Genjot Ekonomi, Omnibus Law Jadi Andalan Pemerintah
Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia
16 December 2019 14:36
Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan omnibus law bisa menjadi salah satu cara untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Dengan RUU Omnibus law bisa memberikan dampak positif bagi lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan adanya RUU ini merupakan suatu sinyal positif, karena artinya pemerintah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Adanya RUU omnibus lapangan kerja dan perpajakan, ketika pertumbuhan ekonomi yang menurun adalah suatu hal yang wajar. Indonesia menjadi bagian dari negara G20. Dengan demikian, wibawa dan integritas dari seluruh masyarakat Indonesia perlu terus dijaga dengan baik," kata Suahasil dalam siaran resminya, Senin (16/12/2019).
Dia juga menegaskan utang bukanlah tujuan dari APBN. Utang merupakan alat pembiayaan guna membiayai belanja APBN yang mencakup 5 program prioritas pemerintah jangka menengah.
Kelima program prioritas tersebut yakni infrastruktur, pembangunan SDM, transformasi ekonomi, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Untuk 2020, APBN Republik Indonesia mencapai angka Rp 2,500 Triliun. Dengan begitu diperlukan efisiensi dalam pengelolaan APBN serta pembiayaan.
"Perekonomian Indonesia berbeda, di saat perekonomian dunia melambat, Indonesia masih mampu tumbuh dengan cukup baik," kata Suahasil.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengatakan optimisme perekonomian Indonesia berdampak pada optimisme pengelolaan pembiayaan dalam mendukung pengelolaan fiskal yang semakin kredibel.
"Di tengah kondisi yang volatile, pengelolaan pembiayaan harus dapat melakukan manuver dengan baik untuk mendukung fiskal yang semakin kredibel," kata Luky dalam Financing Talk, Strategi Pembiayaan Utang 2020.
DJPPR juga memberikan penghargaan untuk stakeholder berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi bagi pengelolaan pembiayaan APBN. Sebagai Dealer Utama Surat Utang Negara (SUN) dengan kinerja terbaik 2018, untuk Dealer Utama Terbaik yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Deutsche Bank AG, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Sementara, dealer utama dengan kinerja terbaik di pasar perdana yakni, Deutsche Bank AG. Kemudian, dealer utama dengan kinerja terbaik di pasar sekunder, yakni PT Bank Central Asia Tbk.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan adanya RUU ini merupakan suatu sinyal positif, karena artinya pemerintah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Adanya RUU omnibus lapangan kerja dan perpajakan, ketika pertumbuhan ekonomi yang menurun adalah suatu hal yang wajar. Indonesia menjadi bagian dari negara G20. Dengan demikian, wibawa dan integritas dari seluruh masyarakat Indonesia perlu terus dijaga dengan baik," kata Suahasil dalam siaran resminya, Senin (16/12/2019).
Dia juga menegaskan utang bukanlah tujuan dari APBN. Utang merupakan alat pembiayaan guna membiayai belanja APBN yang mencakup 5 program prioritas pemerintah jangka menengah.
Kelima program prioritas tersebut yakni infrastruktur, pembangunan SDM, transformasi ekonomi, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Untuk 2020, APBN Republik Indonesia mencapai angka Rp 2,500 Triliun. Dengan begitu diperlukan efisiensi dalam pengelolaan APBN serta pembiayaan.
"Perekonomian Indonesia berbeda, di saat perekonomian dunia melambat, Indonesia masih mampu tumbuh dengan cukup baik," kata Suahasil.
 Foto: INVESTOR GATHERING 2019./Dok Kementrian Keuangan |
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengatakan optimisme perekonomian Indonesia berdampak pada optimisme pengelolaan pembiayaan dalam mendukung pengelolaan fiskal yang semakin kredibel.
"Di tengah kondisi yang volatile, pengelolaan pembiayaan harus dapat melakukan manuver dengan baik untuk mendukung fiskal yang semakin kredibel," kata Luky dalam Financing Talk, Strategi Pembiayaan Utang 2020.
DJPPR juga memberikan penghargaan untuk stakeholder berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi bagi pengelolaan pembiayaan APBN. Sebagai Dealer Utama Surat Utang Negara (SUN) dengan kinerja terbaik 2018, untuk Dealer Utama Terbaik yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Deutsche Bank AG, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Sementara, dealer utama dengan kinerja terbaik di pasar perdana yakni, Deutsche Bank AG. Kemudian, dealer utama dengan kinerja terbaik di pasar sekunder, yakni PT Bank Central Asia Tbk.
Untuk mitra distribusi SUN Ritel terbaik 2018, yakni PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Peserta lelang Surat berharga Syariah Negara (SBSN) terbaik 2019, untuk kategori bank konvensional yakni PT Bank Central Asia Tbk, kategori bank syariah yakni Bank Syariah Mandiri dan untuk Kategori Perusahaan Sekuritas adalah PT Danareksa Sekuritas.
Kemudian untuk mitra distribusi SBSN Ritel terbaik 2019, untuk Kategori Bank Konvensional diberikan pada PT Bank Central Asia, Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Kategori Bank Syariah, yakni PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan kategori Non-Bank adalah PT Bareksa Portal Investasi dan PT Star Mercato Capitale (Tanamduit).
(dob/dob) Next Article Global Lesu, Bagaimana Nasib Utang Luar Negeri Pemerintah?
Most Popular