Nasib Sedih Buruh 2020: Diserbu Pekerja Asing & Upah per Jam
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
29 December 2019 13:30
Bukan hanya serangan dalam bersaing menghadapi pekerja asing, buruh juga harus dilema menghadapi wacana aturan lainnya. Yakni sistem pengupahan yang tidak lagi hitungan bulan, namun dirubah menjadi per jam. Sistem pengupahan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah upah bulanan.
Airlangga menuturkan jika pembahasan mengenai hal ini sudah dikomunikasikan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Melalui komunikasi ini juga dibicarakan pengaturan tenaga kerja asing.
"Kesepakatan kerja dan tentu hak pekerja dijamin dan terkait jenis pengupahannya untuk berbasis jam kerja dan harian," ujar Airlangga.
Memang, komposisi tim yang membahas Omnibus Law juga menjadi sorotan. Mayoritas diisi kalangan pengusaha yang menimbulkan anggapan adanya kedekatan penguasa dan pengusaha.
Ekonom senior INDEF Faisal Basri menganggap Omnibus Law bisa menjadi bias yang menguntungkan dunia usaha. Kepentingan buruh dan daerah hampir tidak ada, menurutnya. Jika begitu, Faisal memandang ini bisa menimbulkan gejolak.
"Tidak ada kepentingan buruh yang terwakili dalam proses pembuatan ini. Tidak ada kepentingan daerah, tadi dalam rapat daerah disampaikan," ujar Faisal.
Terkait hal ini, para serikat buruh angkat bicara terkait rencana ini. Melalui sistem pengupahan berbasis per jam, menurutnya pekerja tidak mendapatkan kepastian. "Buruh menolak omnibus law. Termasuk di dalamnya yang mengatur fleksibilitas jam kerja," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono kepada CNBC Indonesia, Senin (23/12/2019).
Serikat buruh menyampaikan jika pihaknya membutuhkan kepastian kerja dan pendapatan kerja. Sehingga buruh bisa menentukan rencana kehidupannya, waktu untuk bekerja, beristirahat, dan bermasyarakat.
"Jam kerja yang saat ini diatur yakni 8 jam sehari atau 40 jam seminggu masih relevan. Termasuk aturan mengenai hak istirahat dan hak cuti," katanya.
Akan tetapi konsep pengupahan per jam di Indonesia masih menjadi barang asing. Berbeda dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) pengupahan per jam adalah barang yang lazim dan menjadi indikator utama.
Berkaca ke Negeri Paman Sam, pada November 2019, upah pekerja non-pertanian adalah US$ 28,29 per jam. Naik 0,2% dibandingkan bulan sebelumnya dan 3,1% secara YoY. Data ini begitu diperhatikan Bank Sentral AS (The Federal Reserve/The Fed).
Ketika pertumbuhan upah melambat, artinya aktivitas produksi tengah lesu. Berkurangnya output menandakan pertumbuhan ekonomi tengah melambat. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan moneter.
(gus)
Airlangga menuturkan jika pembahasan mengenai hal ini sudah dikomunikasikan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Melalui komunikasi ini juga dibicarakan pengaturan tenaga kerja asing.
"Kesepakatan kerja dan tentu hak pekerja dijamin dan terkait jenis pengupahannya untuk berbasis jam kerja dan harian," ujar Airlangga.
Ekonom senior INDEF Faisal Basri menganggap Omnibus Law bisa menjadi bias yang menguntungkan dunia usaha. Kepentingan buruh dan daerah hampir tidak ada, menurutnya. Jika begitu, Faisal memandang ini bisa menimbulkan gejolak.
"Tidak ada kepentingan buruh yang terwakili dalam proses pembuatan ini. Tidak ada kepentingan daerah, tadi dalam rapat daerah disampaikan," ujar Faisal.
Terkait hal ini, para serikat buruh angkat bicara terkait rencana ini. Melalui sistem pengupahan berbasis per jam, menurutnya pekerja tidak mendapatkan kepastian. "Buruh menolak omnibus law. Termasuk di dalamnya yang mengatur fleksibilitas jam kerja," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono kepada CNBC Indonesia, Senin (23/12/2019).
Serikat buruh menyampaikan jika pihaknya membutuhkan kepastian kerja dan pendapatan kerja. Sehingga buruh bisa menentukan rencana kehidupannya, waktu untuk bekerja, beristirahat, dan bermasyarakat.
"Jam kerja yang saat ini diatur yakni 8 jam sehari atau 40 jam seminggu masih relevan. Termasuk aturan mengenai hak istirahat dan hak cuti," katanya.
Akan tetapi konsep pengupahan per jam di Indonesia masih menjadi barang asing. Berbeda dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) pengupahan per jam adalah barang yang lazim dan menjadi indikator utama.
Berkaca ke Negeri Paman Sam, pada November 2019, upah pekerja non-pertanian adalah US$ 28,29 per jam. Naik 0,2% dibandingkan bulan sebelumnya dan 3,1% secara YoY. Data ini begitu diperhatikan Bank Sentral AS (The Federal Reserve/The Fed).
Ketika pertumbuhan upah melambat, artinya aktivitas produksi tengah lesu. Berkurangnya output menandakan pertumbuhan ekonomi tengah melambat. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan moneter.
Pages
Most Popular