Temui Sri Mulyani, Tito Minta Tambahan Anggaran untuk e-KTP
13 January 2020 18:32
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/1/2020). Dalam kesempatan itu, kedua pihak membahas anggaran sejumlah program yang berada di bawah Kemendagri.
Pertama, blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang diklaim Tito tidak cukup hingga akhir tahun ini. Menurut dia, jangan sampai kelangkaan untuk pembuatan e-KTP terjadi daerah-daerah.
"Tahun lalu juga kurang tapi sudah dipenuhi. Kami juga sudah ingatkan dari awal diperkirakan bulan 5 (Mei) dan 6 (Juni) itu abis blangko e-KTP dengan anggaran yang sudah disediakan Kemenkeu. Sehingga minta anggaran ditambah dan beliau (Sri Mulyani) sampaikan agar berikan surat resmi. Kami (KemendagrI) akan kirimkan surat resmi dengan detailnya berapa kebutuhannya. Ini yang kira-kira dibahas pertama," kata Tito.
"Ini kan penting. Seperti banjir kemarin ada yang kehilangan KTP, KK. Ini Dirjen Dukcapil bantu masyarakat yang kehilangan dokumen-dokumen tersebut secara gratis. Ini sudah berjalan. Otomatis akan bertambah lagi kebutuhannya. Ini kepentingan publik, kepentingan rakyat," lanjutnya.
Kendati demikian, Tito tidak menyebutkan tambahan anggaran yang dibutuhkan Kemendagri.
Kedua, perpindahan struktur Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dari Badan Pengawas Pemilu ke Kemendagri. Perpindahan itu, menurut mantan Kapolri itu, berimbas kepada penambahan anggaran demi penguatan organisasi DKPP.
"Nah kita lihat ada kekurangan anggaran dari yang diajukan Rp 157 miliar. Kemenkeu baru siapkan Rp 10 miliar, memerlukan tambahan Rp 147 miliar. Sedangkan ini kan kita mau menghadapi pilkada di 270 daerah, yang nanti itu di bulan September-Oktober. Tapi kan enam bulan sebelumnya DKPP sudah kerja mengawasi KPU, Bawaslu. Mereka seluruh indonesia," kata Tito.
"Maka secepat mungkin kami meminta menteri secepat mungkin agar dipenuhi kekurangannya. Setelah dipenuhi kita akan serahkan ke DKPP dan silakan mereka kelola anggaran tersebut dan kami akan mengawasi anggaran tersebut. Tapi gak ikut campur mengenai pekerjaan, independensi. Independensi DKPP kami anggap sudah sangat positif. Banyak survei juga yang katakan independensi baik. Kami hanya membantu supporting saja," lanjutnya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/dob)
Pertama, blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang diklaim Tito tidak cukup hingga akhir tahun ini. Menurut dia, jangan sampai kelangkaan untuk pembuatan e-KTP terjadi daerah-daerah.
"Tahun lalu juga kurang tapi sudah dipenuhi. Kami juga sudah ingatkan dari awal diperkirakan bulan 5 (Mei) dan 6 (Juni) itu abis blangko e-KTP dengan anggaran yang sudah disediakan Kemenkeu. Sehingga minta anggaran ditambah dan beliau (Sri Mulyani) sampaikan agar berikan surat resmi. Kami (KemendagrI) akan kirimkan surat resmi dengan detailnya berapa kebutuhannya. Ini yang kira-kira dibahas pertama," kata Tito.
"Ini kan penting. Seperti banjir kemarin ada yang kehilangan KTP, KK. Ini Dirjen Dukcapil bantu masyarakat yang kehilangan dokumen-dokumen tersebut secara gratis. Ini sudah berjalan. Otomatis akan bertambah lagi kebutuhannya. Ini kepentingan publik, kepentingan rakyat," lanjutnya.
Kendati demikian, Tito tidak menyebutkan tambahan anggaran yang dibutuhkan Kemendagri.
 Foto: Ilustrasi e-KTP (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
Kedua, perpindahan struktur Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dari Badan Pengawas Pemilu ke Kemendagri. Perpindahan itu, menurut mantan Kapolri itu, berimbas kepada penambahan anggaran demi penguatan organisasi DKPP.
"Nah kita lihat ada kekurangan anggaran dari yang diajukan Rp 157 miliar. Kemenkeu baru siapkan Rp 10 miliar, memerlukan tambahan Rp 147 miliar. Sedangkan ini kan kita mau menghadapi pilkada di 270 daerah, yang nanti itu di bulan September-Oktober. Tapi kan enam bulan sebelumnya DKPP sudah kerja mengawasi KPU, Bawaslu. Mereka seluruh indonesia," kata Tito.
"Maka secepat mungkin kami meminta menteri secepat mungkin agar dipenuhi kekurangannya. Setelah dipenuhi kita akan serahkan ke DKPP dan silakan mereka kelola anggaran tersebut dan kami akan mengawasi anggaran tersebut. Tapi gak ikut campur mengenai pekerjaan, independensi. Independensi DKPP kami anggap sudah sangat positif. Banyak survei juga yang katakan independensi baik. Kami hanya membantu supporting saja," lanjutnya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/dob)
