Bu Menkeu, THR dan Gaji ke-13 PNS Bisa Dorong Ekonomi Lho...!
Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
07 April 2020 10:06
Dampak dari kelesuan ekonomi global juga terasa di Indonesia. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2020 hanya akan sebesar 2,3% dalam skenario berat. Di skenario sangat berat, ekonomi Indonesia bisa mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) -0,4%. Belum pernah ekonomi Indonesia terkontraksi sejak krisis multi-dimensi pada 1998.
Akibat kelesuan ekonomi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun terpukul. Penerimaan negara tahun ini diperkirakan turun sekitar 10% dari perkiraan akibat kondisi ekonomi yang melemah. Sementara di sisi lain pemerintah berencana menggelontorkan stimulus fiskal bernilai Rp 405,1 triliun. Belanja bertambah sementara penerimaan berkurang, hasilnya adalah pelebaran defisit anggaran hingga ke 5,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain menambah pembiayaan, pemerintah juga melakukan upaya lain untuk dapat membiayai stimulus fiskal. Misalnya dengan realokasi anggaran untuk difokuskan ke penanganan Covid-19. Anggaran yang dipandang tidak perlu dan mendesak dikurangi untuk kemudian direalokasi ke fokus penanganan virus corona.
Salah satu wacana yang digulirkan dalam realokasi itu adalah jatah Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparat Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menyiratkan bahwa tahun ini kemungkinan tidak ada pemberian THR dan gaji ke-13 mengingat kondisi keuangan negara yang sedang tidak dalam kondisi normal.
"Dengan penerimaan turun 10%, di sisi belanja kami mengalami tekanan dan prosesnya kami lakukan penyempurnaan anggaran. Kami bersama Bapak Presiden masih melakukan kajian untuk pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) dan gaji ke-13 apakah perlu dipertimbangkan karena beban belanja negara meningkat," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja secara virtual dengan Komisi XI DPR, kemarin.
(aji/aji)
Akibat kelesuan ekonomi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun terpukul. Penerimaan negara tahun ini diperkirakan turun sekitar 10% dari perkiraan akibat kondisi ekonomi yang melemah. Sementara di sisi lain pemerintah berencana menggelontorkan stimulus fiskal bernilai Rp 405,1 triliun. Belanja bertambah sementara penerimaan berkurang, hasilnya adalah pelebaran defisit anggaran hingga ke 5,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
 Kementerian Keuangan |
Selain menambah pembiayaan, pemerintah juga melakukan upaya lain untuk dapat membiayai stimulus fiskal. Misalnya dengan realokasi anggaran untuk difokuskan ke penanganan Covid-19. Anggaran yang dipandang tidak perlu dan mendesak dikurangi untuk kemudian direalokasi ke fokus penanganan virus corona.
Salah satu wacana yang digulirkan dalam realokasi itu adalah jatah Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparat Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menyiratkan bahwa tahun ini kemungkinan tidak ada pemberian THR dan gaji ke-13 mengingat kondisi keuangan negara yang sedang tidak dalam kondisi normal.
"Dengan penerimaan turun 10%, di sisi belanja kami mengalami tekanan dan prosesnya kami lakukan penyempurnaan anggaran. Kami bersama Bapak Presiden masih melakukan kajian untuk pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) dan gaji ke-13 apakah perlu dipertimbangkan karena beban belanja negara meningkat," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja secara virtual dengan Komisi XI DPR, kemarin.
(aji/aji)
Next Page
Konsumsi PNS Bantu Pertumbuhan Ekonomi
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular