Ridwan Kamil Tulis Surat Cinta untuk Para Buruh, Ini Isinya

News - tahir saleh, CNBC Indonesia
27 November 2019 09:46
Ridwan Kamil Tulis Surat Cinta untuk Para Buruh, Ini Isinya

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan penjelasan kepada para buruh di Provinsi Jawa Barat dalam bentuk 'Surat Cinta' terkait dengan rilisnya Surat Edaran Gubernur Jawa Barat yang menyetujui kenaikan UMK 2020 sesuai surat para Wali Kota/Bupati.

Sebelumnya Surat Edaran diprotes karena persetujuan UMK 2020 itu tidak melalui Surat Keputusan Gubernur sebagaimana yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah dan Pemprov Jawa Timur.

Dalam unggahan terbarunya di akan resmi Instagram @ridwankamil, Kang Emil, sapaan akrabnya, menulis beberapa paragraf Surat Cinta yang ditujukan kepada para buruh, judulnya: Surat Cinta Untuk Para Buruh Tercinta.

[Gambas:Instagram]

Penjelasan Kang Emil ini terkait dengan hadirnya Surat Edaran Gubernur Jawa Barat yang menyetujui kenaikan UMK 2020 sesuai surat para Walikota/ Bupati.

Surat Edaran ini, menurut mantan Wali Kota Bandung ini, juga sebetulnya melindungi ribuan buruh padat karya yang terancam PHK karena banyak tutupnya usaha/industri dan rata-rata pindah ke tempat lain karena faktor upah yang tidak memungkinkan. .

"Silakan dibaca perlahan dan dipahami dengan jernih. Hatur Nuhun," kata Kang Emil.

Berikut isi aslinya:

Surat Cinta Untuk Para Buruh Tercinta
MENJADI ADIL itu tidak mudah. Ini adalah nilai kepemimpinan paling sulit. Mudah diucapkan, tidak mudah untuk diterapkan. Adil juga relatif. Dalam mengurusi rumitnya pembangunan ini, seringkali sebuah keputusan, disebut adil bagi merdeka yang 'merasa dimenangkan' dan sering disebut tidak adil bagi merdeka yang 'merasa dikalahkan' oleh sebuah keputusan.


Inilah yang selalu terjadi setiap November. Bulan di mana Utah buruh diputuskan. Selalu ada dinamika dari dua pihak, pihak pertama adalah buruh, di pihak lain dunia usaha. Pemerintah mencoba adil dalam mengambil keputusan tapi setiap tahun situasinya selalu sama: buruh merasa keputusan upah itu "TERLALU RENDAH", pengusaha selalu merasa itu "TERLALU TINGGI".

Sejak 2016-2019, kita melihat gelombang penutupan pabrik, relokasi hingga pengurangan tenaga kerja. Hati saya sedih membaca kajian sektor padat karya selama kurun waktu lima tahun kuran lebih 83 ribu orang kehilangan hak atas pekerjaannya. Pemerintah dituding sebagai biang penyebab ketika PHK besar-besaran dan tingginya angka pengangguran itu terjadi.

Karenanya, tahun ini demi rasa keadilan diputuskan melalui "surat edaran" bukan "surat keputusan penetapan" oleh Gubernur.

APA BEDANYA menetapkan UMK dengan Surat Keputusan Gubernur dengan melalui Surat Edaran Gubernur?

Jika UMK tetap polanya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu ditetapkan melalui SK Gubernur, banyak industri padat karya yang tidak sanggup, kolaps. Bukan hanya itu, industri akan kena pasal pidana walau ada instrumen penangguhan upah. Ancaman nyata ini yang membuat rata-rata pemilik pabrik memutuskan menutup usahanya dan pindah ke provinsi lain atar ke luar negeri. Lantas siapa yang dirugikan? Buruh, warga saya juga.

Dengan dibuatnya surat edaran (SE), maka industri yang mampu WAJIB mematuhi UMK yang diputuskan oleh Wali Kota/Bupati. Namun KHUSUS bagi industri padat karya yang tidak mampu diberi kesempatan untuk melakukan perundingan upah yang adil dengan buruh, dengan kewajiban upah HARUS tetap naik dari upah tahun 2019.

Jika disepakati, maka kenaikan upahnya walau di bawah UMK tidak akan kena pasal pidana. Pasal yang membuat mereka memutuskan untuk menutup usaha dan pindah. Jika ada usaha yang non-padat karya berkilah tidak sanggup padahal mampu, tentulah kami akan beri sanksi sesuai hukum dan aturan perundang-undangan.

Kenapa Jateng dan Jatim bisa dengan Surat Keputusan? Itu arena di Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak memiliki industri padat karya sebanyak Jawa Barat. Karena rata-rata UMK lebih rendah dari Jawa Barat, maka di sana tidak ada dinamika PHK besar-besaran dari industri padat karya seperti Jawa Barat.

Kami berharap hal ini bisa dipahami secara jernih oleh sebagian kalangan buruh yang masih menuntut harus keluar dalam bentuk SK bukan SE. Sebelum bersikeras soal SK, mari kita semua bertanya, adakah solusi lain dan simpati bagi rekan-rekan buruh yang tiba-tiba dirumahkan karena pabrik tutup? Adakah solusi lain dan simpati bagi rekan-rekan anda yang belum punya skill untuk bekerja di industri hi-tech atau padat modal?

Dan jika memang masih dirasa tetap tidak adil, masih ada satu ruang yang bisa ditempuh yakni GUGATAN HUKUM KE PENGADILAN. Kami akan mengikuti hasil keputusan akhir pengadilan jika hasilnya mengatakan bahwa logika "rasa adil" melalui surat edaran ini dianggap melanggar hukum.

Maka kami kembalikan "Surat Edaran" pada "Surat Keputusan", walau dengan risiko setiap tahun akan ada ribuan buruh di PHK oleh situasi ini.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami alasan rasional dan batin lahirnya Surat Edaran ini. Niat kami ini mengurangi pindahnya usaha padat karya dan PHK besar-besaran dan pengusaha TETAP WAJIB menaikkan upah UMK sesuai surat keputusan Wali Kota/Bupati masing-masing.

Di situasi yang tidak mudah ini, sesuai syariat, jika ada benturan maslahat dan mafsadat atau benturan kebaikan dan kejelekan, maka kita pilih keputusan yang dampak mafsadatnya paling kecil. Itulah esensi "Surat Edaran Gubernur". Dan sesungguhnya tidak ada niat sebutir pun, kami ingin menyusahkan hidup rakyat.

Semoga surat ini bisa dipahami dengan jernih dan baik.

Salam cinta dan Hatur Nuhun.
Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat

(tas/tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading