Gegara Utang BPJS: Toko Obat Sampai RS di Ujung Kebangkrutan
Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
13 December 2019 13:08
Utang BPJS Kesehatan kepada Rumah Sakit nampaknya tidak main-main. Jumlahnya mencapai Rp 17 triliun.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia), Kuntjoro. "Piutang [rumah sakit ke BPJS] yang saya tahu hingga 30 September 2019 itu Rp 17 triliun. Semua, se-Indonesia," katanya di gedung DPR Senin (12/11/2019).
Menurut Kuntjoro angka tersebut bukanlah jumlah yang sedikit. Karenanya PERSI menekankan agar BPJS bisa segera menyelesaikan kewajibannya tersebut. Jika tidak, operasional RS yang berpotensi terganggu.
"Terpenting sekarang bayar dulu. Saya kan rumah sakit nih. Yang penting dibayar dulu saja. Supaya pasien yang non BPJS-nya itu meningkat," lanjut Kuntjoro.
Bahkan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, terakhir melaporkan utang BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan yang jatuh tempo pada November mencapai Rp 21,1 triliun.
"Kami laporkan ada masalah serius di dalam pembayaran. Kita sudah utang jatuh tempo Rp 21,1 triliun," kata Fachmi.
Keterlambatan membayar BPJS akan berdampak pada kehidupan tenaga dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lain, cleaning service hingga satpam di sebuah rumah sakit. Keterlambatan membayar dari BPJS juga berdampak pada rantai pasokan di pabrik obat, sehingga tidak hanya berdampak pada ketersediaan obat tetapi perusahaan besar farmasi dan seluruh pekerja di dalam sektor ini.
(dru)
Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia), Kuntjoro. "Piutang [rumah sakit ke BPJS] yang saya tahu hingga 30 September 2019 itu Rp 17 triliun. Semua, se-Indonesia," katanya di gedung DPR Senin (12/11/2019).
Menurut Kuntjoro angka tersebut bukanlah jumlah yang sedikit. Karenanya PERSI menekankan agar BPJS bisa segera menyelesaikan kewajibannya tersebut. Jika tidak, operasional RS yang berpotensi terganggu.
Bahkan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, terakhir melaporkan utang BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan yang jatuh tempo pada November mencapai Rp 21,1 triliun.
"Kami laporkan ada masalah serius di dalam pembayaran. Kita sudah utang jatuh tempo Rp 21,1 triliun," kata Fachmi.
Keterlambatan membayar BPJS akan berdampak pada kehidupan tenaga dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lain, cleaning service hingga satpam di sebuah rumah sakit. Keterlambatan membayar dari BPJS juga berdampak pada rantai pasokan di pabrik obat, sehingga tidak hanya berdampak pada ketersediaan obat tetapi perusahaan besar farmasi dan seluruh pekerja di dalam sektor ini.
(dru)
Pages
Most Popular