Strategi Sri Mulyani Saat Ekonomi Dunia Terpapar Virus Corona
Lidya Kembaren, CNBC Indonesia
19 February 2020 20:54
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, perekonomian Indonesia di awal tahun 2020 menghadapi tantangan yang cukup berat akibat kondisi global, salah satunya adalah merebaknya virus Corona dari Wuhan, China. Virus tersebut terdampak terutama melalui sektor perdagangan dan pariwisata.
Kondisi ini membuat banyak yang memperkirakan perekonomian China akan turun 1%-2% di tahun ini. Pelemahan ekonomi China ini tentunya akan berdampak di berbagai negara antara lain Amerika Serikat dan kawasan Asia termasuk Indonesia.
IMF pun memperkirakan akan terjadi lagi pemangkasan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 dalam persentase 0,1% sampai 0,2%. Sedangkan, penurunan 1% perekonomian China berdampak 0,3%-0,6% ke perekonomian Indonesia.
Untuk menjaga perekonomian tetap pada arahnya, pemerintah mendorong Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk dapat mengakselerasi belanja terutama pada periode awal 2020.
"APBN kita terus-menerus mencoba merespons dengan melakukan rekalibrasi untuk melakukan stabilisasi countercyclical dalam rangka memperbaiki pemerataan dan alokasi. Bagaimana kita menciptakan pelayanan publik dan memberikan dorongan pada sektor-sektor yang memang kita anggap perlu mendapatkan perhatian," ujar Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu, Rabu (19/2/2020).
Salah satu kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah untuk menggenjot perekonomian adalah Omnibus Law terutama di bidang Cipta Kerja. Selain itu ada juga berbagai reformasi sektor riil yang dilakukan oleh K/L terkait.
"Kita harapkan akan menyumbang confidence momentum positif," kata dia.
Lebih lanjut ia menambahkan, pada sektor pariwisata Pemerintah segera memfinalkan perhitungan untuk insentif dalam bentuk diskon kepada para penumpang. Ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan wisata dan insentif untuk travel agent mancanegara yang bisa membawa wisatawan ke dalam negeri Indonesia.
"Nanti kita akan tahu berapa kebutuhan anggarannya. Tapi ini akan segera diluncurkan," jelasnya.
Sementara itu, untuk Kartu Pra Kerja, Kemenkeu juga sedang memfinalkan dan diharapkan Rp 10 triliun anggaran untuk 2 juta kartu pra kerja bisa segera diimplementasikan.
"Diharapkan bisa meningkatkan permintaan terhadap training dan pelatihan yang bisa mendorong perekonomian," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Kenali Ciri & Gejala Virus Corona, Ini Penjelasan IDI
Kondisi ini membuat banyak yang memperkirakan perekonomian China akan turun 1%-2% di tahun ini. Pelemahan ekonomi China ini tentunya akan berdampak di berbagai negara antara lain Amerika Serikat dan kawasan Asia termasuk Indonesia.
IMF pun memperkirakan akan terjadi lagi pemangkasan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 dalam persentase 0,1% sampai 0,2%. Sedangkan, penurunan 1% perekonomian China berdampak 0,3%-0,6% ke perekonomian Indonesia.
Untuk menjaga perekonomian tetap pada arahnya, pemerintah mendorong Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk dapat mengakselerasi belanja terutama pada periode awal 2020.
"APBN kita terus-menerus mencoba merespons dengan melakukan rekalibrasi untuk melakukan stabilisasi countercyclical dalam rangka memperbaiki pemerataan dan alokasi. Bagaimana kita menciptakan pelayanan publik dan memberikan dorongan pada sektor-sektor yang memang kita anggap perlu mendapatkan perhatian," ujar Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu, Rabu (19/2/2020).
Salah satu kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah untuk menggenjot perekonomian adalah Omnibus Law terutama di bidang Cipta Kerja. Selain itu ada juga berbagai reformasi sektor riil yang dilakukan oleh K/L terkait.
"Kita harapkan akan menyumbang confidence momentum positif," kata dia.
Lebih lanjut ia menambahkan, pada sektor pariwisata Pemerintah segera memfinalkan perhitungan untuk insentif dalam bentuk diskon kepada para penumpang. Ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan wisata dan insentif untuk travel agent mancanegara yang bisa membawa wisatawan ke dalam negeri Indonesia.
"Nanti kita akan tahu berapa kebutuhan anggarannya. Tapi ini akan segera diluncurkan," jelasnya.
Sementara itu, untuk Kartu Pra Kerja, Kemenkeu juga sedang memfinalkan dan diharapkan Rp 10 triliun anggaran untuk 2 juta kartu pra kerja bisa segera diimplementasikan.
"Diharapkan bisa meningkatkan permintaan terhadap training dan pelatihan yang bisa mendorong perekonomian," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Kenali Ciri & Gejala Virus Corona, Ini Penjelasan IDI
Most Popular