Ambisi Jokowi Kalahkan Vietnam Bertarung Soal Daya Saing
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
12 February 2020 14:17
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia terus naik ke level 40. Saat ini peringkat kemudahan berusaha Indonesia yang dikeluarkan Bank Dunia masih stagnan pada level 73 dari 190 negara. Sedangkan negara tetangga seperti Vietnam level 69, Malaysia level 15, hingga China di level 46.
"Masalah utama yang harus kita benahi adalah prosedur dan waktu yang harus disederhanakan. Prosedur yang ruwet, waktu yang masih panjang," kata Jokowi ketika memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Rabu (12/2/20).
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pihaknya sudah membahas beberapa langkah komprehensif dan terukur dalam rangka perbaikan EoDB.
"Dari 11 indikator, perbaikan EoDB kita sudah lakukan, contoh di Kementerian PUPR untuk izin IMB-nya dari 191 hari sekarang menjadi 54 hari. Dari anggaran Rp 121 juta menjadi Rp 40 juta lebih," ungkapnya usai rapat terbatas.
Hal tersebut menurutnya hanya sebagian kecil contoh yang sudah dilakukan. Ke depan, dalam hal perdagangan luar negeri juga terus akan lebih disederhanakan dari segi persyaratan maupun lamanya waktu.
"Kami targetkan tahun 2021, EoDB kita akan naik peringkat sesuai arahan presiden, 2023 menjadi 40," tandasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, juga mengambil sejumlah langkah. Salah satunya dari sisi perpajakan.
"Kalau dari saya umpamanya kemudahan membayar pajak itu ada 4 komponen, berapa kali harus bayar pajak dalam satu tahun, berapa lama harus isi formulir dan lain lain," urainya.
Dia menegaskan, akan ada perbaikan yang cukup fundamental jika Omnibus Law perpajakan disetujui oleh DPR. Dalam draf regulasi tersebut, akan ada skor mengenai tarif yang kompetitif.
"Itu akan membantu tahun depan. Tapi tahun ini ada beberapa hal yang cukup bagus," bebernya.
Ia mengatakan peringkat trading across border, dikatakan bahwa Bea Cukai dengan Kementerian Perhubungan selama ini sudah mencoba melakukan perbaikan di pelabuhan-pelabuhan. Namun, menurutnya masih perlu adanya perbaikan sistem yang fundamental.
"Jadi artinya bagus kalau ini sudah membaik. Memberi tekanan reformasi birokrasi, regulasi, seperti yang bapak presiden sampaikan yang lebih mudah lebih simpel. Sehingga masyarakat dan bisnis itu menikmati pelayanan yang baik," ucapannya.
Salah satu sorotan adalah mengenai dwelling time. Sri Mulyani menyebut, perlu evaluasi berapa cepat barang mengalami proses unloading hingga handling dan masuk pentarifan.
"Berapa lama efisien dia keluar dari pelabuhan. Sekarang perlu integrasi sistem logistik secara keseluruhan. Nggak mungkin di pelabuhan diperbaiki, tanpa di luar pelabuhan diperbaiki juga," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Sedih, Daya Saing Indonesia Melorot 8 Peringkat!
"Masalah utama yang harus kita benahi adalah prosedur dan waktu yang harus disederhanakan. Prosedur yang ruwet, waktu yang masih panjang," kata Jokowi ketika memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Rabu (12/2/20).
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pihaknya sudah membahas beberapa langkah komprehensif dan terukur dalam rangka perbaikan EoDB.
"Dari 11 indikator, perbaikan EoDB kita sudah lakukan, contoh di Kementerian PUPR untuk izin IMB-nya dari 191 hari sekarang menjadi 54 hari. Dari anggaran Rp 121 juta menjadi Rp 40 juta lebih," ungkapnya usai rapat terbatas.
Hal tersebut menurutnya hanya sebagian kecil contoh yang sudah dilakukan. Ke depan, dalam hal perdagangan luar negeri juga terus akan lebih disederhanakan dari segi persyaratan maupun lamanya waktu.
"Kami targetkan tahun 2021, EoDB kita akan naik peringkat sesuai arahan presiden, 2023 menjadi 40," tandasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, juga mengambil sejumlah langkah. Salah satunya dari sisi perpajakan.
"Kalau dari saya umpamanya kemudahan membayar pajak itu ada 4 komponen, berapa kali harus bayar pajak dalam satu tahun, berapa lama harus isi formulir dan lain lain," urainya.
Dia menegaskan, akan ada perbaikan yang cukup fundamental jika Omnibus Law perpajakan disetujui oleh DPR. Dalam draf regulasi tersebut, akan ada skor mengenai tarif yang kompetitif.
"Itu akan membantu tahun depan. Tapi tahun ini ada beberapa hal yang cukup bagus," bebernya.
Ia mengatakan peringkat trading across border, dikatakan bahwa Bea Cukai dengan Kementerian Perhubungan selama ini sudah mencoba melakukan perbaikan di pelabuhan-pelabuhan. Namun, menurutnya masih perlu adanya perbaikan sistem yang fundamental.
"Jadi artinya bagus kalau ini sudah membaik. Memberi tekanan reformasi birokrasi, regulasi, seperti yang bapak presiden sampaikan yang lebih mudah lebih simpel. Sehingga masyarakat dan bisnis itu menikmati pelayanan yang baik," ucapannya.
Salah satu sorotan adalah mengenai dwelling time. Sri Mulyani menyebut, perlu evaluasi berapa cepat barang mengalami proses unloading hingga handling dan masuk pentarifan.
"Berapa lama efisien dia keluar dari pelabuhan. Sekarang perlu integrasi sistem logistik secara keseluruhan. Nggak mungkin di pelabuhan diperbaiki, tanpa di luar pelabuhan diperbaiki juga," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Sedih, Daya Saing Indonesia Melorot 8 Peringkat!
Most Popular