dan dia sudah melakukan dengan niat baik, sesuai dengan tugasnya, apakah tugasnya ada risikonya? Ada.
Kita tujuannya mau membantu suatu usaha, kemudian ternyata usaha yang dibantu itu bukannya dia malah hidup, dia malah rugi jadi uang bantuannya itu hilang. Apakah itu dianggap merugikan negara? Kan tidak. Jadi selalu ada resiko, itu kan resiko kebijakan yang memang sudah dibahas. Tidak dianggap sebagai suatu risiko bahwa saya nilep duit untuk saya masukin ke dalam account saya pribadi.Yang kedua Pasal itu sebenernya udah ada di mana-mana, aneh juga kalau sekarang dipermasalahkan. Itu sudah ada dalam undang-undang PPKSK [Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan], itu penanganan potensi krisis sistem keuangan. Itu pasal 27 persis kayak gitu. Jadi undang-undang itu sudah disahkan oleh DPR dari tahun 2014.Juga sama undang-undang mengenai advokat. Advokat itu kalau dia menjalankan tugas negara juga dia tidak bisa dipidanakan. Jadi saya nggak tahu kenapa ini kok dianggap ini, berarti dia tidak paham hukum dan dianggap akan dipakai untuk menyalahgunakan.Kita sekarang melakukan dengan segala niat baik dan saya juga minta maaf kalau masyarakat bisa ikut membantu memonitor ada penyalahgunaan malah bagus laporkan saja. Karena kita memang ingin transparan. Saya terutama sebagai bendahara negara saya selalu ingin transparansi. Saya ingin semuanya itu terbuka, akuntabel karena ini adalah uang negara juga rakyat." Ibu Sri, kalau misalnya negara menerbitkan surat utang itu sebenarnya apakah negara berhutang lalu kemudian akan menambah beban hutang? Lalu kalau negara saat ini harus banyak melakukan stimulus, sampai kapan kira-kira kemampuan negara untuk bisa memberikan stimulus itu di tengah kondisi seperti ini?
"Ini pertanyaan bagus. Untuk itu kita lihat semua negara ini kan yang kena virus corona ga cuma Indonesia, ada 200 negara lebih. Dan negara-negara yang kita anggap selama ini negara kaya, negara hebat, negara maju mereka juga terkena dan mereka tertatih-tatih untuk menanganinya.Bagaimana sih dampak corona ini kepada ekonomi? Tadi saya sudah sebutkan sosial kena, ekonominya kena, keuangan kena. Saya tunjukkan aja di Amerika, kenapa Amerika/ Amerika itu negara ekonomi terbesar di dunia. Dia hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan jumlah penganggurannya naik 30 juta. Bayangkan ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa besar.Jadi apa yang dilakukan di Amerika? Membantu yang pengangguran, mereka membantu untuk usaha kecil menengahnya juga, mereka membantu supaya mereka nggak bangkrut. Maka digunakanlah seluruh tadi instrumen-instrumennya.Apa yang terjadi di Jerman, ini terjadi di Italia, ini terjadi di Prancis, Inggris, di Thailand, di Singapura tetangga kita. Jadi semua negara rakyatnya terancam jiwanya karena Covid-19, terancam pekerjaannya karena kena PHK, terancam sosialnya dan kemudian bisa mengancam sistem keuangannya.Bank-Banknya dan lembaga keuangan bisa kena juga karena kalau semua kredit macet dia juga akan kenakan terpukul. Jadi segala negara, yang tadi saya sebutan dan banyak negara yang lain di Eropa, Australia dan yang lain-lain, mereka kemudian mencoba meluncurkan langkah-langkah untuk mengamankan meminimalkan. Caranya gimana? Ya tadi kasih bansos, kemudian usaha-usaha kecil diberi bantuan.Bahkan di negara-negara seperti Amerika Bank sentralnya itu bisa nyetak duit, ngasihin ke kredit langsung ke sektor riil sehingga bebannya itu dibagi antara fiskal yaitu menteri keuangannya dengan bank sentral nya nak ini yang dilakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan sekarang dilakukan.Kalau sekarang ini dalam kondisi Covid-19, masyarakat tadi kena PHK, kemiskinan kemungkinan bertambah, masyarakat tidak bisa bekerja, korporasi kekurangan penerimaan, kreditnya macet.
Jadi pemerintah melakukan stimulus. Di sisi lain pemerintah sendiri penerimaan pajak akan turun, yang bayar pajak sekarang dia nggak punya pemasukan. Jadi penerimaan pemerintah turun, sementara kamu harus memberi bantuan ke masyarakat dan kepada dunia usaha yang tadi semuanya terkena Covid-19.Maka dia harus melakukan apa yang disebut pembiayaan atau dalam bahasa awam utang. Ya kita pinjem dulu, pinjem nya bisa ke Bank Indonesia sekarang tapi juga pinjem masyarakat. Kita pinjam ke Bank Dunia supaya kita bisa membiayai tadi.Emangnya negara lain juga berhutang, Bu? Emang negara kaya juga berhutang? Ya iyalah ada yang menggunakan gimana Saudi Arabia yang dia kaya kaya terhadap minyak sekarang harga minyak jatuh, dia juga banyak belanja, dia juga sekarang pertama kali mengeluarkan banyak utang dan dia juga memakai untuk melakukan jadi semua negara.Hal yang sama tadi pertanyaannya Bu itu apakah terus-menerus dilakukan ada batasnya? Iya, pasti ada batasnya. Maka kita melakukannya hati-hati. Bagaimana caranya hati-hati di APBN yang sama?
Sekarang saya sudah motong ini semua belanja-belanja nggak penting, belanja perjalanan udah pasti kan sekarang nggak ada perjalanan-perjalanan. Itu anggarannya bisa mencapai lebih dari Rp 40 triliun itu saya potong.
Udah ngga boleh lagi ada kerjaan di hotel kadang-kadang, kan kamu juga diundang menjadi narasumber. Nggak ada, semua kita meetingnya pakai zoom kayak gini aja, pakai segala macem. Jadi itu langsung kita potong semuanya.Gimana untuk listrik kantornya nggak dipakai, langganan listriknya turun. Itu juga diambil. Kemudian belanja mengenai bangun-bangun infrastruktur.
Saya sudah bilang ke Menteri PUPR, tolong itu proyek nggak usah usah dulu aja, supaya nanti tetap jalannya bisa jalan. Tapi kita tahun ini kita bantu masyarakat jadi supaya kita bisa melakukan ini secara selamat walaupun Suasananya sangat menekan tapi kita coba memprioritaskan. Dan kalaupun kita menambah utang itu usahanya dipakai untuk masyarakat dan dunia usaha supaya mereka punya daya tahan terhadap kondisi ini.Nah inilah yang kita sekarang coba lakukan di dalam Perppu tadi Reza soalnya kan jadi apa tugasnya. Kenapa kita mengeluarkan Perppu karena kita tahu bahwa mungkin defisitnya akan menambah.
Biasanya di dalam undang-undang keuangan negara kita itu kita hanya boleh defisit maksimum 3% dari GDP. Kita karena sekarang penerimaan pajak kita jatuh, kita bahkan memberi insentif-insentif pajak, nggak usah bayar pajak, dikurangi pajaknya, pajak karyawannya ditanggung pemerintah, PPn-nya sekarang ditanggung pemerintah. Sehingga perusahaan dan masyarakat itu nggak terbebani.Tapi kan butuh penerimaan, itu nggak ada. Jadi ini yang menyebabkan kenapa defisitnya mungkin akan lebih dari 3%. Kalau kita itung aja deh defisitnya bisa 5%, apakah itu akan lebih tinggi dibandingkan negara lain?Australia kemarin Menteri Keuangannya telepon saya, dia bilang saya sekarang defisit bisa naik 10% dari GDP. Singapore, tetangga dekat yang biasanya APBN nya sangat gede dan prudent, tiba-tiba sekarang defisitnya 10% dari GDP. Itu apa namanya kalau bukan utang? Juga Malaysia bahkan lebih tinggi dari kita defisitnya. Itu apa ,ya utang juga.Jadi dalam hal ini kita tetap jagain keuangan negara kita semua memang tapi kita jaga secara hati-hati dan bertanggung jawab."Ada PPh 25 yang tetap harus dibayarkan selama bulan berjalan. Mau informasi kemarin saya bayar pajak walaupun memang industri film dari eksibitor, produksi film jadi ga ada trade atau perdagangan dalam industri film.Ada juga pengusaha film bertanya bagaimana dengan PPh 25 yang tetap harus dicicil, dibayarkan selama tahun berjalan dan belum ada keputusan konkret mengenai ini. Berikut juga pekerja seni yang harus kebingungan membayar pajak, apakah ada saran dan tanggapan?"Itu udah ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 mengenai pembebasan fasilitas pajak untuk industri manufaktur sekarang diperluas untuk 18 sektor termasuk sektor hiburan, perdagangan, perhotelan. Itu nanti PPh pasal 21 dibebaskan untuk karyawan ditanggung pemerintah. Pajak korporasinya mereka dapatkan diskon 30% itu dapat mereka masuk ke situ. Jadi kita perluas. Maka insentif pajaknya diperluas semua sektor, ga ada yang terkecuali kesehatan dan hiburan.Itulah kegentingan, ga ada yang ke bioskop karena social interaction tidak dibolehkan bagaimana kita bertahan, gotong-royong perlu tapi ada policy extraordinary."
