Penerima Bansos Jangan Harap Lolos Kartu Prakerja Jokowi
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
16 April 2020 20:50
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menambah kriteria dalam menyeleksi peserta program kartu prakerja. Peserta yang lolos program kartu prakerja, harus dipastikan bahwa mereka bukan masyarakat yang tidak menerima dana bantuan sosial (bansos).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejak pendaftaran kartu prakerja tahap pertama ditutup hari ini, Kamis (16/4/2020) pukul 16.00 WIB, ada sebanyak 5.965.048 orang yang mendaftar menjadi peserta program prakerja.
Dari 5,96 juta orang yang mendaftar tersebut, pemerintah hanya akan meloloskan 200.000 orang untuk bisa mengikuti pelatihan pada tahap Pertama. Adapun jumlah kuota tahap pertama ini, ditambah 36.000 orang, dari sebelumnya kuota yang ditetapkan sebelumnya, yakni 164.000 peserta.
"Dari pendaftar ini, pemerintah apresiasi antusiasme masyarakat terhadap program kartu Prakerja yang ternyata sangat besar. Kami menerima dari Jabar, sampai dengan Gorontalo. Jadi dari Timur ke Barat termasuk Aceh dan Papua Barat," ujar Airlangga melalui video conference, Kamis (16/4/2020).
Namun, Airlangga mengakui bahwa terjadi penambahan kriteria yang bisa lolos menjadi peserta program prakerja. Dari 3 kriteria sebelumnya, kini ditambah satu kriteria baru yaitu diperuntukkan masyarakat yang belum menerima bansos.
"Pertama verifikasi WNI, usianya di atas 18 tahun, dan tidak sedang bersekolah. Itu diverifikasi dengan data di Kemendikbud. Kemudian tidak sedang menerima program bansos seperti PKH [Program Keluarga Harapan] dan Bantuan Langsung Tunai. Tapi kalau dari keluarga itu anaknya bisa ikut pelatihan," jelas Airlangga.
Menurut Airlangga dari 5,96 juta yang mendaftar kartu prakerja, ada 2,07 juta peserta yang masuk kriteria. Dari situ, pemerintah menyeleksi lagi nama-nama tersebut, dengan mencocokkan dengan data Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial.
Dari 2,07 juta itu dan setelah verifikasi pengecekan data, pemerintah hanya meloloskan 200.000 peserta yang bisa mengikuti pelatihan.
Sekretaris Menteri Perekonomian Susiwijono menerangkan, bahwa penambahan kriteria penyeleksian peserta program prakerja tersebut agar merata untuk semua kalangan. Dan memang tujuan program prakerja adalah sebagai jaring pengaman sosial atau social safety net.
"Memang tidak boleh double-double. Karena prakerja sekarang menjadi jaring pengaman sosial. Di mana itu ada program bansos, PKH, BLT, BPNT, dan sebagainya. Supaya lebih merata," kata Susiwijono kepada CNBC Indonesia melalui via telepon.
Pasalnya kata Susiwijono, masyarakat penerima bansos di Indonesia saja sudah mencapai 15,2 juta penerima manfaat. Oleh karena itu, menurut dia rasanya tidak adil apabila ada masyarakat yang sudah menerima bansos, tapi mengikuti juga program prakerja.
"Masyarakat yang terdampak covid-19 ini kan puluhan juta. Kalau sudah ada 15,2 juta masyarakat dapat bansos, yang lainnya para pelaku usaha dan sebagainya itu dapat prakerja. Supaya adil," ucapnya.
Kendati demikian, Susiwijono juga menjamin, apabila ada masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori penerima bansos, tetap bisa mendapatkan pelatihan program prakerja. Namun dia tidak merinci apa saja yang akan jadi penilaian pemerintah.
"Pasti dapat [masyarakat bukan penerima bansos] ikut pelatihan prakerja. Bisa," kata Susiwijono.
(hoi/hoi) Next Article Perbanyak Doa, Pemerintah Pilih Acak yang Bisa Ikut Prakerja
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejak pendaftaran kartu prakerja tahap pertama ditutup hari ini, Kamis (16/4/2020) pukul 16.00 WIB, ada sebanyak 5.965.048 orang yang mendaftar menjadi peserta program prakerja.
Dari 5,96 juta orang yang mendaftar tersebut, pemerintah hanya akan meloloskan 200.000 orang untuk bisa mengikuti pelatihan pada tahap Pertama. Adapun jumlah kuota tahap pertama ini, ditambah 36.000 orang, dari sebelumnya kuota yang ditetapkan sebelumnya, yakni 164.000 peserta.
"Dari pendaftar ini, pemerintah apresiasi antusiasme masyarakat terhadap program kartu Prakerja yang ternyata sangat besar. Kami menerima dari Jabar, sampai dengan Gorontalo. Jadi dari Timur ke Barat termasuk Aceh dan Papua Barat," ujar Airlangga melalui video conference, Kamis (16/4/2020).
Namun, Airlangga mengakui bahwa terjadi penambahan kriteria yang bisa lolos menjadi peserta program prakerja. Dari 3 kriteria sebelumnya, kini ditambah satu kriteria baru yaitu diperuntukkan masyarakat yang belum menerima bansos.
"Pertama verifikasi WNI, usianya di atas 18 tahun, dan tidak sedang bersekolah. Itu diverifikasi dengan data di Kemendikbud. Kemudian tidak sedang menerima program bansos seperti PKH [Program Keluarga Harapan] dan Bantuan Langsung Tunai. Tapi kalau dari keluarga itu anaknya bisa ikut pelatihan," jelas Airlangga.
Menurut Airlangga dari 5,96 juta yang mendaftar kartu prakerja, ada 2,07 juta peserta yang masuk kriteria. Dari situ, pemerintah menyeleksi lagi nama-nama tersebut, dengan mencocokkan dengan data Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial.
Dari 2,07 juta itu dan setelah verifikasi pengecekan data, pemerintah hanya meloloskan 200.000 peserta yang bisa mengikuti pelatihan.
Sekretaris Menteri Perekonomian Susiwijono menerangkan, bahwa penambahan kriteria penyeleksian peserta program prakerja tersebut agar merata untuk semua kalangan. Dan memang tujuan program prakerja adalah sebagai jaring pengaman sosial atau social safety net.
"Memang tidak boleh double-double. Karena prakerja sekarang menjadi jaring pengaman sosial. Di mana itu ada program bansos, PKH, BLT, BPNT, dan sebagainya. Supaya lebih merata," kata Susiwijono kepada CNBC Indonesia melalui via telepon.
Pasalnya kata Susiwijono, masyarakat penerima bansos di Indonesia saja sudah mencapai 15,2 juta penerima manfaat. Oleh karena itu, menurut dia rasanya tidak adil apabila ada masyarakat yang sudah menerima bansos, tapi mengikuti juga program prakerja.
"Masyarakat yang terdampak covid-19 ini kan puluhan juta. Kalau sudah ada 15,2 juta masyarakat dapat bansos, yang lainnya para pelaku usaha dan sebagainya itu dapat prakerja. Supaya adil," ucapnya.
Kendati demikian, Susiwijono juga menjamin, apabila ada masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori penerima bansos, tetap bisa mendapatkan pelatihan program prakerja. Namun dia tidak merinci apa saja yang akan jadi penilaian pemerintah.
"Pasti dapat [masyarakat bukan penerima bansos] ikut pelatihan prakerja. Bisa," kata Susiwijono.
(hoi/hoi) Next Article Perbanyak Doa, Pemerintah Pilih Acak yang Bisa Ikut Prakerja
Most Popular