Donald Trump Cap RI Negara Maju, Apakah Jebakan?

News - Ferry Sandi, CNBC Indonesia
25 February 2020 15:27
Memberikan status negara maju bagi Indonesia, apakah ini jebakan AS?
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan status Indonesia yang jadi negara maju di mata AS tak akan berdampak pada fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang ke Amerika Serikat (AS). Namun, perubahan status ini membuat Indonesia akan mudah kena 'jebakan' penghadangan produk masuk pasar AS dalam hal isu subsidi barang.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani menyebut berubahnya status dari negara maju ke berkembang akan membuat Indonesia rentan terkena tuduhan subsidi dari Amerika Serikat (AS).

Sebelumnya, ketika dianggap sebagai negara berkembang, Indonesia berhak mensubsidi produknya paling besar 2% dari harga pasar. Namun berubahnya status membuat Indonesia nantinya hanya bisa mensubsidi sebesar 1%. Hal ini akan mempersulit produk-produk Indonesia untuk berekspansi ke pasar yang lebih besar di AS karena dari segi harga, berpotensi tidak lagi kompetitif atau tak berdaya saing.




Kemudian, dari segi pemerintah, Shinta menyebut tuduhan subsidi bisa mengenai Indonesia karena dua hal. Pertama karena toleransi untuk Indonesia yang lebih rendah, sehingga Indonesia akan semakin sulit untuk membela diri dan membuktikan bahwa Indonesia tidak menyubsidi produk tersebut.

"Kemudian AS dan negara maju lain (Uni Eropa khususnya) sangat sering melakukan klaim particular market situation kepada emerging countries seperti China, India dan juga Indonesia dalam kasus-kasus CVD (countervailing duties/bea masuk anti-subsidi)," katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (25/2)

Klaim particular market situation artinya AS dan Uni Eropa kerap menolak untuk mengakui bahwa negara WTO tertentu (negara yang dituduh dalam CVD) melakukan praktik perdagangan yang baik dan sehat sesuai dengan konsep market economy atau negara dengan praktik persaingan dagang yang sehat dan baik.

"Sehingga negara yang dituduh tidak bisa memberikan pembelaan yang secara efektif menyatakan bahwa negara tersebut tidak mensubsidi produk ekspornya ke AS atau mensubsidi dalam batas wajar," sebutnya.

Shinta juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah terkena kasus ini pada tahun 2017 silam. Kala itu, produk yang terkena adalah biofuel sehingga Indonesia tidak bisa lagi ekspor biofuel ke AS.

Dampak lebih parahnya, nama Indonesia harus tercoreng karena secara yurisprudensi, Indonesia dianggap bukan market economy. Sekaligus menciptakan asumsi di AS terhadap pola perdagangan Indonesia yang kerap dicurigai mengandung unsur praktik persaingan yang tidak sehat.

"Jadi, ketika produk Indonesia memperoleh market shares yang lebih besar di AS, mendominasi pasar AS pada produk tertentu atau ketika AS menerima keluhan dari pelaku usaha lokal terkait persaingan usaha dengan produk asal Indonesia di masa mendatang, AS akan langsung berasumsi bahwa perlu ada penyelidikan CVD terhadap impor atas produk dari Indonesia karena ada yurisprudensi bahwa Indonesia bukan market economy," katanya.


[Gambas:Video CNBC]



Artikel Selanjutnya

AS Jadikan RI Negara Maju, Pertimbangannya Apa?


(hoi/hoi)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading