Nasib Pengangguran 'Digaji' Ada di Tangan Airlangga
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
20 November 2019 14:23
Jakarta, CNBC Indonesia - Program Kartu Prakerja yang bertujuan untuk memberikan insentif dan pelatihan kepada pencari kerja, pengelolaannya kini diberikan kepada Kementerian Perekonomian di bawah Airlangga Hartarto. Semula, program ini menjadi bagian dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Hal ini terungkap dalam rapat kerja Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (20/11/2019). Sehingga paparan grand design kartu prakerja yang sudah diagendakan akan dibahas, menjadi batal.
"Sesuai dengan hasil ratas 11 November Project Management Office (PMO) dan Kartu Prakerja dikelola oleh Kemenko Perekonomian, karena itu detail pelaksanaan dan grand design pelaksanaan ada di Kemenko. Jadi bukan kami yang menyampaikan," ucap Ida dalam rapat.
Namun Ida mengatakan, grand design Kartu Prakerja secara umum dimulai dari persiapan, payung hukum, dibentuk oleh PMO, diimplementasikan dengan mengundang stakeholder terkait. Dalam paparannya, Ida menjelaskan bahwa total anggaran yang dialokasikan di APBN 2020 sebesar Rp10 Triliun untuk 2 juta penerima.
Jumlah itu dibagi dalam empat manfaat, biaya pelatihan sebesar Rp3-7 juta, biaya sertifikasi Rp0-900.000, insentif (gaji) pasca pelatihan Rp500.000, pengisian survey (3×Rp50.000).
"Sampai 2024, diperkirakan akan ada 10 juta warga yg akan mendapat pelatihan vokasi. Pada akhirnya TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) bisa kita tekan, pekerja yang butuh peningkatan kompetensi bisa mendapat pelatihan, pekerja PHK dapat pelatihan upskilling dan reskilling," kata Ida.
Menurut Ida menyadur data BPS, per Agustus 2019, TPT nasional berada di angka 5,28%. Artinya dari 100 angkatan kerja, ada 5 orang menganggur. Secara total, jumlah pengangguran terbuka diperkirakan mencapai 7 juta orang, di mana SMK menjadi penyumbang TPT tertinggi.
(hoi/hoi) Next Article Jokowi 'Gaji' Pengangguran: Pilih Jadi Barista Sampai Koding
Hal ini terungkap dalam rapat kerja Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (20/11/2019). Sehingga paparan grand design kartu prakerja yang sudah diagendakan akan dibahas, menjadi batal.
"Sesuai dengan hasil ratas 11 November Project Management Office (PMO) dan Kartu Prakerja dikelola oleh Kemenko Perekonomian, karena itu detail pelaksanaan dan grand design pelaksanaan ada di Kemenko. Jadi bukan kami yang menyampaikan," ucap Ida dalam rapat.
Namun Ida mengatakan, grand design Kartu Prakerja secara umum dimulai dari persiapan, payung hukum, dibentuk oleh PMO, diimplementasikan dengan mengundang stakeholder terkait. Dalam paparannya, Ida menjelaskan bahwa total anggaran yang dialokasikan di APBN 2020 sebesar Rp10 Triliun untuk 2 juta penerima.
Jumlah itu dibagi dalam empat manfaat, biaya pelatihan sebesar Rp3-7 juta, biaya sertifikasi Rp0-900.000, insentif (gaji) pasca pelatihan Rp500.000, pengisian survey (3×Rp50.000).
"Sampai 2024, diperkirakan akan ada 10 juta warga yg akan mendapat pelatihan vokasi. Pada akhirnya TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) bisa kita tekan, pekerja yang butuh peningkatan kompetensi bisa mendapat pelatihan, pekerja PHK dapat pelatihan upskilling dan reskilling," kata Ida.
Menurut Ida menyadur data BPS, per Agustus 2019, TPT nasional berada di angka 5,28%. Artinya dari 100 angkatan kerja, ada 5 orang menganggur. Secara total, jumlah pengangguran terbuka diperkirakan mencapai 7 juta orang, di mana SMK menjadi penyumbang TPT tertinggi.
(hoi/hoi) Next Article Jokowi 'Gaji' Pengangguran: Pilih Jadi Barista Sampai Koding
Most Popular