Draft RUU 'Cilaka' Belum Juga Masuk ke DPR, Ada Apa?
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
11 February 2020 12:50
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah hingga saat ini, Selasa (11/7/2020) belum juga memberikan draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga mengakuinya. Dia menyebut baru dalam waktu dekat kemungkinan pemerintah memberikan draftnya kepada DPR RI.
"Kalau nggak hari ini, besok sih katanya," kata Sufmi kepada CNBC Indonesia pada Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Ia mengemukakan bahwa ada kemungkinan draft RUU yang sudah dibahas dalam beberapa waktu terakhir berubah namanya. "Katanya namanya berubah jadi omnibus law cipta kerja, jadi singkatannya kita belum tahu," sebut Sufmi.
Pembahasan omnibus law ini memang membutuhkan banyak waktu. Pembahasannya melibatkan pemerintah maupun pengusaha. Sayangnya tidak semua elemen buruh ikut terlibat. Sufmi menyebut DPR RI terus menerima saran dari buruh.
Pada 5 Februari, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel juga mengaku belum menerima draft omnibus law. "Saya juga belum baca," kata Gobel.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui draft omnibus law cilaka belum juga diserahkan ke DPR. Rencananya, kata Airlangga baru akan diserahkan ke DPR pada pekan ini, sepulangnya dari lawatan ke negara Kanguru, Australia.
"Baru kita sampaikan minggu depan [pekan ini]. Setelah pulang dari Australia," kata Airlangga usai menghadiri rapat koordinasi pemindahan ibu kota di Kantor Kemenkeu, Jumat (7/2/2020).
(hoi/hoi) Next Article Upah Dihitung Per Jam dan Pesangon Juga Masuk Omnibus Law
"Kalau nggak hari ini, besok sih katanya," kata Sufmi kepada CNBC Indonesia pada Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Ia mengemukakan bahwa ada kemungkinan draft RUU yang sudah dibahas dalam beberapa waktu terakhir berubah namanya. "Katanya namanya berubah jadi omnibus law cipta kerja, jadi singkatannya kita belum tahu," sebut Sufmi.
Pembahasan omnibus law ini memang membutuhkan banyak waktu. Pembahasannya melibatkan pemerintah maupun pengusaha. Sayangnya tidak semua elemen buruh ikut terlibat. Sufmi menyebut DPR RI terus menerima saran dari buruh.
Pada 5 Februari, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel juga mengaku belum menerima draft omnibus law. "Saya juga belum baca," kata Gobel.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui draft omnibus law cilaka belum juga diserahkan ke DPR. Rencananya, kata Airlangga baru akan diserahkan ke DPR pada pekan ini, sepulangnya dari lawatan ke negara Kanguru, Australia.
"Baru kita sampaikan minggu depan [pekan ini]. Setelah pulang dari Australia," kata Airlangga usai menghadiri rapat koordinasi pemindahan ibu kota di Kantor Kemenkeu, Jumat (7/2/2020).
(hoi/hoi) Next Article Upah Dihitung Per Jam dan Pesangon Juga Masuk Omnibus Law
Most Popular