Mau Dirilis April 2020, Kartu Pra Kerja Jokowi Sudah Siap?
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
18 February 2020 18:50
Jakarta, CNBC Indonesia - Program kartu pra kerja yang digagas Presiden Joko Widodo akan dirilis pada April 2020 mendatang. Kendati demikian, pemerintah masih melakukan lobi sana-sini untuk menjalankan program tersebut. Apa betul pemerintah saat ini belum siap melaksanakan program tersebut?
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, program kartu pra kerja yang menelan anggaran APBN Rp 10 triliun ini diharapkan tidak hanya berjalan sebagai program belaka, tapi bisa menjadi solusi para pengangguran untuk bisa mendapatkan pekerjaan.
Saat ini, kata Moeldoko, kartu pra kerja ini skemanya dirancang bersama sejumlah kementerian, di mana Kemenko Perekonomian yang menjadi penanggung jawab.
Dalam menjalankan evaluasi kartu pra kerja, pemerintah akan membuat suatu Project Management Office (PMO) yang akan dikeluarkan melalui Keputusan Presiden. Namun, saat ini, pemerintah masih menggondok kementerian/lembaga mana saja yang akan menjadi PMO tersebut.
"Nanti PMO ditunjuk melalui keputusan presiden. PMO inilah yang nantinya mengendalikan kartu pra kerja secara operasional," kata Moeldoko di Jakarta, Selasa (18/2/2020).
Lewat PMO ini pulalah, yang akan membuat suatu sistem digitalisasi, agar para penganggur yang ingin mendapatkan kartu pra kerja bisa mendaftarkan diri via online. Sekaligus bertanggung jawab dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar program kartu pra kerja ini bisa berjalan dengan sebagaimana seharusnya.
"PMO akan membuat sistem dan sistem itu melibatkan stake holder yang melibatkan pemda, dan seluruh digital platform," jelasnya.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, meskipun draft RUU dalam penetapan PMO bisa selesai pada Desember 2019 silam, namun dinamika pembahasannya belum bisa menemukan titik temu.
"Impementasi PMO, sebenarnya finalisasi RUU udah sekian bulan dilakukan. Mudah-mudahan minggu ini selesai. Karena targetnya itu dari Desember lalu. Dinamika pembahasan, tidak mudah melakukan koordinasi antarinstansi," ucapnya.
Untuk pilot projet atau masa uji coba program kartu pra kerja ini, kata Susi, akan dilakukan di beberapa daerah. Kemungkinan akan ada 2-3 provinsi. Namun itu pun masih belum dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
"Akan dilakukan trial project di beberap tempat, 2-3 provinsi. Kita akan lihat di mana saja yang berpotensial supaya program ini berjalan dengan baik. Tapi kita masih perlu dukungan pemerintah daerah di sana," ujarnya.
Menteri Keuangan RI periode 2013-2014 Muhammad Chatib Basri mengatakan, berdasarkan pengalamannya, suatu peraturan untuk bisa dijalankan bersama dengan lintas kementerian, akan sulit untuk dijalankan.
"Kalau satu peraturan di bawah satu kementerian itu gampang. Menterinya ubah [peraturan], hari ini selesai. Dua kementerian di bawah satu kemenko, itu susah. Dua kementrian di bawah satu kemenko, berhadapan dengan kemenko lain, itu susah," ujarnya.
Aplagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Chatib meyakini, itu sangat mustahil untuk bisa berjalan beriringan.
"Pemerintah dan pemerintah daerah, sudah pasti gak mungkin. Ini saya bicara mengenai realitas yang dihadapi dalam proses demokrasi. Karena itu segmentasi kekuasaan dan itu real," ujarnya.
Karena itu, Chatib memandang program kartu pra kerja ini akan menghasilkan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dia menilai program ini jangan dipikirkan akan berjalan sempurna. Kendati demikian, untuk bisa membuat program ini berjalan dengan baik, pemerintah perlu untuk menjalankan program uji coba.
"[Karena ini akan berjalan digital], coba belajar dari bagaimana start-up bekerja. Mereka bisa berhasil. Karena ini mix market dari masing-masing, proses ini mesti dilakukan pelan-pelan," kata Chatib.
(miq/miq) Next Article Tahun Depan Jokowi Mulai Gaji Pengangguran, Tapi Cuma 3 Bulan
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, program kartu pra kerja yang menelan anggaran APBN Rp 10 triliun ini diharapkan tidak hanya berjalan sebagai program belaka, tapi bisa menjadi solusi para pengangguran untuk bisa mendapatkan pekerjaan.
Saat ini, kata Moeldoko, kartu pra kerja ini skemanya dirancang bersama sejumlah kementerian, di mana Kemenko Perekonomian yang menjadi penanggung jawab.
"Nanti PMO ditunjuk melalui keputusan presiden. PMO inilah yang nantinya mengendalikan kartu pra kerja secara operasional," kata Moeldoko di Jakarta, Selasa (18/2/2020).
Lewat PMO ini pulalah, yang akan membuat suatu sistem digitalisasi, agar para penganggur yang ingin mendapatkan kartu pra kerja bisa mendaftarkan diri via online. Sekaligus bertanggung jawab dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar program kartu pra kerja ini bisa berjalan dengan sebagaimana seharusnya.
"PMO akan membuat sistem dan sistem itu melibatkan stake holder yang melibatkan pemda, dan seluruh digital platform," jelasnya.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, meskipun draft RUU dalam penetapan PMO bisa selesai pada Desember 2019 silam, namun dinamika pembahasannya belum bisa menemukan titik temu.
"Impementasi PMO, sebenarnya finalisasi RUU udah sekian bulan dilakukan. Mudah-mudahan minggu ini selesai. Karena targetnya itu dari Desember lalu. Dinamika pembahasan, tidak mudah melakukan koordinasi antarinstansi," ucapnya.
Untuk pilot projet atau masa uji coba program kartu pra kerja ini, kata Susi, akan dilakukan di beberapa daerah. Kemungkinan akan ada 2-3 provinsi. Namun itu pun masih belum dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
"Akan dilakukan trial project di beberap tempat, 2-3 provinsi. Kita akan lihat di mana saja yang berpotensial supaya program ini berjalan dengan baik. Tapi kita masih perlu dukungan pemerintah daerah di sana," ujarnya.
Menteri Keuangan RI periode 2013-2014 Muhammad Chatib Basri mengatakan, berdasarkan pengalamannya, suatu peraturan untuk bisa dijalankan bersama dengan lintas kementerian, akan sulit untuk dijalankan.
"Kalau satu peraturan di bawah satu kementerian itu gampang. Menterinya ubah [peraturan], hari ini selesai. Dua kementerian di bawah satu kemenko, itu susah. Dua kementrian di bawah satu kemenko, berhadapan dengan kemenko lain, itu susah," ujarnya.
Aplagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Chatib meyakini, itu sangat mustahil untuk bisa berjalan beriringan.
"Pemerintah dan pemerintah daerah, sudah pasti gak mungkin. Ini saya bicara mengenai realitas yang dihadapi dalam proses demokrasi. Karena itu segmentasi kekuasaan dan itu real," ujarnya.
Karena itu, Chatib memandang program kartu pra kerja ini akan menghasilkan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dia menilai program ini jangan dipikirkan akan berjalan sempurna. Kendati demikian, untuk bisa membuat program ini berjalan dengan baik, pemerintah perlu untuk menjalankan program uji coba.
"[Karena ini akan berjalan digital], coba belajar dari bagaimana start-up bekerja. Mereka bisa berhasil. Karena ini mix market dari masing-masing, proses ini mesti dilakukan pelan-pelan," kata Chatib.
(miq/miq) Next Article Tahun Depan Jokowi Mulai Gaji Pengangguran, Tapi Cuma 3 Bulan
Most Popular