Internasional
Apa Kabar Gugatan Gambia atas Myanmar Soal Muslim Rohingya?
Sefti Oktarianisa, CNBC Indonesia
23 January 2020 12:36
Jakarta, CNBC Indonesia - Pengadilan Internasional (International Court of Justice/ICJ) hari ini, Kamis (23/1/2020), akan segera memutuskan gugatan Gambia atas pemerintah Myanmar. Negara Afrika Barat itu sebelumnya mengajukan gugatan terkait tuduhan pembantaian etnis Rohingya di negara ASEAN itu.
Gugatan sendiri diajukan sejak November 2019. Gambia menuding Myanmar melanggar konvensi PBB tahun 1948 dan melakukan genosida pada Rohingya.
Gambia pun menuntut serangkaian aksi perlindungan, termasuk penghentian kekerasan pada etnis yang menetap di kota-kota di Rakhine, utara Myanmar. Termasuk meminta Myanmar memberi akses ke badan-badan PBB untuk menginvestigasi tudingan kekerasan yang terjadi.
Upaya Gambia itu mendapat dukungan dari 100 organisasi HAM. Keputusan hakim diyakini akan membuka tabir sesungguhnya soal apa yang terjadi di Rakhine.
"Kebijakan militer selalu menggunakan kekerasan dan intimidasi terhadap rakyat Myanmar," kata perwakilan 100 organisasi itu, sebagaimana dikutip dari Reuters.
"Kami memahami bahwa kasus terhadap Myanmar diarahkan kepada mereka yang bertanggungjawab menggunakan kekuatan politik dan militer, bukan ke rakyat Myanmar."
Sementara itu, sejumlah pengungsi Rohingya mengaku berdoa untuk keadilan. "Kami berharap itu akan memberikan penilaian yang adil," kata pemimpin komunitas Rohingya Dil Mohammad.
Saat persidangan berlangsung bulan lalu, pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi meminta hakim untuk membatalkan kasus ini. Ia menolak istilah genosida namun mengakui pengerahan kekuatan militer Myanmar memang tidak proporsional.
Sebelumnya, menurut Reuters, lebih dari 730 ribu etnis mayoritas Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar setelah tindakan keras militer di 2017. Mereka dipaksa masuk ke kamp-kamp yang berada di perbatasan Bangladesh.
(sef/miq) Next Article Aung San Suu Kyi Nyalon Pemimpin Myanmar Lagi
Gugatan sendiri diajukan sejak November 2019. Gambia menuding Myanmar melanggar konvensi PBB tahun 1948 dan melakukan genosida pada Rohingya.
Gambia pun menuntut serangkaian aksi perlindungan, termasuk penghentian kekerasan pada etnis yang menetap di kota-kota di Rakhine, utara Myanmar. Termasuk meminta Myanmar memberi akses ke badan-badan PBB untuk menginvestigasi tudingan kekerasan yang terjadi.
"Kebijakan militer selalu menggunakan kekerasan dan intimidasi terhadap rakyat Myanmar," kata perwakilan 100 organisasi itu, sebagaimana dikutip dari Reuters.
"Kami memahami bahwa kasus terhadap Myanmar diarahkan kepada mereka yang bertanggungjawab menggunakan kekuatan politik dan militer, bukan ke rakyat Myanmar."
Sementara itu, sejumlah pengungsi Rohingya mengaku berdoa untuk keadilan. "Kami berharap itu akan memberikan penilaian yang adil," kata pemimpin komunitas Rohingya Dil Mohammad.
Saat persidangan berlangsung bulan lalu, pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi meminta hakim untuk membatalkan kasus ini. Ia menolak istilah genosida namun mengakui pengerahan kekuatan militer Myanmar memang tidak proporsional.
Sebelumnya, menurut Reuters, lebih dari 730 ribu etnis mayoritas Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar setelah tindakan keras militer di 2017. Mereka dipaksa masuk ke kamp-kamp yang berada di perbatasan Bangladesh.
(sef/miq) Next Article Aung San Suu Kyi Nyalon Pemimpin Myanmar Lagi
Most Popular