April 2020, Kartu Pra Kerja Jokowi Dirilis di Jabotabek-Jabar
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
18 February 2020 16:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan pemerintah akan merilis kartu pra kerja pada April mendatang. Rencanya akan ada 2 juta orang yang menerima manfaat dari keberadaan kartu tersebut.
Moeldoko menjelaskan, pada tahap awal kartu prakerja akan dibagikan di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan Jawa Barat. Daerah-daerah tersebut akan dijadikan pilot project untuk dilihat bagaimana efektivitasnya.
"Dalam 1-2 bulan kami akan lihat dan evaluasi. Di Jabodetabek dan Jawa Barat dipilih, karena memang jumlah penganggurannya cukup besar. Setelah itu, baru Jawa Timur, Jawa Tengah, dan berkembang ke daerah lain," ujar Moeldoko di Jakarta, Selasa (18/2/2020).
Kendati demikian, Ia menekankan program kartu pra kerja ini bukan untuk menggaji para penganggur, tapi merupakan program pencari kerja atau suatu pelatihan untuk meningkatkan keterampilan (up skilling).
Lebih lanjut, program kartu pra kerja yang menelan anggaran negara Rp 10 triliun ini diperuntukan untuk mereka yang sudah lulus SMA/SMK atau lulus perguruan tinggi. Penerima manfaat juga tidak sedang menjalani pendidikan formal.
Tidak hanya itu, mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun yang ingin meningkatkan skill sesuai kebutuhan industri juga bisa memperoleh manfaat. Dari syarat usia, yang perbolehkan yakni minimal berusia 18 tahun dan tidak ada batasan maksimal.
Peserta dengan kriteria tersebut bisa mendaftarkan diri ke Balai Latihan Kerja (BLK) yang telah diverifikasi oleh Project Management Office (PMO). Dari situ, peserta akan diwawancara, keahlian apa yang diinginkannya.
"Kepada pesertanya itu sifatnya hanya pendalaman saja, apakah benar motivasinya bekerja, apa benar yang bersangkutan serius, apa benar yang bersangkutan itu kena PHK dan seterusnya. Hanya di situ, bukan pertanyaan yang menyulitkan, ndak. Karena itu hanya sebagai pertimbangan oke yang bersangkutan butuh bekerja," kata Moeldoko menjelaskan.
Meskipun saat ini proses pendaftaran masih bersifat manual, Ia tidak menutup kemungkinan pemerintah akan mengoperasikan program kartu pra kerja secara digitalisasi.
"Digitalisasi, PMO, akan buat sistem, di mana sistem itu akan melibatkan stakeholder yang melibatkan pemerintah daerah, dan seluruh digital platform. Semuanya akan kita libatkan," ujar Moeldoko.
Setelah mendapat pelatihan di BLK, penerima manfaat akan mendapatkan uang sebesar Rp 100.000, yang dibayarkan secara digital. Hal itu sebagai upah karena telah mengisi formulir dalam mengevalusi program kartu pra kerja yang telah berjalan. Juga ada uang sebesar Rp 500.000 setelah lulus pelatihan. Uang itu dimaksudkan sebagai modal bagi peserta untuk mencari lowongan hingga mendapatkan pekerjaan.
"Uang itu bisa digunakan untuk menelpon, naik angkot, bisa beli, karena saya nggak punya duit. Itulah cerita yang beredar bahwa pemerintah menggaji pengangguran. Itu sama sekali tidak benar. Saya pastikan itu," tegasnya.
(miq/miq) Next Article Jokowi 'Gaji' Pengangguran: Pilih Jadi Barista Sampai Koding
Moeldoko menjelaskan, pada tahap awal kartu prakerja akan dibagikan di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan Jawa Barat. Daerah-daerah tersebut akan dijadikan pilot project untuk dilihat bagaimana efektivitasnya.
"Dalam 1-2 bulan kami akan lihat dan evaluasi. Di Jabodetabek dan Jawa Barat dipilih, karena memang jumlah penganggurannya cukup besar. Setelah itu, baru Jawa Timur, Jawa Tengah, dan berkembang ke daerah lain," ujar Moeldoko di Jakarta, Selasa (18/2/2020).
Lebih lanjut, program kartu pra kerja yang menelan anggaran negara Rp 10 triliun ini diperuntukan untuk mereka yang sudah lulus SMA/SMK atau lulus perguruan tinggi. Penerima manfaat juga tidak sedang menjalani pendidikan formal.
Tidak hanya itu, mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun yang ingin meningkatkan skill sesuai kebutuhan industri juga bisa memperoleh manfaat. Dari syarat usia, yang perbolehkan yakni minimal berusia 18 tahun dan tidak ada batasan maksimal.
Peserta dengan kriteria tersebut bisa mendaftarkan diri ke Balai Latihan Kerja (BLK) yang telah diverifikasi oleh Project Management Office (PMO). Dari situ, peserta akan diwawancara, keahlian apa yang diinginkannya.
"Kepada pesertanya itu sifatnya hanya pendalaman saja, apakah benar motivasinya bekerja, apa benar yang bersangkutan serius, apa benar yang bersangkutan itu kena PHK dan seterusnya. Hanya di situ, bukan pertanyaan yang menyulitkan, ndak. Karena itu hanya sebagai pertimbangan oke yang bersangkutan butuh bekerja," kata Moeldoko menjelaskan.
Meskipun saat ini proses pendaftaran masih bersifat manual, Ia tidak menutup kemungkinan pemerintah akan mengoperasikan program kartu pra kerja secara digitalisasi.
"Digitalisasi, PMO, akan buat sistem, di mana sistem itu akan melibatkan stakeholder yang melibatkan pemerintah daerah, dan seluruh digital platform. Semuanya akan kita libatkan," ujar Moeldoko.
Setelah mendapat pelatihan di BLK, penerima manfaat akan mendapatkan uang sebesar Rp 100.000, yang dibayarkan secara digital. Hal itu sebagai upah karena telah mengisi formulir dalam mengevalusi program kartu pra kerja yang telah berjalan. Juga ada uang sebesar Rp 500.000 setelah lulus pelatihan. Uang itu dimaksudkan sebagai modal bagi peserta untuk mencari lowongan hingga mendapatkan pekerjaan.
"Uang itu bisa digunakan untuk menelpon, naik angkot, bisa beli, karena saya nggak punya duit. Itulah cerita yang beredar bahwa pemerintah menggaji pengangguran. Itu sama sekali tidak benar. Saya pastikan itu," tegasnya.
(miq/miq) Next Article Jokowi 'Gaji' Pengangguran: Pilih Jadi Barista Sampai Koding
Most Popular