Tingkatkan Dana Kelolaan, BPDPKS Investasi ke SBN Tahun Depan
Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia
19 December 2019 19:05
Jakarta, CNBC Indonesia- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPPDKS) berencana meningkatkan hasil pengelolaan dananya ke surat berharga negara (SBN). Pengalokasian dana ke SBN ini rencananya dilakukan pada 2020, dengan rencana alokasi Rp 2 triliun.
"Kalau investasi tradisional adalah deposito saja, ke depannya dalam rangka meningkatkan hasil pengelolaan dana, kami akan masuk ke SBN dan sudah ada pembicaraan dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan," kata Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami, Kamis (19/12/2019).
Meski demikian dia masih enggan menjelaskan mekanisme alokasi tersebut, dan akan mengikuti kebijakan yang ada. Sebelumnya menurut Dono, BPDPKS pernah "dipaksa" untuk masuk ke SBN dengan perkiraan alokasi Rp 2 triliun, namun belum terlaksana.
"Kami pernah dipaksa sekitar Rp 2 triliun, jadi kami hitung-hitung aman kalau disisihkan segitu. Belum tahu jumlahnya akan segitu atau tidak yang penting mulai dulu," katanya.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDP-KS Kabul Wijayanto mengatakan selama ini pihaknya belum ikut serta dalam investasi di surat berharga negara karena masih memerlukan persetujuan Kementerian Keuangan. menurutnya masih belum bisa dipastikan pengaturan portofolionya karena harus mengikuti ketentuan yang ada.
"Kami akan ikuti ketentuannya semua tapi ke surat utang, apakah nanti surat utang negara atau korporasi nanti belakangan," katanya.
BPDPKS memilih baru masuk 2020 ke pasar surat berharga negara karena masih ada persyaratan yang harus dipenuhi dari sisi tata kelola, dan izin dari Kementerian Keuangan.
"Apakah Rp 2 triliun akan dibagi-bagi, nanti menyesuaikan yang pasti harus lebih tinggi return dari pagu utamanya," katanya.
(dob/dob) Next Article Remajakan 99 Ribu Hektare Sawit, BPDPKS Gelontorkan Rp 2,4 T
"Kalau investasi tradisional adalah deposito saja, ke depannya dalam rangka meningkatkan hasil pengelolaan dana, kami akan masuk ke SBN dan sudah ada pembicaraan dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan," kata Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami, Kamis (19/12/2019).
Meski demikian dia masih enggan menjelaskan mekanisme alokasi tersebut, dan akan mengikuti kebijakan yang ada. Sebelumnya menurut Dono, BPDPKS pernah "dipaksa" untuk masuk ke SBN dengan perkiraan alokasi Rp 2 triliun, namun belum terlaksana.
"Kami pernah dipaksa sekitar Rp 2 triliun, jadi kami hitung-hitung aman kalau disisihkan segitu. Belum tahu jumlahnya akan segitu atau tidak yang penting mulai dulu," katanya.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDP-KS Kabul Wijayanto mengatakan selama ini pihaknya belum ikut serta dalam investasi di surat berharga negara karena masih memerlukan persetujuan Kementerian Keuangan. menurutnya masih belum bisa dipastikan pengaturan portofolionya karena harus mengikuti ketentuan yang ada.
"Kami akan ikuti ketentuannya semua tapi ke surat utang, apakah nanti surat utang negara atau korporasi nanti belakangan," katanya.
BPDPKS memilih baru masuk 2020 ke pasar surat berharga negara karena masih ada persyaratan yang harus dipenuhi dari sisi tata kelola, dan izin dari Kementerian Keuangan.
"Apakah Rp 2 triliun akan dibagi-bagi, nanti menyesuaikan yang pasti harus lebih tinggi return dari pagu utamanya," katanya.
(dob/dob) Next Article Remajakan 99 Ribu Hektare Sawit, BPDPKS Gelontorkan Rp 2,4 T
Most Popular