Kritik Sri Mulyani ke Kemendag: Anggaran hingga Perizinan
Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
06 March 2020 07:51
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini banyak Kementerian/Lembaga (K/L) yang minta tambah anggaran setiap tahunnya. Padahal, anggaran yang diberikan saja belum tentu habis 100%.
K/L tersebut tak terkecuali Kementerian Perdagangan. Oleh karenanya, ia menekankan bahwa sebelum meminta tambahan anggaran sebaiknya dilihat dulu serapannya sehingga tak asal minta tambahan.
Menurutnya, serapan anggaran di lihat tidak hanya di tahun sebelumnya saja. Tapi juga dalam 5 tahun anggaran seperti apa serapan dari Kementerian tersebut.
"Coba lihat serapannya, jangan pernah minta tambahan anggaran. Coba track record bapak dan ibu sekalian 5 tahun. Jadi jangan sampai pak Menteri datang, minta anggaran, bapak coba dipirsani (dilihat) dulu (serapannya)," ujarnya di Rakernas Kemendag, Kamis (5/3/2020).
Lanjutnya, selama ini jika diberikan porsi anggaran dalam APBN, yang dihabiskan biasanya hanya sekitar 80%. Jika, tahun depannya dinaikkan, justru serapannya semakin turun.
"Anggarannya tak kasih 100% hanya 87% yang di belanja-in. Jadi jangan minta lagi. Nanti kalau saya kasih 120% malah melorot itu ke 70%, nanti Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) nya makin turun," jelasnya.
Namun, ia menekankan yang terpenting bukan persoalan anggaran, tapi bagaimana Kemendag bisa menjadi garis terdepan untuk meningkatkan sektor riil Indonesia.
"Tapi poinnya di Kemendag not about budget tapi bagaimana membuat tadi kita menjadi institusi leaders, menjadi yang me-lead, yang memimpin sektor riil menjadi perdagangan efisien, predictable, reliable dan minimum cost," tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta Kemendag untuk ikut mendukung kebijakan fiskal yang telah dilakukan Kemekeu seperti mempermudah perizinan ekspor dan impor dalam negeri. Sebab ia menilai perizinan di Kemendag masih ribet dan lama.
"Monetar policy sudah relaksasi, fiskal coba injeksi ekonomi lewat APBN, tapi di sektor perdagangan masih ruwet bundet mampet, ya nanti mampet saja," kata dia.
Menurutnya, Kemendag mempunyai peran penting dalam mendorong ekspor dan impor Indonesia. Sebab, hampir semua perizinan untuk kegiatan ekspor dan impor itu ada di Kemendag.
"Jangan underestimate peranan bapak ibu untuk buat ruwet bundet mampet. Don't estimate power of Kemendag. Sangat powerful," kata dia.
Oleh karenanya, ia berharap Kemendag ikut mendukung kebijakan dari sisi fiskal tersebut terutama untuk mendorong ekspor Indonesia. Salah satunya bisa berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal bea dan Cukai (DJBC) untuk mempercepat proses ekspor.
"Saya minta semua ekspor kalau ada hubungan dengan DJBC should be settle di point ekspor itu tidak perlu ke Jakarta. Tapi ada aturan dari ruangan ini. Jadi tolong teman-teman Kemendag juga lihat, masa harus pergi ke Ridwan Rais, masa dari Natuna ke sana. Kalau hanya minta surat kan bisa whatsapp, internet, dan DIM program auto approve," jelasnya.
(sef/sef) Next Article Anggaran Pemulihan Ekonomi Sudah Disebar Rp 579 T
K/L tersebut tak terkecuali Kementerian Perdagangan. Oleh karenanya, ia menekankan bahwa sebelum meminta tambahan anggaran sebaiknya dilihat dulu serapannya sehingga tak asal minta tambahan.
"Coba lihat serapannya, jangan pernah minta tambahan anggaran. Coba track record bapak dan ibu sekalian 5 tahun. Jadi jangan sampai pak Menteri datang, minta anggaran, bapak coba dipirsani (dilihat) dulu (serapannya)," ujarnya di Rakernas Kemendag, Kamis (5/3/2020).
Lanjutnya, selama ini jika diberikan porsi anggaran dalam APBN, yang dihabiskan biasanya hanya sekitar 80%. Jika, tahun depannya dinaikkan, justru serapannya semakin turun.
"Anggarannya tak kasih 100% hanya 87% yang di belanja-in. Jadi jangan minta lagi. Nanti kalau saya kasih 120% malah melorot itu ke 70%, nanti Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) nya makin turun," jelasnya.
Namun, ia menekankan yang terpenting bukan persoalan anggaran, tapi bagaimana Kemendag bisa menjadi garis terdepan untuk meningkatkan sektor riil Indonesia.
"Tapi poinnya di Kemendag not about budget tapi bagaimana membuat tadi kita menjadi institusi leaders, menjadi yang me-lead, yang memimpin sektor riil menjadi perdagangan efisien, predictable, reliable dan minimum cost," tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta Kemendag untuk ikut mendukung kebijakan fiskal yang telah dilakukan Kemekeu seperti mempermudah perizinan ekspor dan impor dalam negeri. Sebab ia menilai perizinan di Kemendag masih ribet dan lama.
"Monetar policy sudah relaksasi, fiskal coba injeksi ekonomi lewat APBN, tapi di sektor perdagangan masih ruwet bundet mampet, ya nanti mampet saja," kata dia.
Menurutnya, Kemendag mempunyai peran penting dalam mendorong ekspor dan impor Indonesia. Sebab, hampir semua perizinan untuk kegiatan ekspor dan impor itu ada di Kemendag.
"Jangan underestimate peranan bapak ibu untuk buat ruwet bundet mampet. Don't estimate power of Kemendag. Sangat powerful," kata dia.
Oleh karenanya, ia berharap Kemendag ikut mendukung kebijakan dari sisi fiskal tersebut terutama untuk mendorong ekspor Indonesia. Salah satunya bisa berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal bea dan Cukai (DJBC) untuk mempercepat proses ekspor.
"Saya minta semua ekspor kalau ada hubungan dengan DJBC should be settle di point ekspor itu tidak perlu ke Jakarta. Tapi ada aturan dari ruangan ini. Jadi tolong teman-teman Kemendag juga lihat, masa harus pergi ke Ridwan Rais, masa dari Natuna ke sana. Kalau hanya minta surat kan bisa whatsapp, internet, dan DIM program auto approve," jelasnya.
(sef/sef) Next Article Anggaran Pemulihan Ekonomi Sudah Disebar Rp 579 T
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular