Buat Apa Sih Jokowi Beri Slot Jabatan Wakil untuk Moeldoko?

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
26 December 2019 13:43
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata mempersiapkan posisi Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) untuk Jenderal TNI (Purn) Moeldoko
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata mempersiapkan posisi Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) untuk Jenderal TNI (Purn) Moeldoko selama 5 tahun mendatang.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden. Dalam perpres yang diteken Jokowi itu, ada penambahan pos baru yaitu wakil kepala staf kepresidenan.

Dalam Pasal 4 Perpres No 83/2019, seperti dikutip CNBC Indonesia melalui beleid aturan tersebut, Kamis (26/12/2019), disebutkan susunan KSP, yaitu:


1. Kepala Staf Kepresidenan
2. Wakil Kepala Staf Kepresidenan
3. Deputi
4. Tenaga Profesional

KS
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengemukakan wakil kepala staf kepresidenan nantinya akan membantu sejumlah tugas kepala staf kepresidenan dalam mengawal program presiden.

"Membantu Kastaf KSP dalam pelaksanaan fungsi delivery assurance unit, memastikan seluruh program presiden dan wakil presiden terlaksana dengan baik," kata Fadjroel melalui pesan singkat, Kamis (26/12/2019).

Berdasarkan penyataan Moeldoko beberapa waktu lalu, Fadjroel mengatakan bahwa keberadaan wakil kepala staf mempertimbangkan beban kerja yang diemban oleh masing-masing unit. Sehingga, posisi tersebut memang dibutuhkan.

"Wakastaf menangani delivery assurance unit, sedangkan Kastaf menangani policy," jelasnya.

Adapun saat ini posisi Kepala Staf Kepresidenan dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan merupakan satu kesatuan unsur pemimpin KSP.

"Wakil Kepala Staf Kepresidenan mempunyai tugas membantu Kepala Staf Kepresidenan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kantor Staf Presiden," demikian bunyi Pasal 6 ayat 2.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Staf Kepresidenan dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian dan/atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tertentu.

KSP dapat menggunakan jasa konsultan dari luar pemerintahan sepanjang diperlukan dan tidak merugikan kepentingan negara serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Wakil Kepala Staf Kepresidenan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden," bunyi Pasal 16 ayat 2.

Lalu, bagaimana dengan hak Wakil KSP?

"Wakil Kepala Staf Kepresidenan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan Wakil Menteri," demikian bunyi pasal 24.

Selain itu, KSP dapat mengangkat paling banyak lima orang staf khusus yang bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan. Staf khusus ini diangkat dan diberhentikan oleh KSP.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus diberikan setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b," bunyi Pasal 33.


[Gambas:Video CNBC]





Artikel Selanjutnya

Jokowi Lanjutkan KSP, Bagaimana Nasib Jenderal Moeldoko?


(dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading