Buruh akan Demo Lagi di DPR, Tolak Omnibus Law 'Cilaka'

Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
11 February 2020 15:37
Omnibus law terus ditolak oleh serikat buruh.
Foto: Ratusan buruh gabungan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berdemo di depan Gedung Kementerin Kesehatan, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Kedatangan massa aksi ini untuk menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dua mobil komando lengkap dengan pengeras suara dibawa massa aksi ke lokasi. Massa juga membawa alat peraga, di antaranya spanduk dan poster bertulisan 'Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan'. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Jakarta, CNBC Indonesia - Puluhan ribu buruh bakal mengepung Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/20) besok. Mereka bakal turun aksi untuk mempertanyakan kejelasan RUU Omnibus Law cipta lapangan kerja atau 'Cilaka'.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, menegaskan bahwa aksi besar-besaran ini dilakukan sebagai bentuk protes atas RUU Omnibus Law 'Cilaka'.

"Sikap kami jelas. Kalau omnibus law mereduksi atau mengurangi kesejahteraan buruh. Kami akan tolak habis-habisan," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (11/2/20).



Persoalan utamanya berpangkal, ia mengklaim buruh yang tak pernah dilibatkan dalam pembahasan. Hingga kini, Andi Gani mengaku belum memiliki draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Pihak Kemenko Perekonomian mengatakan memang tak semua unsur buruh dilibatkan dalam pembahasan omnibus law.

Ia menyesalkan sikap kementerian terkait yang tidak pernah melibatkan buruh dalam penyusunan draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan lebih banyak melibatkan pengusaha.

"Kami meminta unsur buruh masuk dalam tim pembahasan omnibus law karena sejak awal, unsur buruh tidak pernah diajak bicara sehingga banyak rumor tidak jelas soal omnibus law," bebernya.

Andi Gani berharap pemerintah dan DPR bisa mendengar aspirasi dari buruh. Dikatakan, buruh yang datang berasal berbagai kawasan di antaranya Banten, Jawa Barat dan Jabodetabek.

KSPSI akan membawa beberapa tuntutan ke DPR. Pertama, unsur buruh harus masuk ke dalam tim pembahasan perumus RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, bukan hanya sebagai pendengar. Kedua, jangan sampai aturan ini justru merugikan bagi buruh.

Ia menjamin aksi buruh akan berlangsung dengan tertib dan damai. Apalagi koordinasi dengan Kapolda Metro Jaya sudah dilakukan secara intensif.

"Saya sudah menginstruksikan seluruh jajaran KSPSI untuk menjaga aksi besar ini berjalan aman dan damai. Kami juga bekerjasama dengan pihak Kepolisian untuk mengantisipasi penyusup dan pihak-pihak tidak bertanggungjawab," katanya.

Andi Gani mengungkapkan, aksi buruh akan diawali dengan longmarch dari depan TVRI menuju gedung DPR. Rencananya KSPSI juga akan diterima pimpinan DPR.

"Aksi adalah pilihan terakhir kami ketika seluruh cara sudah kami tempuh," ucapnya.

[Gambas:Video CNBC]




(hoi/hoi) Next Article Hari Ini Draft Omnibus Law 'Cilaka' Diserahkan ke DPR

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular