Listriki Daerah Terpencil Butuh Rp 11 T, Duit PLN Cuma Rp 2 T
Anisatul Umah, CNBC Indonesia
06 February 2020 13:06
Jakarta, CNBC Indonesia - Rasio elektrifikasi yang belum mencapai 100% masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, khususnya di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan butuh investasi besar untuk melistriki kawasan 3T.
Dririnya menghitung setidaknya dibutuhkan Rp 11 triliun, namun sayangnya PT PLN (Persero) baru punya anggaran sebesar Rp 2,1 triliun. Untuk menutupi kebutuhan, Rida menyebut perlu kerjasama dengan swasta.
"Butuh hampir Rp 11 triliun untuk 2020 saja. Padahal PLN cuman mampu Rp 2,1 triliun. Makanya kami membuka peran serta privat. Elektrifikasi mencapai 98,6% sisanya memang di daerah 3T, termasuk wilayah pulau kecil," ungkapnya di Komisi VII DPR RI, kemarin, (6/02/2020).
Lebih lanjut dirinya mengatakan, permasalahan yang ada saat ini adalah swasta tidak bisa memberikan subsidi listrik bagi masyarakat. Padahal kebanyakan masyatakat di kawasan 3T masuk ke golongan tidak mampu.
Jalan keluar dari hal ini adalah PT PLN (Persero) harus lebih aktif mencari mitra swasta untuk sama-sama membangunn pembangkit di kawasan 3T, karena subsidi tidak bisa diberikan langsung melui swasta.
"Subsidi tidak bisa diberikan ke selain BUMN, makanya ini perlu ngobrol sama keuangan. Misalnya ada swasta mau, dan perlu disubsidi, maka mekanismenya bagaimana supaya mereka terima juga, yang aturan kan gaboleh," imbunya.
Dirinya mencontohkan, misalnya ada pihak swasta yang mau bekerjasama dan perlu subsidi. Kerjasama menjadi jalan menyelesaiakan masalah ini. "Mekanismenya bagaimana supaya mereka terima juga, yang aturan kan nggak boleh. Semester ini semoga bisa dapat solusinya. Bisa pakai cara untuk kerjasama dengan PLN dan swasta," terangnya.
BUTUH DATA AKURAT
Selain butuh investor, kendala lain untuk melistriki kawasan 3T adalah kesesuaian data. Rida menyebut butuh data yang akurat untuk memastikan rasio elektrifikasi bisa mencapai 100%. Soal data Kementerian ESDM sudah bersurat kepada kepada daerah untuk bisa mendapatkan data real kebutuhan dari elektrifikasi.
Meski sudah bersurat, menurutnya baru 17 provinsi yang membarikan datanya, padahal sudah dikirim langsung ke Gubernur. "Kami memang perlu data real listrik, kami butuh data per daerah.Kami kirim surat ke gubernur langsung. Tapi baru 17 provinsi yang ngirim balik,"sesalnya.
Setelah data lengkap, imbuh Rida, akan digunakan oleh pemerintah bersama PLN untuk memetakan wilayah-wilayah yang butuh listrik, beserta besarannya. Selaras dengan data yang real, nantinya juga akan menentukan kebutuhan dari anggaran.
(gus) Next Article Pemerintah Kucurkan Rp 3 T Untuk Insentif Biaya Listrik
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan butuh investasi besar untuk melistriki kawasan 3T.
Dririnya menghitung setidaknya dibutuhkan Rp 11 triliun, namun sayangnya PT PLN (Persero) baru punya anggaran sebesar Rp 2,1 triliun. Untuk menutupi kebutuhan, Rida menyebut perlu kerjasama dengan swasta.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, permasalahan yang ada saat ini adalah swasta tidak bisa memberikan subsidi listrik bagi masyarakat. Padahal kebanyakan masyatakat di kawasan 3T masuk ke golongan tidak mampu.
Jalan keluar dari hal ini adalah PT PLN (Persero) harus lebih aktif mencari mitra swasta untuk sama-sama membangunn pembangkit di kawasan 3T, karena subsidi tidak bisa diberikan langsung melui swasta.
"Subsidi tidak bisa diberikan ke selain BUMN, makanya ini perlu ngobrol sama keuangan. Misalnya ada swasta mau, dan perlu disubsidi, maka mekanismenya bagaimana supaya mereka terima juga, yang aturan kan gaboleh," imbunya.
Dirinya mencontohkan, misalnya ada pihak swasta yang mau bekerjasama dan perlu subsidi. Kerjasama menjadi jalan menyelesaiakan masalah ini. "Mekanismenya bagaimana supaya mereka terima juga, yang aturan kan nggak boleh. Semester ini semoga bisa dapat solusinya. Bisa pakai cara untuk kerjasama dengan PLN dan swasta," terangnya.
BUTUH DATA AKURAT
Selain butuh investor, kendala lain untuk melistriki kawasan 3T adalah kesesuaian data. Rida menyebut butuh data yang akurat untuk memastikan rasio elektrifikasi bisa mencapai 100%. Soal data Kementerian ESDM sudah bersurat kepada kepada daerah untuk bisa mendapatkan data real kebutuhan dari elektrifikasi.
Meski sudah bersurat, menurutnya baru 17 provinsi yang membarikan datanya, padahal sudah dikirim langsung ke Gubernur. "Kami memang perlu data real listrik, kami butuh data per daerah.Kami kirim surat ke gubernur langsung. Tapi baru 17 provinsi yang ngirim balik,"sesalnya.
Setelah data lengkap, imbuh Rida, akan digunakan oleh pemerintah bersama PLN untuk memetakan wilayah-wilayah yang butuh listrik, beserta besarannya. Selaras dengan data yang real, nantinya juga akan menentukan kebutuhan dari anggaran.
(gus) Next Article Pemerintah Kucurkan Rp 3 T Untuk Insentif Biaya Listrik
Most Popular