Takut Anggaran Bocor, Ini Jurus Sri Mulyani & Tito Karnavian
13 February 2020 12:06
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus melakukan upaya untuk agar pengalokasian anggaran terutama untuk Pemerintah Daerah (Pemda) bisa dilakukan dengan baik. Salah satunya dengan percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP).
Hal ini ditandai dengan penandatangan MoU dan Perjanjian Kerjasama tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Transaksi Digitalisasi Daerah (P2DD) antar lintas kementerian dan lembaga (K/L).
"Perluasan ETP diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang makin transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan tanggung jawab," ujar Sri Mulyani di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Menurutnya, dengan adanya ETP ini maka diharapkan dana yang diberikan oleh pemerintah bisa memberikan manfaat dan terasa bagi masyarakat daerah yang terlihat dari pelayanan publik yang semakin baik.
"Bapak Presiden sudah beberapa kesempatan, mengatakan khusus kepada kami, Kemenkeu untuk terus melakukan perbaikan di dalam cara kita mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. Kita tidak boleh bekerja rutin dan monoton, dan ini yang salah satu kami lakukan dalam rangka untuk terus meningkatkan efektivitas," kata dia.
Lanjutnya, dengan adanya kerjasama antara K/L ini bisa menjadi langkah awal pemerintah dalam memperbaiki sisi proses, tata kelola, akuntabilitas serta efektivitas anggaran yang diberikan.
"Apalagi kalau ini menyangkut uang negara, kita tidak ingin hanya sekedar send tapi deliver. Karena send bisa dari akun ke akun, dari akun Kemenkeu sebagai bendahara ke akun Pemda, send ke kepala sekolah, atau ke desa-desa. Tapi pertanyaan nya delivered itu menjadi sesuatu yang harus selalu kita perbaiki," jelasnya.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, ETP ini menjadi sangat penting karena anggaran yang dialokasikan negara ke Pemda terbilang cukup besar. Sehingga pengawasan yang baik harus menjadi fokus agar pemerintah agar tepat sasaran.
Tito menilai, anggaran yang tepat sasaran adalah anggaran yang tidak ada kebocoran. Dengan demikian, maka anggaran yang diberikan bisa bermanfaat dan menambah pendapatan asli daerah tersebut.
"Dengan sistem ini kita bisa meminimalisir potensi kebocoran-kebocoran tersebut. Karena dengan sistem digitalisasi elektronifikasi ini semua bisa di trace karena by banking system sehingga dampaknya kita sudah membentuk gerakan anti korupsi. Karena penanganan korupsi, penyalahgunaan keuangan negara itu tidak hanya cukup dengan menindak," tegasnya.
(dru)
Hal ini ditandai dengan penandatangan MoU dan Perjanjian Kerjasama tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Transaksi Digitalisasi Daerah (P2DD) antar lintas kementerian dan lembaga (K/L).
"Perluasan ETP diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang makin transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan tanggung jawab," ujar Sri Mulyani di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
"Bapak Presiden sudah beberapa kesempatan, mengatakan khusus kepada kami, Kemenkeu untuk terus melakukan perbaikan di dalam cara kita mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. Kita tidak boleh bekerja rutin dan monoton, dan ini yang salah satu kami lakukan dalam rangka untuk terus meningkatkan efektivitas," kata dia.
Lanjutnya, dengan adanya kerjasama antara K/L ini bisa menjadi langkah awal pemerintah dalam memperbaiki sisi proses, tata kelola, akuntabilitas serta efektivitas anggaran yang diberikan.
"Apalagi kalau ini menyangkut uang negara, kita tidak ingin hanya sekedar send tapi deliver. Karena send bisa dari akun ke akun, dari akun Kemenkeu sebagai bendahara ke akun Pemda, send ke kepala sekolah, atau ke desa-desa. Tapi pertanyaan nya delivered itu menjadi sesuatu yang harus selalu kita perbaiki," jelasnya.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, ETP ini menjadi sangat penting karena anggaran yang dialokasikan negara ke Pemda terbilang cukup besar. Sehingga pengawasan yang baik harus menjadi fokus agar pemerintah agar tepat sasaran.
Tito menilai, anggaran yang tepat sasaran adalah anggaran yang tidak ada kebocoran. Dengan demikian, maka anggaran yang diberikan bisa bermanfaat dan menambah pendapatan asli daerah tersebut.
"Dengan sistem ini kita bisa meminimalisir potensi kebocoran-kebocoran tersebut. Karena dengan sistem digitalisasi elektronifikasi ini semua bisa di trace karena by banking system sehingga dampaknya kita sudah membentuk gerakan anti korupsi. Karena penanganan korupsi, penyalahgunaan keuangan negara itu tidak hanya cukup dengan menindak," tegasnya.
(dru)
