Susi & Edhy Berlawanan Soal Lobster, Vietnam Menang Banyak

Efrem Siregar, CNBC Indonesia
18 December 2019 08:09
Vietnam punya kota 'rahasia' soal lobster.
Foto: Menteri KKP Edhy Prabowo dan Susi Pudjiastuti (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Jakarta, CNBC Indonesia - Belakangan ini ramai dengan kontroversi rencana membuka kembali kran ekspor bibit lobster di bawah ukuran 200 gram oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Rencana ini dikritik habis oleh banyak pihak termasuk mantan menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Namun, di tengah polemik tersebut, baru-baru ini di salah satu video di media sosial, sesosok pria berbaju hitam, berada di atas perahu sambil bercuap-cuap. Dia adalah Effendi Gazali, yang selama ini dikenal sebagai pakar komunikasi politik.

Namun, kali ini justru sosok yang terkenal dengan program 'Republik Mimpi' di TV ini berbicara soal lobster. Apa urusannya Effendi Gazali dengan lobster?

Kepada CNBC Indonesia, ia mengatakan video itu diambil pada 25 November 2019, saat ia melakukan 'investigasi' mengenai pusat pengembangan lobster di Vietnam. Di video itu, secara samar-samar, pria yang biasa disapa Bang Pendi ini menyebut lokasi bernama 'Phan Rang'. Ini adalah pusat budidaya lobster terbesar di Vietnam, lokasinya Thap Cham City, di Provinsi Ninh Thuan.



"Saya pecinta budidaya laut, saya tertarik dengan lobster. Saya ke mari dalam rangka sendiri aja, tak ada kepentingan apa-apa," kata Effendi.

Ia mengaku lokasi ini tak mudah bisa masuk bagi orang Indonesia ke lokasi budidaya lobster. Effendi mengaku ditemani rekannya untuk bisa masuk ke lokasi hingga mewawancara pelaku pembudidaya lobster di sana. Ia bilang ada 4 pemain besar di Phan Rang, ia mewawancarai satu dari empat pemain itu yang menguasai pasar hingga 35%.

"Phan Rang, tempat rahasia, orang Indonesia belum ada yang bisa masuk ke sana, tapi saya investigasi," katanya.

Effendi menuturkan gelisahannya soal fakta bahwa lobster Indonesia banyak diselundupkan ke Vietnam melalui perantara Singapura. Sementara itu, di Indonesia kehebohan penenggelaman kapal lebih menonjol daripada kasus lobster yang memperihatinkan.

Ia mengatakan setiap hari kawasan Phan Rang membutuhkan pasokan 500 ribu lebih bibit lobster. Pasokannya berasal dari Singapura, tapi bibit lobster Singapura berasal dari Indonesia.

"Dari Indonesia ke Singapura diselundupkan, tapi yang dari Vietnam mereka mengaku beli secara legal," katanya.

Ia mengatakan di Phan Rang kebutuhan lobster mencapai 70 ton per hari, bila rata-rata satu bibit lobster 200 gram, maka setara kebutuhan 350 ribu ekor bibit lobster. Effendi mengatakan kemampuan pembudidaya Vietnam menghasilkan 70% harapan hidup bibit lobster, maka kebutuhan total per hari mencapai 500 ribu bibit lobster per hari masuk Phan Rang. Perputaran uangnya dari transaksi impor bibit lobster dari Singapura hingga jual beli lobster siap panen di sana sampai belasan miliar rupiah per hari.

"Kalau ditotal perputaran uangnya Rp 15 miliar per hari," katanya.

Effendi mengatakan angka itu cukup masuk akal, karena bila mengacu pada laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saja, soal tindakan pencucian uang (TPPU) dalam penyelundupan bibit lobster nilainya mencapai Rp 900 miliar per tahun atau sekitar Rp 3 miliar per hari.

Sebelumnya PPATK mengungkapkan aliran dana penyelundupan benih lobster ke luar negeri mencapai Rp300 miliar-Rp900 miliar per tahun. Dana tersebut digunakan mendanai pengepul dalam negeri dan membeli benih tangkapan nelayan lokal.

Apa yang dilakukan Effendi di Vietnam seolah ingin membuka mata soal memang ada potensi ekspor lobster ke Vietnam. Namun, selain tentu jadi pembelajaran bagi pembudidaya Indonesia agar bisa meniru Vietnam yang sukses membudidaya bibit lobster dengan tingkat bertahan hidupnya sampai 70%.

Larangan ekspor benih lobster memang pernah diterapkan Susi. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

Kebijakan itu kemudian hendak direvisi oleh Edhy. Langkah Edhy didukung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Nilai tambah juga, dari pada sekarang ini diselundupin 80 persen, lebih bagus dikontrol. Kan ujung-ujungnya pengawasan," kata Luhut di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

[Gambas:Video CNBC]


(hoi/hoi) Next Article Trenggono: Singapura-Vietnam Untung Besar dari Lobster RI!

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular