Bakal Dibubarkan dengan Omnibus Law, Ini Curhat Bos SKK Migas

News - Anisatul Umah, CNBC Indonesia
21 February 2020 11:35
Bakal Dibubarkan dengan Omnibus Law, Ini Curhat Bos SKK Migas
Jakarta, CNBC Indonesia - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bakal diganti menjadi Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMK) pelaksana kegiatan usaha hulu migas. Hal tersebut tertuang dalam rancangan undang-undang sapu jaga atau omnibuslaw.

Terkait rencana pembubaran, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto belum bersedia berkomentar banyak. Karena menurutnya butuh diskusi mendalam untuk mengelaborasi hal ini. Dwi hanya mengatakan secara prinsip peran SKK Migas adalah menjalankan kebijakan pemerintah.

"Tapi prinsipnya, peran kami adalah menjalankan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hulu migas," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Kamis, (20/02/2020).


Lebih lanjut dirinya mengatakan ada tiga hal yang menjadi perhatian SKK Migas saat ini. Di antaranya, menarik investor, percepatan produksi dan lifting menuju 1 juta barel per hari, dan membangun kemandirian energi migas nasional.



"Yang menjadi concern saat ini, menarik investor, percepatan produksi dan lifting menuju "1 Mil BOPD ", serta membangun kemandirian enerji (Migas) nasional," imbuhnya.

RUU Cipta Lapangan Kerja ini mengatur banyak hal, mayoritas berisi soal perizinan bangunan, perizinan berusaha, pemberdayaan UKM, dan lainnya. Untuk sektor minyak dan gas atau migas, ada hal yang menarik dan diatur dalam Omnibus Law.

Tertuang di halaman 238 pasal 41. Dalam pasal tersebut ditulis, beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ada perubahan.

Omnibus Law menyantumkan satu selipan pasal di perubahan Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001, di antara pasal 4 dan pasal 5. Yakni pasal 4A. Dalam pasal tambahan tersebut, tersirat sudah tidak ada lagi SKK Migas.


[Gambas:Video CNBC]




(gus)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading