Kapan Sri Mulyani Tarik Cukai Minuman Berpemanis?
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
20 February 2020 15:26
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut sedang mengkaji cukai yang bakal dikenakan terhadap minuman berpemanis dan kendaraan bermotor. Saat ini, Pemerintah mematangkan rencana untuk mengenakan cukai terhadap keduanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengajukan ke komisi XI DPR soal tarif cukai baru yaitu plastik, minuman berpemanis, dan kendaraan bermotor dengan emisi CO2. Namun, yang sudah direstui DPR adalah cukai plastlk, tapi cukai lainnya masih harus dibuat road map oleh DPR.
"Itu kan dikaji dulu ya, dikaji dulu, tetapi memang ada beberapa jenis barang di perekonomian yang memang memiliki dampak negatif. Kita sebutnya memiliki eksternalitas negatif," sebut Suahasil di kantor BPK, Kamis (20/2/2020).
Ia beralasan, pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis sangat mungkin terjadi untuk mengurangi berdampak pada kesehatan masyarakat. Selama ini jenis minuman ini dikaitkan dengan penyakit diabetes.
"Nah karena itu memang diamanatkan dalam Undang-Undang, barang-barang yang memiliki eksternalitas negatif, dan kemudian peredarannya konsumsinya perlu diawasi, dikurangi itu boleh dikenakan cukai," sebutnya.
Sayangnya, ia enggan menjelaskan lebih detil efek inflasi yang akan ditimbulkan. "Nanti kita kaji lagi, nanti kita akan sampaikan," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa apabila cukai minuman berpemanis diterapkan, akan ada dampak kenaikan inflasi sebesar 0,16%, lebih tinggi dari dampak inflasi yang ditimbulkan pada cukai plastik, karena minuman skalanya lebih luas pada masyarakat.
"Kami sudah mengukur dampak minuman pemanis ini, inflasinya sebesar 0,16%. Karena ini komponen makanan lebih besar dari cukai plastik," ujar Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (19/2/2020).
(hoi/hoi) Next Article Siap-siap! Mulai 2022 Harga Boba Sampai Coca Cola Cs Naik
Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengajukan ke komisi XI DPR soal tarif cukai baru yaitu plastik, minuman berpemanis, dan kendaraan bermotor dengan emisi CO2. Namun, yang sudah direstui DPR adalah cukai plastlk, tapi cukai lainnya masih harus dibuat road map oleh DPR.
"Itu kan dikaji dulu ya, dikaji dulu, tetapi memang ada beberapa jenis barang di perekonomian yang memang memiliki dampak negatif. Kita sebutnya memiliki eksternalitas negatif," sebut Suahasil di kantor BPK, Kamis (20/2/2020).
"Nah karena itu memang diamanatkan dalam Undang-Undang, barang-barang yang memiliki eksternalitas negatif, dan kemudian peredarannya konsumsinya perlu diawasi, dikurangi itu boleh dikenakan cukai," sebutnya.
Sayangnya, ia enggan menjelaskan lebih detil efek inflasi yang akan ditimbulkan. "Nanti kita kaji lagi, nanti kita akan sampaikan," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa apabila cukai minuman berpemanis diterapkan, akan ada dampak kenaikan inflasi sebesar 0,16%, lebih tinggi dari dampak inflasi yang ditimbulkan pada cukai plastik, karena minuman skalanya lebih luas pada masyarakat.
"Kami sudah mengukur dampak minuman pemanis ini, inflasinya sebesar 0,16%. Karena ini komponen makanan lebih besar dari cukai plastik," ujar Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (19/2/2020).
(hoi/hoi) Next Article Siap-siap! Mulai 2022 Harga Boba Sampai Coca Cola Cs Naik
Most Popular