Andalkan Dana Desa, Kang Emil Target Kemiskinan Jabar Turun
Yuni Astutik, CNBC Indonesia
02 March 2020 16:03
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menargetkan angka kemiskinan provinsi Jawa Barat bisa mencapai 6,3% tahun ini, turun dibanding tahun 2019 yang sebesar 6,8%.
"Tahun 2018 berdasarkan data BPS 7,25% turun menjadi 6,8%, dengan kecepatan yang sama tahun ini targetnya bisa 6,3%," ujarnya kepada CNBC Indonesia, di Sentul International Convention Center, Senin (2/3/2020).
Saat ini, jumlah desa di Jawa Barat 5.312. Sementara itu, jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 50 juta jiwa. Angka ini berbeda jauh dengan provinsi tetangga, yaitu Jawa Tengah, dengan jumlah desa mencapai 8 ribuan, dan penduduknya lebih sedikit yaitu 34 juta jiwa.
Dalam 12 bulan, lanjutnya, banyak program inovatif untuk desa tersebut, mulai dari desa wisata, program 1 desa 1 start-up, dan lainnya. Hasilnya, meski anggaran terbatas Jawa Barat berhasil memangkas desa sangat tertinggal di wilayahnya.
"Walau dana terbatas indeks kesuksesan pembangunan naik. Jawa Barat menjadi provinsi pengentasan kemiskinan paling cepat," ujarnya lagi.
Tahun ini, banyak hal yang menjadi fokus untuk membelanjakan dana desa. Tak hanya persoalan ekonomi, ketahanan masyarakat juga akan menjadi fokusnya. Selain itu, isu stunting juga akan menjadi agenda, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.
"Target tahun ini juga infrastruktur, ekonomi digital, pariwisata, nantinya tahun 2020 akan banyak lahir desa wisata," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan jika tahun ini memang baru sekitar Rp 17,4 miliar dana desa yang disalurkan di 40 desa, di Kabupaten Bogor. Dia mencatat, adapun dana desa untuk Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2019 sampai 2020 mencapai Rp 5,94 triliun.
"Memang sekian kabupaten belum cair, inshaallah tidak rumit. Untuk desa mandiri langsung cair 40%, makanya cepat jadi desa mandiri," tegasnya.
Dia menekankan prioritas penggunaan dana desa antara lain untuk transformasi ekonomi pedesaan, selanjutnya adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurutnya, diharuskan membangun infrastruktur di desa, dengan syarat harus bersentuhan langsung untuk ekonomi dan masyarakat.
"Yang tak boleh, bangun pagar balai desa, kantor desa. Tapi kalau untuk irigasi pertanian, mitigasi bencana, peningkatan kesehatan, itu boleh," tegasnya.
(dob/dob) Next Article Ridwan Kamil Tulis Surat Cinta untuk Para Buruh, Ini Isinya
"Tahun 2018 berdasarkan data BPS 7,25% turun menjadi 6,8%, dengan kecepatan yang sama tahun ini targetnya bisa 6,3%," ujarnya kepada CNBC Indonesia, di Sentul International Convention Center, Senin (2/3/2020).
Saat ini, jumlah desa di Jawa Barat 5.312. Sementara itu, jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 50 juta jiwa. Angka ini berbeda jauh dengan provinsi tetangga, yaitu Jawa Tengah, dengan jumlah desa mencapai 8 ribuan, dan penduduknya lebih sedikit yaitu 34 juta jiwa.
Dalam 12 bulan, lanjutnya, banyak program inovatif untuk desa tersebut, mulai dari desa wisata, program 1 desa 1 start-up, dan lainnya. Hasilnya, meski anggaran terbatas Jawa Barat berhasil memangkas desa sangat tertinggal di wilayahnya.
"Walau dana terbatas indeks kesuksesan pembangunan naik. Jawa Barat menjadi provinsi pengentasan kemiskinan paling cepat," ujarnya lagi.
Tahun ini, banyak hal yang menjadi fokus untuk membelanjakan dana desa. Tak hanya persoalan ekonomi, ketahanan masyarakat juga akan menjadi fokusnya. Selain itu, isu stunting juga akan menjadi agenda, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.
"Target tahun ini juga infrastruktur, ekonomi digital, pariwisata, nantinya tahun 2020 akan banyak lahir desa wisata," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan jika tahun ini memang baru sekitar Rp 17,4 miliar dana desa yang disalurkan di 40 desa, di Kabupaten Bogor. Dia mencatat, adapun dana desa untuk Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2019 sampai 2020 mencapai Rp 5,94 triliun.
"Memang sekian kabupaten belum cair, inshaallah tidak rumit. Untuk desa mandiri langsung cair 40%, makanya cepat jadi desa mandiri," tegasnya.
Dia menekankan prioritas penggunaan dana desa antara lain untuk transformasi ekonomi pedesaan, selanjutnya adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurutnya, diharuskan membangun infrastruktur di desa, dengan syarat harus bersentuhan langsung untuk ekonomi dan masyarakat.
"Yang tak boleh, bangun pagar balai desa, kantor desa. Tapi kalau untuk irigasi pertanian, mitigasi bencana, peningkatan kesehatan, itu boleh," tegasnya.
(dob/dob) Next Article Ridwan Kamil Tulis Surat Cinta untuk Para Buruh, Ini Isinya
Most Popular