Kasus Corona Terbanyak, Jabodetabek Harus Lockdown?

Langkah yang sama juga diambil oleh Prancis. Presiden Emmanual Macron telah menyerukan untuk warga Perancis tetap tinggal di dalam rumah di tengah kondisi genting seperti ini, jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar US$ 149.

Alasan lain mengapa wilayah Jabodetabek sudah butuh untuk lockdown selain pertambahan jumlah kasus yang tinggi adalah, keterbatasan fasilitas dan tenaga medis. Indonesia merupakan negara yang sektor kesehatan masyarakatnya masih ketinggalan jauh dengan negara lain.

Lihat saja dari tiga indikator utama yakni ketersediaan kasur rumah sakit, jumlah dokter dan perawat di Indonesia masih rendah dibanding negara-negara lain.

Baca: Kabar Duka: 2 Dokter di DKI & Jabar Meninggal Akibat COVID-19

Bahkan negara-negara yang sistem kesehatannya saja sudah jauh lebih maju dari Indonesia saja kewalahan menangani penyebaran wabah COVID-19 yang terus meluas. Ini menjadi alasan kedua kenapa lockdown adalah sebuah keniscayaan untuk wilayah Jabodetabek.

Sistem kesehatan yang masih tertinggal ini juga berdampak ke hal yang lain yaitu tingkat mortalitas. Angka kematian dibandingkan dengan jumlah kasus di Indonesia tergolong tinggi dibanding negara lain.

Tingkat kematian (mortality rate) akibat corona di Indonesia adalah 8,73%. Lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara dengan kasus lebih banyak seperti Amerika Serikat/AS (1,51%), China (4,02%), Spanyol (7,55%), Jerman (0,61%), Prancis (5,74%), sampai Iran (7,59%).

Dengan jumlah kasus yang terus bertambah, fasilitas yang minim dan kurangnya tenaga medis, serta angka mortalitas yang tinggi sudah menjadi rambu merah bagi pemerintah. Jabodetabek sebagai episentrum butuh tindakan tegas.

Jabodetabek bisa dibilang jantung perekonomian. Keputusan lockdown jelas meninggalkan sederet konsekuensi yang sangat tidak mengenakkan bagi aktivitas ekonomi dan bisnis. Namun prioritas utama saat ini adalah keamanan dan keselamatan warga negara.

Jangan sampai lupa amanat Undang Undang Dasar tahun 1945 pasal 28A ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Kehidupan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dilindungi oleh negara. Jangan sampai hak dasar ini sampai tidak terpenuhi. Urusan ekonomi memang penting. Lagi pula yang diserang adalah kesehatan individunya yang merembet ke aktivitas perekonomian. Jadi ketika wabah bisa ditangani dengan baik, niscaya ekonomi akan kembali mekar bersemi.

Lockdown juga terbukti lebih efektif dibandingkan dengan hanya memberlakukan social distancing saja. Ambil contoh saja negara tetangga yakni Filipina. Pada 12 Maret lalu, Presiden Rodrigo Duterte menetapkan lockdown. Hasilnya mulai terlihat



Sebelum lockdown, Filipina sempat mengalami pertumbuhan jumlah pasien corona mencapai 230% dalam sehari. Setelah lockdown, pertumbuhannya bisa ditekan ke dua digit. Tak hanya itu angka kematian Filipina yang dulu di atas Indonesia kini sudah berada di bawah dengan tingkat kematian 6,36%.


Namun lockdown juga harus dipersiapkan dengan matang. Pertama, batasan lockdown yang harus jelas. Pemerintah harus tegas dalam mendefinisikan lockdown, tak boleh setengah-setengah. Terutama akses mana yang ditutup, cakupan wilayah yang dikarantina hingga kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penduduk. 



Kedua, pemerintah harus menyiapkan segala protokol yang dibutuhkan untuk lockdown. Poin pentingnya adalah, pemerintah harus memastikan keamanan warga masyarakat tetap terjamin.

Keamanan ini bukan hanya dari segi keamanan kesehatan dan fisik, tetapi juga keamanan finansial. 

Dengan diberlakukannya lockdown, maka jutaan orang terutama yang bekerja di sektor informal akan kehilangan penghasilan. Orang-orang yang bekerja di sektor terdampak pun terancam kena PHK. Pemerintah harus menyiapkan stimulus berupa dana tunai untuk diberikan pada kelompok masyarakat ini agar daya belinya tetap terjaga.



Baca: Recovery Bond: Stimulus yang Mirip BLBI, Apa Bedanya?

Poin kedua yang masih terkait dengan keamanan finansial adalah memastikan bahwa setiap warga masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh makanan dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.



Poin ketiga yang juga masuk ke dalam kategori keamanan finansial adalah dengan membebaskan warga masyarakat dari beban temporer, seperti berbagai bentuk cicilan rutin misal KPR. Sehingga secara psikis dan finansial keamanan dapat terwujud.

Ketiga poin di atas sudah mulai dipersiapkan pemerintah melalui arahan Presiden Joko Widodo maupun kebijakan fiskal yang diambil oleh kementerian Keagan.

Nomor	Instruksi Presiden	Anggaran (IDR Triliun)
1	Memangkas pengeluaran bukan prioritas pada APBN & APBD
2	Realokasi anggaran kementerian, pemerintah provinsi dan daerah untuk program kesehatan	62.3
3	Memastikan ketersediaan bahan pangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah
4	Memperkenalkan program insentif uang tunai
5	Distribusi bantuan tambahan mencapai Rp 200.000/orang/bulan melalui Kartu Sembako dari sebelumnya hanya Rp 150.000	4.56
6	Distribusi bantuan tunai di bawah Kartu Pra-Kerja untuk masyarakat selama 3-4 bulan ke depan	10
7	Relaksasi Pajak Penghasilan (PPh 21) untuk pekerja sektor manufaktur selama 6 bulan	8.6
8	Relaksasi pinjaman UMKM oleh OJK (di bawah Rp10milyar) dari perbankan dan lembaga non-bank dalam bentuk: 1) Pengurangan fasilitas bunga kredit bunga; dan 2) Penangguhan cicilan hingga 1 tahun
9	Keringanan kredit KPR bersubsidi dalam bentuk: 1) Pembayaran selisih bunga oleh pemerintah, jika lebih dari 5% 2) Subsidi uang muka	1.5
10	Mendistribusikan alat pelindung diri (APD) 105.000 unit untuk tenaga medis: 1) DKI Jakarta 40.000 2) Jawa Barat 15.000 3) Jawa Tengah 10.000 4) Jawa Timur 10.000 5) Yogyakarta 1.000 6) Bali 4.000 dan 7) Lainnya 25.000

Nomor	Kebijakan Fiskal Kemenkeu
1	Pengadaan alat pelindung diri (APD) sebanyak 105.000 unit
2	Mengatur pembayaran biaya kesehatan pasien COVID-19 non-asuransi dengan Departemen Kesehatan, melalui anggaran negara dan anggaran daerah
3	Membagikan insentif bagi pekerja medis, dalam bentuk: 1) manfaat tambahan untuk pekerja medis yang menangani COVID-19 sebesar Rp15.000.000 / bulan untuk spesialis dokter; IDR10.000.000 / bulan untuk dokter umum dan dokter gigi; IDR7.000.000 / bulan untuk perawat, Rp5.000.000 untuk tenaga medis lainnya; dan 2) asuransi senilai IDR300.000.000 untuk kompensasi dalam kasus kematian bagi pekerja medis, berlaku di daerah yang telah menyatakan keadaan darurat.
4	Membuat akun donasi untuk COVID-19 yang dikelola bersama oleh BNPB dan Kementerian Keuangan
5	Penguatan sistem jaring pengaman sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencakup 10 juta keluarga dan kartu sembako yang mencakup 15 juta keluarga
6	Memberikan kompensasi 3 bulan (Rp1.000.000 / bulan) dan pelatihan untuk pekerja yang terkena PHK
7	Memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk pekerja sektor informal

Sumber : Kementerian Keuangan, Bahana Sekuritas, CNBC Indonesia Research



Poin lain yang perlu dipersiapkan pemerintah adalah menyiapkan tenaga medis yang mumpuni dan dengan kuantitas yang mencukupi begitu juga peralatan dan fasilitas yang memadai. Suplai bahan makanan dan alat medis juga harus disiapkan dan diperhatikan.



Pemerintah juga perlu memberikan transparansi informasi terkait dengan perkembangan kasus COVID-19. Jangan sampai ada ketimpangan informasi atau distribusi informasi yang tidak merata.



Saat ini kita semua sudah harus bersiap dengan berbagai kemungkinan. Bahkan dengan skenario terburuk pun. Selain itu kita juga tengah menunggu kebijakan tegas dari pemerintah. Namun satu yang pasti, bukan saatnya lagi menganggap remeh wabah ganas ini.


TIM RISET CNBC INDONESIA