Simplifikasi Pembebasan Lahan, Percepat Pertumbuhan Ekonomi
Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia
17 February 2020 18:13
Jakarta, CNBC Indonesia- Pembangunan infrastruktur terutama jalan tol, menjadi fokus pemerintah terutama di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski demikian, tidak semua lahan yang digunakan untuk jalan tol merupakan milik pemerintah dan memerlukan proses pembebasan lahan.
Demi mempercepat program pembangunan infrastruktur, pemerintah pun menyederhanakan proses pembebasan lahan. Berbeda dengan proses pembebasan lahan sebelumnya yang panjang dan melibatkan persetujuan pemerintah daerah setempat.
Saat ini mekanisme appraisal atau penilaian harga tanah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), dengan perhitungan berdasarkan bidang per bidang.
Dengan proses pembebasan lahan yang cepat dan efektif, maka pembangunan infrastruktur pun bisa semakin cepat dan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Infrastruktur akan membuat ekonomi di daerah setempat semakin kuat dan akan berdampak positif, termasuk bagi warga yang terkena pembebasan lahan.
"Dengan mekanisme ini proses pembebasan lahan sudah jauh lebih baik. Dari sisi waktu juga lebih cepat, tim appraisal ditargetkan bekerja hingga keluar harga hanya 30 hari," kata Kasubdit Pengadaan Tanah Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Sadono dikutip dari detik.com belum lama ini.
Salah satu proyek yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yakni pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang gencar dilakukan beberapa tahun belakangan. Kehadiran konektivitas Trans Sumatera diyakini bisa berdampak positif dalam memangkas biaya logistik, sehingga daya saing produk Indonesia semakin meningkat.
Tidak hanya itu, Tol Trans Sumatera yang dibangun oleh PT Hutama Karya (Persero) juga bisa mendukung aksesibilitas pengembangan wilayah di sekitar jalan tol. Efisiensi waktu tempuh perjalanan di pulau Sumatera pun bisa semakin cepat dengan adanya tol.
Sri juga menegaskan selain lebih cepat, mekanisme pembebasan lahan saat ini membuat perhitungan harga antara satu rumah dengan rumah lainnya bisa berbeda. Proses appraisal saat ini pun telah memasukan perhitungan non fisik, artinya penilaian harga ganti rugi termasuk biaya-biaya proses administrasi seperti notaris hingga solatium.
Solatium merupakan perhitungan ikatan emosional terhadap rumah tersebut. Semakin lama warga menempati rumah tersebut maka solatium semakin tinggi.
Jika masyarakat setempat tidak sepakat soal harga pembebasan, maka ada langkah lain yang bisa ditempuh. Pejabat pembuat Komitmen (PKK) dan pemerintah daerah pun akan bernegosiasi dan mencari jalan tengah untuk masyarakat.
Saat ini pembebasan lahan untuk Tol Trans Sumatera Medan Binjai Seksi I sudah mencapai 93%, Pekanbaru-Dumai 99,80%, Sigli-Banda Aceh 57%, dan Padang-Sicincin 14%. Cepatnya pembebasan lahan tol terutama untuk Sigli-Banda Aceh, tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah.
Untuk seksi Padang-Sicincin merupakan bagian dari Ruas Tol yang akan menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau yaitu Ruas Pekanbaru - Padang sepanjang 254,80 kilometer. Proyek tol ini juga telah ditunggu-tunggu kehadirannya oleh masyarakat Sumatera Barat.
Kementerian PUPR menargetkan hingga 2024 jalan tol yang terbangun di Indonesia mencapai 2.500 KM. Sebagian ruas yang ditargetkan tersebut, sekitar 2.000 km meliputi pembangunan jalan Tol Trans Sumatera, yang ditargetkan rampung konstruksi pada 2024.
Dikutip keterangan resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Tol Trans Sumatera yang ditargetkan menyusul beroperasi pada 2020 di antaranya Tol Kayuagung-Palembang Betung 111,69 KM, Pekanbaru-Dumai 131 Km, Pekanbaru-Padang (Segmen Padang Sicincin) 30,4 km, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 1 20,40 KM, Tol Medan-Binjai Seksi 1 (Tanjung Mulia-Helvetia) 6m27 KM dan Banda Aceh-Sigli seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang) 13,5 KM.
(dob/dob) Next Article Cerita Luhut Soal Susahnya Kembangkan Bandara & Danau Toba
Demi mempercepat program pembangunan infrastruktur, pemerintah pun menyederhanakan proses pembebasan lahan. Berbeda dengan proses pembebasan lahan sebelumnya yang panjang dan melibatkan persetujuan pemerintah daerah setempat.
Saat ini mekanisme appraisal atau penilaian harga tanah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), dengan perhitungan berdasarkan bidang per bidang.
"Dengan mekanisme ini proses pembebasan lahan sudah jauh lebih baik. Dari sisi waktu juga lebih cepat, tim appraisal ditargetkan bekerja hingga keluar harga hanya 30 hari," kata Kasubdit Pengadaan Tanah Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Sadono dikutip dari detik.com belum lama ini.
Salah satu proyek yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yakni pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang gencar dilakukan beberapa tahun belakangan. Kehadiran konektivitas Trans Sumatera diyakini bisa berdampak positif dalam memangkas biaya logistik, sehingga daya saing produk Indonesia semakin meningkat.
Tidak hanya itu, Tol Trans Sumatera yang dibangun oleh PT Hutama Karya (Persero) juga bisa mendukung aksesibilitas pengembangan wilayah di sekitar jalan tol. Efisiensi waktu tempuh perjalanan di pulau Sumatera pun bisa semakin cepat dengan adanya tol.
Sri juga menegaskan selain lebih cepat, mekanisme pembebasan lahan saat ini membuat perhitungan harga antara satu rumah dengan rumah lainnya bisa berbeda. Proses appraisal saat ini pun telah memasukan perhitungan non fisik, artinya penilaian harga ganti rugi termasuk biaya-biaya proses administrasi seperti notaris hingga solatium.
Solatium merupakan perhitungan ikatan emosional terhadap rumah tersebut. Semakin lama warga menempati rumah tersebut maka solatium semakin tinggi.
Jika masyarakat setempat tidak sepakat soal harga pembebasan, maka ada langkah lain yang bisa ditempuh. Pejabat pembuat Komitmen (PKK) dan pemerintah daerah pun akan bernegosiasi dan mencari jalan tengah untuk masyarakat.
Saat ini pembebasan lahan untuk Tol Trans Sumatera Medan Binjai Seksi I sudah mencapai 93%, Pekanbaru-Dumai 99,80%, Sigli-Banda Aceh 57%, dan Padang-Sicincin 14%. Cepatnya pembebasan lahan tol terutama untuk Sigli-Banda Aceh, tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah.
Untuk seksi Padang-Sicincin merupakan bagian dari Ruas Tol yang akan menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau yaitu Ruas Pekanbaru - Padang sepanjang 254,80 kilometer. Proyek tol ini juga telah ditunggu-tunggu kehadirannya oleh masyarakat Sumatera Barat.
Kementerian PUPR menargetkan hingga 2024 jalan tol yang terbangun di Indonesia mencapai 2.500 KM. Sebagian ruas yang ditargetkan tersebut, sekitar 2.000 km meliputi pembangunan jalan Tol Trans Sumatera, yang ditargetkan rampung konstruksi pada 2024.
Dikutip keterangan resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Tol Trans Sumatera yang ditargetkan menyusul beroperasi pada 2020 di antaranya Tol Kayuagung-Palembang Betung 111,69 KM, Pekanbaru-Dumai 131 Km, Pekanbaru-Padang (Segmen Padang Sicincin) 30,4 km, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 1 20,40 KM, Tol Medan-Binjai Seksi 1 (Tanjung Mulia-Helvetia) 6m27 KM dan Banda Aceh-Sigli seksi 4 (Indrapuri-Blang Bintang) 13,5 KM.
(dob/dob) Next Article Cerita Luhut Soal Susahnya Kembangkan Bandara & Danau Toba
Most Popular