China Klaim Natuna! Protes RI & Sikap Prabowo hingga Jokowi

Menko Polhukam Mahfud MD memimpin rapat tingkat menteri membahas permasalahan di Natuna di. Selepas rapat di kantor Kemenko Polhukam itu, Menlu Retno Marsudi menyampaikan menyampaikan 4 poin sikap resmi sebagai respons atas tindakan China yang melakukan pelanggaran di perairan Natuna.

Berikut adalah 4 poin sikap RI atas klaim China soal Natuna:

Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok (China) di wilayah ZEE Indonesia

Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982

Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu part (anggota) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati, implementasi dari UNCLOS 1982

Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine-Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982

Walaupun dinilai telah melakukan pelanggaran, China berdalih tidak ada pelanggaran hukum internasional di perairan Natuna. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RRC Geng Shuang dalam press briefing di kantornya, Kamis (2/1/2020).

"Saya ingin menekankan bahwa posisi dan proposisi China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS (United Nations Convention for the Law of the Sea). Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa China memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan (relevant waters)," katanya.

"Apa yang disebut putusan arbitrase Laut China Selatan itu ilegal, batal berdasarkan hukum, dan kami telah lama menegaskan bahwa China tidak menerima atau mengakui hal itu. Pihak China dengan tegas menentang negara, organisasi atau individu mana pun yang menggunakan putusan arbitrase yang tidak sah untuk merugikan kepentingan China," lanjut Geng.


Konflik di Natuna membuat sejumlah tokoj yang terkait seperti Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto buka suara. Prabowo mengatakan bahwa China tetaplah negara sahabat.

Hal ini disampaikan di hadapan awak media usai Prabowo bertemu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Ya saya kira kita harus selesaikan dengan baik. Bagaimanapun China adalah negara sahabat," kata Prabowo di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/20) petang.

Prabowo menuturkan pertemuannya kali ini dengan Luhut dilakukan dalam rangka koordinasi. Salah satunya memang dibahas mengenai konflik dengan China di Natuna.

"Saya selalu koordinasi dengan Menko-Menko. Pernah Menko perekonomian, Menko Polhukam, ya kita harus koordinasi karena kerja sama kita harus baik. Tim ya," tambahnya.

Sejauh ini, Prabowo mengamati Indonesia dan China sudah menyampaikan sikapnya. Adanya perbedaan klaim atas Natuna ini, lanjut Prabowo, perlu dicarikan solusi.

"Yah kita tentunya kan begini ya. Kita masing-masing punya sikap, kita harus mencari suatu solusi yang baiklah. Di ujungnya saya kira kita bisa dapat solusi," bebernya.

Ditanya mengenai dampak memanasnya hubungan ini terhadap investasi China di Indonesia, Prabowo punya pendapat tersendiri. "Kita cool saja, kita santai ya," tutupnya.

Senada dengan sahabatnya itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta ketegangan dengan China karena masalah laut Natuna tak perlu dibesar-besarkan. Dia justru ingin Indonesia berintrospeksi diri.

"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Kalau soal kehadiran kapal itu, sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita itu," kata Luhut di kantornya, Jumat (3/1/20).

Keterbatasan tersebut membuat pihak asing lebih leluasa masuk ke wilayah perairan Indonesia. Luhut menjelaskan bahwa perintah Presiden Jokowi sangat tegas dalam memperkuat coast guard.

"Ya kalau kita nggak hadir kan orang hadir. Jadi kita sebenarnya yang paling marah pertama itu pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup. Nah presiden sudah perintahkan tadi untuk membangun lebih banyak lagi kapal kapal kita, coast guard kita untuk melakukan patroli," tandasnya.

Dia juga menyinggung potensi keretakan hubungan yang berdampak pada investasi China di Indonesia.

"Ya makanya saya bilang untuk apa diributin. Sebenarnya kita juga musti lihat kita ini harus membenahi diri kita. Ya kalau kita ambil ikan sama sama kan boleh," tambahnya.


Sementara itu, Istana pun memastikan Jokowi bersikap tegas merespons klaim China di perairan laut Natuna. Upaya penanganan klaim China di Natuna dilakukan dengan diplomasi damai.

"Berdasarkan arahan Presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna," ujar juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, kepada wartawan seperti dilansir dari detik.com Sabtu (4/1/2020).

Fadjroel lantas mengutip pernyataan Jokowi soal sikap terkait klaim China atas Natuna.

"'Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia', tegas Presiden Jokowi," kata Fadjroel mengutip Jokowi.