Recovery Bond: Stimulus yang Mirip BLBI, Apa Bedanya?

Market - Arif Gunawan, CNBC Indonesia
27 March 2020 14:57
Pemerintah berencana menerbitkan surat utang pemulihan bencana (Recovery Bond/R-Bond). Dalam hal apa dia mirip BLBI?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana menerbitkan surat utang pemulihan bencana (Recovery Bond/R-Bond), yang hasil penerbitannya akan dipakai untuk membantu pelaku usaha meningkatkan likuiditas keuangannya di tengah dampak wabah covid-19.

Mengutip penjelasan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, Recovery Bond akan berbentuk surat utang pemerintah dalam bentuk rupiah yang bisa dibeli oleh Bank Indonesia (BI) dan pihak swasta lain, seperti importir, eksportir, dan investor.

"Dana hasil penjualan surat utang ini, dipegang oleh pemerintah lalu disalurkan ke seluruh dunia usaha dalam bentuk kredit khusus, untuk bangkitkan dunia usaha," jelas Susiwijono dalam konferensi pers, Kamis (26/3/2020).


Bagi pengusaha yang ingin mendapatkan kredit khusus ini, kata Susiwijono, ada syarat yang harus dipenuhi yakni tidak boleh ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Kalau pun ada karyawannya yang harus kena PHK, harus mempertahankan 90% karyawan dengan gaji tidak berkurang dari sebelumnya," tutur Susiwijono.

Rencana pemerintah ini pun mengingatkan publik pada mekanisme bantuan likuiditas yang pernah dikucurkan pada era 1998, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurut matriks perbandingan yang disusun oleh Tim Riset CNBC Indonesia, kedua instrumen ini memiliki perbedaan yang mendasar dalam tataran teknis.

Namun demikian, ada tiga kesamaan antara R-Bond ini dengan BLBI, yang justru sangat penting untuk diperhatikan yakni: tujuan, risiko, dan efek likuiditas. Kegagalan pengelolaan risiko BLBI terbukti meninggalkan bom waktu yang hingga 30 tahun belum sepenuhnya tuntas.

Meski R-Bond diterbitkan dalam bentuk surat utang, yang melalui mekanisme pasar, tetapi risiko moral hazard tidak lantas hilang. Moral hazard kasus BLBI terjadi di internal pengawasan BI yang saat itu secara kelembagaan lemah karena belum sekuat seperti sekarang setelah muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Untuk R-Bond, risiko moral hazard berpeluang terjadi di wilayah fiskal, yakni Kementerian Keuangan, dalam hal penentuan kategori perusahaan yang berhak menerima kredit khusus dari pemerintah. Dari puluhan ribu perusahaan, perusahaan mana yang dinilai layak untuk menerima kredit ini?

Dalam aspek inilah faktor moral hazard berpeluang terjadi ketika pelaku usaha dan politisi berusaha masuk untuk "memengaruhi" proses birokrasi yang melibatkan dana triliunan ini.

Risiko lain di BLBI yang juga terkandung di R-Bond terletak pada assessment terkait pembayaran kredit dan kerugian negara. Jika sebuah perusahaan penerima kredit khusus ini tiba-tiba gulung tikar atau menyatakan pailit setelah menerima kucuran kredit itu, maka pemerintah akan berurusan dengan PKPU dan berpeluang mencatatkan kerugian negara.

Quantitative Easing a la BI
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading