May Day Tanpa Demo: Buruh di Antara Corona & Gelombang PHK
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
29 April 2020 18:19
Jakarta, CNBC Indonesia - Peringatan Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei kali ini harus terlaksana dalam kondisi pandemi virus corona (Covid-19). Kendati begitu, para buruh tetap memiliki rencana untuk memperingati May Day 2020.
Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) sudah mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh jajaran dengan total 40 Federasi Serikat Pekerja untuk melaksanakan kegiatan sosial dalam merayakan May Day.
Kegiatan ini melibatkan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).
"Nanti kami akan bergerak serentak. Di Jakarta, Bekasi, Tangerang dan lainnya untuk membagikan ribuan APD. Bukti bahwa buruh peduli tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam konferensi pers virtual, Rabu (29/4/20).
Dia ingin membuktikan bahwa buruh bukan hanya jago demo tapi juga punya rasa empati dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Karena itu, banyak ragam kegiatan di antaranya membagikan ribuan Alat Pelindung Diri (APD) ke beberapa rumah sakit di Jabodetabek. Lalu, ada pembagian hand sanitizer ke rumah sakit dan masyarakat.
Selain itu, lanjut Andi Gani, kegiatan penggalangan dana sosial bagi buruh yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara, terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Andi Gani mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang menunda pembahasan sampai wabah Covid-19 ini selesai.
Namun, Andi Gani meminta RUU Omnibus Law klaster ketenagakerjaan itu disusun ulang dengan melibatkan semua pihak termasuk buruh. Terutama draft pasal yang merugikan buruh harus dibahas dari awal.
Andi Gani mengatakan permintaan itu pula yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Rabu lalu, (22/4) di Istana Negara.
"Kami ingin dicabut total dan dibahas drafnya dari awal. Kalau dengan draf ini kami akan menolak juga," tegasnya.
Presiden KSPI Said Iqbal menambahkan, buruh akan melaksanakan May Day dengan kampanye di media sosial serta lewat virtual. Tuntutan yang akan dikampanyekan di medsos yaitu penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, PHK di tengah pandemi corona serta meminta agar pengusaha tidak menghapus upah dan THR Lebaran walaupun dimasa sulit ini.
"Jadi KSBI bersama MPBI akan melakukan kampanye di sosial media berkenaan dengan perayaan May Day dalam bentuk 3 isu utama yang kami angkat," kata Said Iqbal dalam kesempatan yang sama.
Iqbal juga mengajak agar para pekerja di Indonesia menggelar penggalangan dana. Dana itu untuk solidaritas pangan dan kesehatan para buruh yang kena PHK.
"Selain itu, aksi galang dana dari buruh untuk solidaritas pangan dan kesehatan," ucapnya.
Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengaku juga akan menggelar aksi sosial untuk memperingati May Day. Salah satu diantaranya adalah donor darah dan bantuan kepada buruh yang terdampak Covid-19.
"Tahun ini May Day kita memang dalam situasi penuh keprihatinan karena wabah corona," imbuhnya.
(hoi/hoi) Next Article Jokowi Ogah Ada PHK: Reaksi Pengusaha Bikin Kaget, Buruh Juga
Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) sudah mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh jajaran dengan total 40 Federasi Serikat Pekerja untuk melaksanakan kegiatan sosial dalam merayakan May Day.
Kegiatan ini melibatkan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).
Dia ingin membuktikan bahwa buruh bukan hanya jago demo tapi juga punya rasa empati dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Karena itu, banyak ragam kegiatan di antaranya membagikan ribuan Alat Pelindung Diri (APD) ke beberapa rumah sakit di Jabodetabek. Lalu, ada pembagian hand sanitizer ke rumah sakit dan masyarakat.
Selain itu, lanjut Andi Gani, kegiatan penggalangan dana sosial bagi buruh yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara, terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Andi Gani mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang menunda pembahasan sampai wabah Covid-19 ini selesai.
Namun, Andi Gani meminta RUU Omnibus Law klaster ketenagakerjaan itu disusun ulang dengan melibatkan semua pihak termasuk buruh. Terutama draft pasal yang merugikan buruh harus dibahas dari awal.
Andi Gani mengatakan permintaan itu pula yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Rabu lalu, (22/4) di Istana Negara.
"Kami ingin dicabut total dan dibahas drafnya dari awal. Kalau dengan draf ini kami akan menolak juga," tegasnya.
Presiden KSPI Said Iqbal menambahkan, buruh akan melaksanakan May Day dengan kampanye di media sosial serta lewat virtual. Tuntutan yang akan dikampanyekan di medsos yaitu penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, PHK di tengah pandemi corona serta meminta agar pengusaha tidak menghapus upah dan THR Lebaran walaupun dimasa sulit ini.
"Jadi KSBI bersama MPBI akan melakukan kampanye di sosial media berkenaan dengan perayaan May Day dalam bentuk 3 isu utama yang kami angkat," kata Said Iqbal dalam kesempatan yang sama.
Iqbal juga mengajak agar para pekerja di Indonesia menggelar penggalangan dana. Dana itu untuk solidaritas pangan dan kesehatan para buruh yang kena PHK.
"Selain itu, aksi galang dana dari buruh untuk solidaritas pangan dan kesehatan," ucapnya.
Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengaku juga akan menggelar aksi sosial untuk memperingati May Day. Salah satu diantaranya adalah donor darah dan bantuan kepada buruh yang terdampak Covid-19.
"Tahun ini May Day kita memang dalam situasi penuh keprihatinan karena wabah corona," imbuhnya.
(hoi/hoi) Next Article Jokowi Ogah Ada PHK: Reaksi Pengusaha Bikin Kaget, Buruh Juga
Most Popular