Januari APBN Sudah Defisit Rp36 T, Ini Penjelasan Sri Mulyani
Lidya Kembaren, CNBC Indonesia
19 February 2020 21:57
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah baru saja merilis kinerja APBN selama bulan Januari 2020. Pada awal tahun ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir bulan Januari 2020 mencapai Rp 103,69 triliun atau 4,6% dari target pada APBN 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendapatan negara masih terkontraksi dibandingkan dengan tahun lalu karena dampak perekonomian global. Itu yang membuat penerimaan terutama dari sektor korporasi masih minus.
"Pelemahan ekonomi 2019 mulai terlihat pada PPh korporasi. Mereka adjustment terhadap jumlah pembayaran pajak mereka. Ini normalisasi dari kinerja tahun 2019 akan tercermin dalam PPh korporasi yang akan kita lihat hingga April nanti," ujarnya di Kemenkeu, Rabu (19/2/2020).
Untuk belanja negara, telah terealisasi mencapai Rp 139,83 triliun atau sekitar 5,5%. Realisasi terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 71,44 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 68,39 triliun.
"Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di bulan Januari 2020 sedikit tertekan sebesar 6,2% dibandingkan tahun sebelumnya," kata dia.
Dengan kondisi penerimaan dan belanja ini maka sepanjang Januari terjadi defisit keseimbangan primer sebesar Rp 13,6 triliun atau capai 113,2% dari target APBN 2020 yang hanya Rp 12 triliun.
Sedangkan, defisit anggaran pada bulan lalu mencapai Rp 36,1 triliun atau 0,21% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini lebih rendah dibandingkan Januari 2019 yang capai 0,29% terhadap PDB.
Selanjutnya, pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) telah dilakukan pemerintah sebesar Rp 68,2 triliun atau tumbuh 44,6%. Ini lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi Rp 123 triliun.
"Fiscal balance primary dan defisit lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Kita tetap gunakan posisi bahwa APBN tujuannya untuk mendukung perekonomian Indonesia. Oleh karena itu kita amati perkembangan tiap bulan supaya bisa respon tepat waktu dan tepat kualitas," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Akhir Februari, APBN 2020 Catat Defisit Rp 62,8 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendapatan negara masih terkontraksi dibandingkan dengan tahun lalu karena dampak perekonomian global. Itu yang membuat penerimaan terutama dari sektor korporasi masih minus.
"Pelemahan ekonomi 2019 mulai terlihat pada PPh korporasi. Mereka adjustment terhadap jumlah pembayaran pajak mereka. Ini normalisasi dari kinerja tahun 2019 akan tercermin dalam PPh korporasi yang akan kita lihat hingga April nanti," ujarnya di Kemenkeu, Rabu (19/2/2020).
Untuk belanja negara, telah terealisasi mencapai Rp 139,83 triliun atau sekitar 5,5%. Realisasi terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 71,44 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 68,39 triliun.
"Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di bulan Januari 2020 sedikit tertekan sebesar 6,2% dibandingkan tahun sebelumnya," kata dia.
Dengan kondisi penerimaan dan belanja ini maka sepanjang Januari terjadi defisit keseimbangan primer sebesar Rp 13,6 triliun atau capai 113,2% dari target APBN 2020 yang hanya Rp 12 triliun.
Sedangkan, defisit anggaran pada bulan lalu mencapai Rp 36,1 triliun atau 0,21% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini lebih rendah dibandingkan Januari 2019 yang capai 0,29% terhadap PDB.
Selanjutnya, pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) telah dilakukan pemerintah sebesar Rp 68,2 triliun atau tumbuh 44,6%. Ini lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi Rp 123 triliun.
"Fiscal balance primary dan defisit lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Kita tetap gunakan posisi bahwa APBN tujuannya untuk mendukung perekonomian Indonesia. Oleh karena itu kita amati perkembangan tiap bulan supaya bisa respon tepat waktu dan tepat kualitas," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Akhir Februari, APBN 2020 Catat Defisit Rp 62,8 T
Most Popular