Pak Basuki & Mas Anies, Ini Solusi Final Banjir ala Bappenas

Untuk mengatasi problem permukaan tanah di Jakarta, Bappenas mengusulkan pembangunan Waduk Lepas Pantai (WLP), yang dinisiasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) pada 2014. Tiga negara dilibatkan yakni Belanda, Korea Selatan, dan Jepang.

Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah DKI di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) menjalankan proyek reklamasi dengan membangun daratan baru untuk hunian dan perkantoran.

Proyek reklamasi ini banyak dikritik karena justru membuat air menempuh jalan yang lebih panjang menuju ke laut. Penambahan daratan baru juga semakin membebani tanah aluvial yang ada dan mempercepat penurunan permukaan tanah.

Sempat digugat Kementerian Lingkungan Hidup, proyek reklamasi era BTP tersebut tak dilanjutkan. Gubernur Anies menghentikan proyek itu dan aset yang sudah terbangun dikembalikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyisakan 35% untuk pengembang.

Belakangan, Presiden Jokowi melanjutkan proyek waduk lepas pantai dengan nama NCICD tahap II. Kesepakatan diteken di Seoul, Korea Selatan, Kamis (27/6/2019) melibatkan Menteri Basuki dan Gubernur Anies. Nilai proyek ini adalah Rp 169,98 triliun, tanpa dukungan APBN.

Menurut konsep Bappenas, waduk ini akan menampung air dari 13 sungai di Jakarta. Air dam bisa diturunkan hingga 5 meter di bawah permukaan air laut sehingga aliran semua sungai di Jakarta akan kembali deras dan mengurangi risiko genangan ketika curah hujan tinggi.

Sumber: Bappenas

Konsep waduk lepas pantai ini memiliki manfaat ganda baik dari sisi penyediaan air bersih karena menampung air tawar hingga 2,4 miliar meter kubik (m3), maupun dari penyediaan jalur transportasi di atas tanggul yang menghubungkan pelabuhan dan kawasan industri sekitar Jakarta.

Prosesnya juga lebih ramah lingkungan karena dibarengi penanaman hutan bakau seluas 352 hektare, menambah hutan bakau sekarang 376 hektare. Proyek energi terbarukan pun bakal dikembangkan, yakni kincir angin dan panel surya, untuk melistriki pompa dan lampu di waduk.

Menurut rencana, proyek ini juga bakal ramah terhadap warga karena tidak perlu penggusuran, dan nelayan tetap diberikan akses ke laut, lewat kanal penghubung lepas pantai. Berdasarkan perhitungan, tingkat pengembalian investasi (investment rate return/IRR) mencapai 18%-23% alias layak secara bisnis (feasible).

Nah, daripada mendebatkan pemicu banjir yang sudah lama sudah dijelaskan oleh Bappenas jauh-jauh hari, ada baiknya Menteri Basuki dan Gubernur Anis bertemu, bersama Gubernur Ridwan Kamil untuk membicarakan percepatan proyek nasional "penyelamatan Jakarta" ini.

Presiden Jokowi tak perlu ikut berpolemik. Damaikan bawahan anda tersebut dan perintahkan mereka bekerja kongkrit merealisasikan waduk lepas pantai ini. Percayalah! Rakyat, terutama korban banjir, muak dengan pejabat yang hanya bicara dan saling menyalahkan.

[Gambas:Video CNBC]

 

TIM RISET CNBC INDONESIA

(ags/dru)

Pages

Show All