Stimulus Covid-19 Jangan Sampai Lupakan Petani!
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
23 April 2020 12:24
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana untuk memperluas stimulus ke sektor lain selain kesehatan, jaringan sosial dan industri. Pemerintah seyogyanya juga tidak boleh lupa untuk memberikan stimulus kepada petani, agar rakyat tidak kelaparan.
Ketut Ibnu Sutawijaya, pengelola lahan sawah di Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung dan Pandeglang, Banten menceritakan, di saat pandemi dan musim panen raya saat ini, biasanya harga gabah turun.
"Kita sedang melihat panen raya. Di mana-mana orang panen padi dan jagung. Jadi harganya turun, khususnya untuk jagung. Padi turun sedikit, tapi masih stabil," kata Ketut kepada CNBC Indonesia, Rabu (22/4/2020).
Ketut yang juga sekaligus aktif dalam budidaya dan pengolahan sorgum, memandang stimulus yang ada saat ini oleh pemerintah, dari hulu ke hilir sudah banyak. Namun, implementasinya di lapangan belum maksimal.
"Cukup keseriusan pemerintah bekerja adalah insentif terbesar bagi petani atau lainnya. Tidak usah banyak seremoni, perbanyak bekerja, dan maksimalkan yang sudah ada," kata Ketut.
Kendati demikian, di musim pandemi saat ini, dan di mana banyak masyarakat yang terbatas aktivitasnya di rumah, pemerintah harus untuk menjaga stock bahan baku pangan.
Sementara, kata Ketut sebentar lagi akan memasuki musim kemarau. Tidak semua lahan sawah memiliki irigasi yang baik. Jadi, untuk menanam padi harus berpikir dua kali.
Bisa saja, sebenarnya petani untuk menanam padi gogo atau jenis padi yang ditanam pada areal lahan kering.
"Cuma saya sebagai petani tidak tertarik menanamnya, karena produktivitas lebih rendah dengan resiko yang sama. Dan tetap butuh air juga, yaitu air hujan, walupun idealnya air irigasi juga," ucapnya.
Maka dari itu, menurut Ketut, petani terpacu semangatnya untuk menanam, apabila pemerintah bisa memaksimalkan di musim kedua tanam saat ini. Caranya, pemerintah bisa mematok harga Gabah Kering Panen (GKP) atau harga Gabah Kering Giling (GKG) di atas angka pasar pada umumnya.
"Nah ini, semua orang-orang pasti akan tergiur menanam. Susah sekali rasanya pemerintah bisa memberikan statement harga. Tapi, memang itu hal yang penting sekali," jelas Ketut.
"Kalau diserahkan ke pasar bebas. Ini yang pusing, karena banyak petani yang merugi karena ketika panen harganya hancur," ujar ketut melanjutkan.
Stimulus Yang Tepat Untuk Petani
Beberapa waktu lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengutarakan rencana pemerintah yang akan memberikan stimulus kepada petani. Namun, dia belum bisa merinci stimulus seperti apa yang akan digelontorkan.
"Pemerintah memperhatikan nilai tukar petani dan sedang menyiapkan stimulus untuk para petani. Petani diharapkan bisa mendapatkan semacam insentif untuk melakukan tanam di musim pasca panen raya nanti," kata Airlangga seperti dikutip siaran resminya, Selasa (21/4/2020).
Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertaninan Indonesia (PERHEPI) Hermanto Siregar memandang, pemerintah memang sudah seharusnya menjaga stock pangan sebaik mungkin. Pasalnya pandemi covid-19 ini tidak bisa diperkirakan akan berakhir kapan.
Sementara, peluang untuk mengimpor bahan pangan pokok juga terbatas, karena beberapa negara seperti Vietnam, Thailand, dan India sepakat untuk tidak melakukan ekspor hasil buminya, terutama beras ke luar negeri.
"Vietnam sudah tidak mau jual beras ke luar negeri. Thailand masih mau tapi terbatas. Oleh karena itu, pemerintah harus mendukung petani untuk mau terus menanam," kata Hermanto kepada CNBC Indonesia, Rabu (22/4/2020).
"Semaksimal mungkin memanfaatkan lahan yang ada. Sumber daya yang ada, untuk memperkuat pangan kita," lanjut Hermanto.
Hermanto mengapresiasi apabila pemerintah ingin memberikan stimulus kepada petani. Stimulus ini akan menjamin dan memastikan stock pangan di era pandemi saat ini cukup memadai.
Stimulus yang tepat menurut Hermanto, misalnya saja pemerintah pusat bisa memberikan benih unggul untuk padi dan jagung secara gratis. Hermanto tidak menyarankan pemerintah untuk memberikan petani uang tunai.
"Pemerintah kan punya BUMN perbenihan. Kalau bisa dikasih gratis ke petani. Benih gratis pasti akan ditanam. Tapi kalau dikasihnya duit, misalnya untuk membeli benih. Belum tentu mereka beli benihnya dan bisa saja mereka buat beli keperluan yang lain," tuturnya.
Pupuk subsidi yang sudah berjalan saat ini, juga menurut Hermanto harus dijamin kelancaran pendistribusiannya, sampai ke tingkat petani.
Pemerintah daerah dalam menjaga stock pangan juga berperan besar. Karena, tidak semuanya persoalan diserahkan ke pemerintah pusat.
"Pemerintah daerah dengan instruksi Kemendagri atau KemenPANRB bisa untuk membina ke petani. Misalnya daerah tertentu bagus untuk jagung. Pendanaannya bagus dari dana desa atau APBD, coba untuk mengalokasikan ke sana," jelas Hermanto.
Menurut Hermanto, daerah-daerah bisa juga memaksimalkan untuk menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena disaat seperti saat ini, kebutuhan masyarakat akan sayur dan buah juga terbilang tinggi.
"Semua lini diarahkan. Pemerintah bisa langsung mengerjakan misalnya dengan pemberian benih gratis, tapi pemerintah daerah juga harus dikerahkan," tuturnya.
Semisal ada lahan sawah yang irigasinya tidak berjalan dengan baik, masyarakat menurut Hermanto bisa memaksimalkan air sungai yang di sekitarnya.
"Kalaupun memang harus ada air, itu bisa pake air pompa sungai atau sumur. Misalnya 100 meter ada sungai, bisa itu dipompa dan dialirkan pake selang. Selalu ada jalan untuk ini," kata Hermanto melanjutkan.
Sementara menurut Hermanto, pemerintah tidak perlu terlalu memfokuskan untuk nilai tukar petani. Pasalnya apabila harga produksi pertanian tinggi, pasti NTP tinggi.
Seperti diketahui NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. Nilai tukar petani juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi
"Ini era di mana pabrik-pabrik tutup, manufaktur tutup. Yang bisa ambil kesempatan dan peluang itu pertanian. Karena siapa pun, orang kaya, orang super kaya perlu makan," ucap Hermanto.
(dru/dru) Next Article Cegah Anak Muda Malas Jadi Petani, Ini Strategi Pemerintah
Ketut Ibnu Sutawijaya, pengelola lahan sawah di Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung dan Pandeglang, Banten menceritakan, di saat pandemi dan musim panen raya saat ini, biasanya harga gabah turun.
"Kita sedang melihat panen raya. Di mana-mana orang panen padi dan jagung. Jadi harganya turun, khususnya untuk jagung. Padi turun sedikit, tapi masih stabil," kata Ketut kepada CNBC Indonesia, Rabu (22/4/2020).
"Cukup keseriusan pemerintah bekerja adalah insentif terbesar bagi petani atau lainnya. Tidak usah banyak seremoni, perbanyak bekerja, dan maksimalkan yang sudah ada," kata Ketut.
Kendati demikian, di musim pandemi saat ini, dan di mana banyak masyarakat yang terbatas aktivitasnya di rumah, pemerintah harus untuk menjaga stock bahan baku pangan.
Sementara, kata Ketut sebentar lagi akan memasuki musim kemarau. Tidak semua lahan sawah memiliki irigasi yang baik. Jadi, untuk menanam padi harus berpikir dua kali.
Bisa saja, sebenarnya petani untuk menanam padi gogo atau jenis padi yang ditanam pada areal lahan kering.
"Cuma saya sebagai petani tidak tertarik menanamnya, karena produktivitas lebih rendah dengan resiko yang sama. Dan tetap butuh air juga, yaitu air hujan, walupun idealnya air irigasi juga," ucapnya.
Maka dari itu, menurut Ketut, petani terpacu semangatnya untuk menanam, apabila pemerintah bisa memaksimalkan di musim kedua tanam saat ini. Caranya, pemerintah bisa mematok harga Gabah Kering Panen (GKP) atau harga Gabah Kering Giling (GKG) di atas angka pasar pada umumnya.
"Nah ini, semua orang-orang pasti akan tergiur menanam. Susah sekali rasanya pemerintah bisa memberikan statement harga. Tapi, memang itu hal yang penting sekali," jelas Ketut.
"Kalau diserahkan ke pasar bebas. Ini yang pusing, karena banyak petani yang merugi karena ketika panen harganya hancur," ujar ketut melanjutkan.
Beberapa waktu lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengutarakan rencana pemerintah yang akan memberikan stimulus kepada petani. Namun, dia belum bisa merinci stimulus seperti apa yang akan digelontorkan.
"Pemerintah memperhatikan nilai tukar petani dan sedang menyiapkan stimulus untuk para petani. Petani diharapkan bisa mendapatkan semacam insentif untuk melakukan tanam di musim pasca panen raya nanti," kata Airlangga seperti dikutip siaran resminya, Selasa (21/4/2020).
Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertaninan Indonesia (PERHEPI) Hermanto Siregar memandang, pemerintah memang sudah seharusnya menjaga stock pangan sebaik mungkin. Pasalnya pandemi covid-19 ini tidak bisa diperkirakan akan berakhir kapan.
Sementara, peluang untuk mengimpor bahan pangan pokok juga terbatas, karena beberapa negara seperti Vietnam, Thailand, dan India sepakat untuk tidak melakukan ekspor hasil buminya, terutama beras ke luar negeri.
"Vietnam sudah tidak mau jual beras ke luar negeri. Thailand masih mau tapi terbatas. Oleh karena itu, pemerintah harus mendukung petani untuk mau terus menanam," kata Hermanto kepada CNBC Indonesia, Rabu (22/4/2020).
"Semaksimal mungkin memanfaatkan lahan yang ada. Sumber daya yang ada, untuk memperkuat pangan kita," lanjut Hermanto.
Hermanto mengapresiasi apabila pemerintah ingin memberikan stimulus kepada petani. Stimulus ini akan menjamin dan memastikan stock pangan di era pandemi saat ini cukup memadai.
Stimulus yang tepat menurut Hermanto, misalnya saja pemerintah pusat bisa memberikan benih unggul untuk padi dan jagung secara gratis. Hermanto tidak menyarankan pemerintah untuk memberikan petani uang tunai.
"Pemerintah kan punya BUMN perbenihan. Kalau bisa dikasih gratis ke petani. Benih gratis pasti akan ditanam. Tapi kalau dikasihnya duit, misalnya untuk membeli benih. Belum tentu mereka beli benihnya dan bisa saja mereka buat beli keperluan yang lain," tuturnya.
Pupuk subsidi yang sudah berjalan saat ini, juga menurut Hermanto harus dijamin kelancaran pendistribusiannya, sampai ke tingkat petani.
Pemerintah daerah dalam menjaga stock pangan juga berperan besar. Karena, tidak semuanya persoalan diserahkan ke pemerintah pusat.
"Pemerintah daerah dengan instruksi Kemendagri atau KemenPANRB bisa untuk membina ke petani. Misalnya daerah tertentu bagus untuk jagung. Pendanaannya bagus dari dana desa atau APBD, coba untuk mengalokasikan ke sana," jelas Hermanto.
Menurut Hermanto, daerah-daerah bisa juga memaksimalkan untuk menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena disaat seperti saat ini, kebutuhan masyarakat akan sayur dan buah juga terbilang tinggi.
"Semua lini diarahkan. Pemerintah bisa langsung mengerjakan misalnya dengan pemberian benih gratis, tapi pemerintah daerah juga harus dikerahkan," tuturnya.
Semisal ada lahan sawah yang irigasinya tidak berjalan dengan baik, masyarakat menurut Hermanto bisa memaksimalkan air sungai yang di sekitarnya.
"Kalaupun memang harus ada air, itu bisa pake air pompa sungai atau sumur. Misalnya 100 meter ada sungai, bisa itu dipompa dan dialirkan pake selang. Selalu ada jalan untuk ini," kata Hermanto melanjutkan.
Sementara menurut Hermanto, pemerintah tidak perlu terlalu memfokuskan untuk nilai tukar petani. Pasalnya apabila harga produksi pertanian tinggi, pasti NTP tinggi.
Seperti diketahui NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. Nilai tukar petani juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi
"Ini era di mana pabrik-pabrik tutup, manufaktur tutup. Yang bisa ambil kesempatan dan peluang itu pertanian. Karena siapa pun, orang kaya, orang super kaya perlu makan," ucap Hermanto.
(dru/dru) Next Article Cegah Anak Muda Malas Jadi Petani, Ini Strategi Pemerintah
Most Popular