Sering Disebut Saat Rapat, Begini Kangennya DPR Sama Ahok
14 February 2020 14:57
Jakarta, CNBC Indonesia - Sosok Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memang selalu menarik diperbincangkan. Tak terkecuali di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dari rapat ke rapat namanya sering disebut, mulai dari DPR meminta Ahok hadir dalam rapat, menyebutnya Komut rasa Dirut, hingga disebut nanggung menjadi Komut mendingan Dirut.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan PT Pertamina (Persero), beberapa anggota dewan meminta agar Ahok dihadirkan dalam rapat. Ahok memang tidak ikut rapat Rabu (29/1/2020) lalu, dan memang selama ini tidak ada kewajiban komisaris untuk rapat bersama DPR.
Namun, anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir saat rapat dibuka mencari sosok Ahok, "Saya minta komisaris utama Pak Ahok, yang mau kita panggil itu, jadi dalam kesimpulan ini mau dibawa ke mana arahnya," kata Nasir.
Nasir menyebut, kebijakan yang dilakukan oleh Pertamina berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menekan CAD bagus, namun kacau balau dalam pelaksanaanya. Misal seperti B30, "Pak ketua, atas kesepakatan dari sini (minta) RDP dengan dirjen EBT, Migas, Dirut Pertamina, Komisaris Utama Pertamina untuk mengelola B30 ini," ujarnya.
Dalam kesempatan rapat yang lain di RDP Komisi VI dengan PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT PGN Tbk, sosok Ahok lagi-lagi dicari anggota dewan. Ialah Anggota DPR Komisi VI dari Fraksi Gerinda, Andre Rosiade mengatakan Ahok sering tampil di publik.
Bahkan Andre mengira Ahok yang datang menggantikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati yang berhalangan hadir dalam RDP di Komisi VI DPR RI.
"Agak menarik, saya kira ada Pak Ahok tadi, karena yang tampil biasanya pak Ahok, mungkin ada Komisaris rasa Direktur Utama (Utama)," ungkapnya di Komisi VI DPR RI, Senin, (3/01/2020).
Kemudian dua hari lalu dalam RDP Komisi VII DPR RI bersama dengan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) nama Ahok kembali disinggung. Berawal dari salah satu anggota Komisi VII DPR RI yakni Harry Poernomo yang nyeletuk meminta meminta bantuan Ahok untuk mengatasi beberapa masalah sektor hilir migas.
Di antaranya soal menagih utang subsidi pemerintah ke Pertamina, nilainya kini mencapai Rp 20 triliun. "Kasihan Pertamina itu, kalau BPH mau berperan membantu. Pak Ahok bisa membantu juga sebagai komut supaya nagih biaya subsidi, kasihan Pertamina," kata Harry, dalam RDP di Komisi VII DPR, Rabu (12/2/20).
Pernyataan ini kemudian, ditimpali oleh Gus Irawan Pasaribu, yang tengah memimpin rapat. Menurut Gus Irawan, peran Ahok sebagai Komut sangat terbatas. " Ahok kan komut Pak, mestinya Ahok itu jangan tanggung, jadi Dirut saja. Kan enggak operasional kalau dia jadi komisaris," ujarnya.
(gus/gus)
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan PT Pertamina (Persero), beberapa anggota dewan meminta agar Ahok dihadirkan dalam rapat. Ahok memang tidak ikut rapat Rabu (29/1/2020) lalu, dan memang selama ini tidak ada kewajiban komisaris untuk rapat bersama DPR.
Namun, anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir saat rapat dibuka mencari sosok Ahok, "Saya minta komisaris utama Pak Ahok, yang mau kita panggil itu, jadi dalam kesimpulan ini mau dibawa ke mana arahnya," kata Nasir.
Nasir menyebut, kebijakan yang dilakukan oleh Pertamina berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menekan CAD bagus, namun kacau balau dalam pelaksanaanya. Misal seperti B30, "Pak ketua, atas kesepakatan dari sini (minta) RDP dengan dirjen EBT, Migas, Dirut Pertamina, Komisaris Utama Pertamina untuk mengelola B30 ini," ujarnya.
Dalam kesempatan rapat yang lain di RDP Komisi VI dengan PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT PGN Tbk, sosok Ahok lagi-lagi dicari anggota dewan. Ialah Anggota DPR Komisi VI dari Fraksi Gerinda, Andre Rosiade mengatakan Ahok sering tampil di publik.
Bahkan Andre mengira Ahok yang datang menggantikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati yang berhalangan hadir dalam RDP di Komisi VI DPR RI.
"Agak menarik, saya kira ada Pak Ahok tadi, karena yang tampil biasanya pak Ahok, mungkin ada Komisaris rasa Direktur Utama (Utama)," ungkapnya di Komisi VI DPR RI, Senin, (3/01/2020).
Kemudian dua hari lalu dalam RDP Komisi VII DPR RI bersama dengan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) nama Ahok kembali disinggung. Berawal dari salah satu anggota Komisi VII DPR RI yakni Harry Poernomo yang nyeletuk meminta meminta bantuan Ahok untuk mengatasi beberapa masalah sektor hilir migas.
Di antaranya soal menagih utang subsidi pemerintah ke Pertamina, nilainya kini mencapai Rp 20 triliun. "Kasihan Pertamina itu, kalau BPH mau berperan membantu. Pak Ahok bisa membantu juga sebagai komut supaya nagih biaya subsidi, kasihan Pertamina," kata Harry, dalam RDP di Komisi VII DPR, Rabu (12/2/20).
Pernyataan ini kemudian, ditimpali oleh Gus Irawan Pasaribu, yang tengah memimpin rapat. Menurut Gus Irawan, peran Ahok sebagai Komut sangat terbatas. " Ahok kan komut Pak, mestinya Ahok itu jangan tanggung, jadi Dirut saja. Kan enggak operasional kalau dia jadi komisaris," ujarnya.
(gus/gus)
