Nadiem Hapus UN: Ditentang JK, Didukung Serikat Guru

News - Sandi Ferry, CNBC Indonesia
12 December 2019 09:58
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim resmi menghapus Ujian Nasional.
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim resmi menghapus Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2021. Namun di tahun 2020, UN tetap akan dilaksanakan dan menjadi yang terakhir kalinya.

"Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya. Jadi 2020, bagi banyak orang tua yang sudah investasi buat anaknya belajar mendapat angka terbaik di UN itu silakan lanjut untuk 2020. Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan," kata Nadiem, Rabu kemarin (11/12/2019).

UN 2020 yang terakhir kalinya pun sudah murni akan diselenggarakan langsung oleh sekolah, di antaranya dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).



Alhasil, anggaran UN yang pada tahun 2015 lalu membutuhkan dana hingga Rp 560 miliar bisa dialokasikan ke hal lain.

"Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN [ujian sekolah berstandar nasional] sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran," terang Nadiem.

Sebagai gantinya, Nadiem sedang mempersiapkan format lain untuk tahun 2021 mendatang.

"Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," papar mantan bos Gojek itu.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, 11, sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

"Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA [Programme for International Student Assesment] dan TIMSS [Trends in International Mathematics and Science Study]," tutur Nadiem.

Namun ternyata kebijakan Nadiem tersebut ditentang langsung oleh Wapres RI ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). Dia menilai UN tetap harus diadakan.

"Jika Ujian Nasional tidak ada lagi, tidak jadi penentu kelulusan akhirnya semangat belajarnya berkurang," kata JK di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

"Kalau tidak ada UN semangat belajar akan turun, make sure [pastikan] lagi [kebijakan itu]. Akan jadi generasi lembek. Kalau tidak mau keras bahwa mereka lulus atau tidak lulus," tegas JK lebih jauh.

Meski demikian, suara lain nyatanya datang dari kalangan guru. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendukung langkah Nadiem menghapus UN. Menurut FSGI, langkah tersebut sangat berani mengingat perputaran uangnya sangat besar.

"Banyak pihak terganggu dan tak nyaman dengan penghapusan UN, seperti lembaga bimbingan belajar dan mantan petinggi negara yang bersikukuh mempertahankan UN," kata Wakil Sekjen FSGI Satriwan Salim.

Guru SMA Labschool Jakarta tersebut menilai dengan adanya kebijakan zonasi yang sudah diterapkan, maka eksistensi UN memang sudah sangat tak relevan lagi.

"Apapun namanya nanti, bagi FSGI yang penting adalah asesmen tersebut digunakan untuk menilai proses pembelajaran bukan untuk menguji atau mengetes siswa. Bukan justru menjadi syarat masuk ke jalur (sekolah) yang lebih tinggi," sebut Satriwan.

Simak usulan Nadiem soal kurikulum

[Gambas:Video CNBC]


(tas/tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading