Dolar Hingga Bahan Baku Impor Bikin Pusing Pengusaha Mamin
Ratu Rina, CNBC Indonesia
27 April 2020 19:35
Jakarta, CNBC Indonesia - Industri makanan dan minuman (mamin) mengeluh hambatan usaha di tengah pandemi corona yang makin sulit. Selain corona, persoalan merembet pada masalah kurs mata uang, bahan baku yang seret bikin pusing pengusaha.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi), Adhi S. Lukman saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI secara virtual, Senin (27/04/20).
Adhi berharap, penggunaan kurs mata uang asing oleh PT PGN selaku pemasok gas industri bisa diubah menggunakan mata uang rupiah. "Pembayaran PGN Itu pembayaran menggunakan US Dolar sampai saat ini, meskipun undang-undang BI melarang, kita harapkan pemerintah bisa segera mengambil kebijakan untuk mematut harga dolar terutama yang bisa dilakukan dan dikontrol oleh pemerintah," ujar Adhi.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah menghapuskan rekomendasi impor bahan baku demi menjamin kelancaran pasokan dan produksi dalam negeri. Pasalnya, panjangnya proses pengajuan izin impor produk bahan baku makanan-minuman berpotensi membuat pengusaha Indonesia kesulitan mendapatkan produk tersebut.
"Untuk produk susu dan turunannya itu makan waktu yang panjang mulai dari dinas kabupaten sampai dinas provinsi, kemudian pertanian ke BPOM baru perdagangan. Sementara negara-negara pemegang bahan baku susu ini mereka sekarang sudah banyak yang lockdown, dan terjadi kekurangan pasokan," katanya.
"Mereka lebih mengutamakan orang yang mau booking order terlebih dahulu, sedangkan belum ada yang mau melakukan booking order ketika belum mengantongi izin karena khawatir tidak dapat izin impor," jelas Adhi.
Menurut Adhi, hal tersebut bisa menjadi dilema bagi industri makanan dan minuman. Jaminan bahan baku tersebut sangat penting di tengah pandemi Covid-19.
Ia mengatakan pasokan yang terganggu akibat perizinan yang panjang dan kebijakan negara pemasok ini setidaknya telah dirasakan oleh industri kecil menengah (IKM).
"Dan untuk IKM juga masih mengalami kesulitan untuk bahan baku, salah satu contoh juga yang masih tinggi untuk IKM yaitu gula, bawang dan sebagainya," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya juga ingin pemerintah merealisasikan penurunan harga gas US$ 6 per MMBTU sesuai dengan Perpres Nomor 40 Tahun 2016.
"Penggunaan gas dari industri makanan minuman kita perhitungan dari survei 88 perusahaan sekitar 4,8 juta MMBTU Per Bulan dengan perkiraan biaya gas antara 2 sampai 6% dari cost of the show dari produk makanan minuman. Dari produk mamin angka 1% saja sangat bermanfaat sekali dalam meningkatkan daya saing," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Cabai & Rokok Mahal, Inflasi Januari Capai 0,39%
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi), Adhi S. Lukman saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI secara virtual, Senin (27/04/20).
Adhi berharap, penggunaan kurs mata uang asing oleh PT PGN selaku pemasok gas industri bisa diubah menggunakan mata uang rupiah. "Pembayaran PGN Itu pembayaran menggunakan US Dolar sampai saat ini, meskipun undang-undang BI melarang, kita harapkan pemerintah bisa segera mengambil kebijakan untuk mematut harga dolar terutama yang bisa dilakukan dan dikontrol oleh pemerintah," ujar Adhi.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah menghapuskan rekomendasi impor bahan baku demi menjamin kelancaran pasokan dan produksi dalam negeri. Pasalnya, panjangnya proses pengajuan izin impor produk bahan baku makanan-minuman berpotensi membuat pengusaha Indonesia kesulitan mendapatkan produk tersebut.
"Untuk produk susu dan turunannya itu makan waktu yang panjang mulai dari dinas kabupaten sampai dinas provinsi, kemudian pertanian ke BPOM baru perdagangan. Sementara negara-negara pemegang bahan baku susu ini mereka sekarang sudah banyak yang lockdown, dan terjadi kekurangan pasokan," katanya.
"Mereka lebih mengutamakan orang yang mau booking order terlebih dahulu, sedangkan belum ada yang mau melakukan booking order ketika belum mengantongi izin karena khawatir tidak dapat izin impor," jelas Adhi.
Menurut Adhi, hal tersebut bisa menjadi dilema bagi industri makanan dan minuman. Jaminan bahan baku tersebut sangat penting di tengah pandemi Covid-19.
Ia mengatakan pasokan yang terganggu akibat perizinan yang panjang dan kebijakan negara pemasok ini setidaknya telah dirasakan oleh industri kecil menengah (IKM).
"Dan untuk IKM juga masih mengalami kesulitan untuk bahan baku, salah satu contoh juga yang masih tinggi untuk IKM yaitu gula, bawang dan sebagainya," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya juga ingin pemerintah merealisasikan penurunan harga gas US$ 6 per MMBTU sesuai dengan Perpres Nomor 40 Tahun 2016.
"Penggunaan gas dari industri makanan minuman kita perhitungan dari survei 88 perusahaan sekitar 4,8 juta MMBTU Per Bulan dengan perkiraan biaya gas antara 2 sampai 6% dari cost of the show dari produk makanan minuman. Dari produk mamin angka 1% saja sangat bermanfaat sekali dalam meningkatkan daya saing," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Cabai & Rokok Mahal, Inflasi Januari Capai 0,39%
Most Popular