Anggota DPR Rela Gajinya Dipotong 50% untuk Tangani Covid-19
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
30 March 2020 18:44
Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa fraksi di DPR menyepakati untuk adanya pemotongan gaji dalam membantu menanggulangi wabah virus corona atau covid-19 di Indonesia. Hal ini terkemuka pada saat sidang rapat paripurna DPR hari ini, Senin (30/3/2020).
Usulan pemotongan gaji, pertama kali datang dari Anggota Fraksi Golkar Nurul Arifin. Kata Arifin usulan ini adalah sebagai bentuk kepeduliannya dan solidaritasnya dalam menanggulangi wabah covid-19.
"Saya berharap kita mempunyai solidaritas nasional untuk menghadapi masa-masa sulit. Kita tidak tahu sampai kapan situasi ini akan berakhir. Saya secara pribadi ingin mengetuk kepada rekan-rekan semua [...] memberikan gaji kita paling tidak setengahnya [50%] untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan di masa prihatin ini," kata Nurul.
Sayangnya, Usulan Nurul hanya disambut baik oleh dua fraksi saja, yakni dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) dan juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dari Anggota DPR Fraksi Nasdem Saan Mustopa mengatakan dirinya juga tidak masalah apabila gajinya dipotong. Bahkan dia mengusulkan agar pemotongan gaji bagi anggota DPR dilakukan pada bulan April mendatang.
"Kami usul pemotongan gaji bagi anggota DPR per bulan April ini," tuturnya.
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal juga menyepakati apa yang diusulkan oleh Nurul. Dia menyarankan agar gaji anggota DPR dipangkas, kemudian disumbangkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak covid-19.
"Kita PKB sepakat untuk menyampaikan sebagian gaji untuk dialokasikan kepada masyarakat terkena COVID-19," kata Cucun.
Bagaimana dengan Ketua DPR Puan Maharani?
Puan tidak menyampaikan pandangannya, dan hanya menyarankan usulan Nurul bisa disepakati bersama oleh masing-masing fraksi, dalam hal pemotongan gaji tersebut.
"Usulan dari Ibu Nurul akan ditindaklanjuti oleh masing-masing sesuai kebijakan fraksi masing-masing," tuturnya.
Untuk diketahui, adanya wabah corona membuat DPR harus melakukan pembatasan kehadiran anggota melakukan rapat paripurna. Rapat hanya diisi oleh seluruh fraksi, yang tidak semua anggotanya hadir.
Hal ini sebagai upaya DPR dalam mencegah penularan wabah covid. Puan menyebutkan, rapat paripurna hanya dihadiri oleh 45 anggota dewan, yang mana 297 orang melakukan rapat secara virtual.
"Bisa saya sampaikan bahwa yang hadir dalam rapat paripurna ini adalah 45 orang secara fisik dan 297 secara virtual," kata Puan.
(dru) Next Article Tagih Utang Rp1,2 T ke Pemerintah, Bos Bulog Minta Beking DPR
Usulan pemotongan gaji, pertama kali datang dari Anggota Fraksi Golkar Nurul Arifin. Kata Arifin usulan ini adalah sebagai bentuk kepeduliannya dan solidaritasnya dalam menanggulangi wabah covid-19.
"Saya berharap kita mempunyai solidaritas nasional untuk menghadapi masa-masa sulit. Kita tidak tahu sampai kapan situasi ini akan berakhir. Saya secara pribadi ingin mengetuk kepada rekan-rekan semua [...] memberikan gaji kita paling tidak setengahnya [50%] untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan di masa prihatin ini," kata Nurul.
Dari Anggota DPR Fraksi Nasdem Saan Mustopa mengatakan dirinya juga tidak masalah apabila gajinya dipotong. Bahkan dia mengusulkan agar pemotongan gaji bagi anggota DPR dilakukan pada bulan April mendatang.
"Kami usul pemotongan gaji bagi anggota DPR per bulan April ini," tuturnya.
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal juga menyepakati apa yang diusulkan oleh Nurul. Dia menyarankan agar gaji anggota DPR dipangkas, kemudian disumbangkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak covid-19.
"Kita PKB sepakat untuk menyampaikan sebagian gaji untuk dialokasikan kepada masyarakat terkena COVID-19," kata Cucun.
Bagaimana dengan Ketua DPR Puan Maharani?
Puan tidak menyampaikan pandangannya, dan hanya menyarankan usulan Nurul bisa disepakati bersama oleh masing-masing fraksi, dalam hal pemotongan gaji tersebut.
"Usulan dari Ibu Nurul akan ditindaklanjuti oleh masing-masing sesuai kebijakan fraksi masing-masing," tuturnya.
Untuk diketahui, adanya wabah corona membuat DPR harus melakukan pembatasan kehadiran anggota melakukan rapat paripurna. Rapat hanya diisi oleh seluruh fraksi, yang tidak semua anggotanya hadir.
Hal ini sebagai upaya DPR dalam mencegah penularan wabah covid. Puan menyebutkan, rapat paripurna hanya dihadiri oleh 45 anggota dewan, yang mana 297 orang melakukan rapat secara virtual.
"Bisa saya sampaikan bahwa yang hadir dalam rapat paripurna ini adalah 45 orang secara fisik dan 297 secara virtual," kata Puan.
(dru) Next Article Tagih Utang Rp1,2 T ke Pemerintah, Bos Bulog Minta Beking DPR
Most Popular