ATR/BPN Targetkan Seluruh Tanah Sudah Bersertifikat di 2025
Yuni Astutik, CNBC Indonesia
11 December 2019 17:33
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan seluruh tanah hingga sawah di Indonesia sudah bersertifikat pada 2025. Demikian disampaikan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dalam media gathering di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
"Targetnya 2025 seluruh tanah didaftarkan, sawah juga," ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, jumlah sertifikat yang sudah diterbitkan pada tahun lalu mencapai 9.400.000 sertifikat. Sedangkan untuk tahun ini, target Kementerian ATR/BPN diperkirakan 11 juta sertifikat.
Khusus untuk luas lahan baku sawah, pemerintah telah merilis data sementara. Meskipun begitu, belum ada angka pasti luasan lahan yang akan dikoreksi. Kementerian ATR/BPN berjanji akan ada rilis data terkait hal itu dalam waktu dekat.
"Wapres (Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin) ingin bersama mengumumkan. Sudah jadi semua. Kita sudah teken semua. Sesegera mungkin (diumumkan). Akhir tahun barangkali. Sedikit ada kenaikan," kata Sofyan.
Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN berjanji merilis data koreksi luas lahan baku sawah pada Desember tahun ini. Kemungkinan akan ada penambahan luas lahan. Pemerintah sudah melaksanakan verifikasi di 20 provinsi utama penghasil beras. Data terakhir BPS, luas lahan baku sawah seluas 7,1 juta hektare.
"Ada penambahan [luas lahan] tapi angka finalnya nanti Desember," kata Sofyan di kantornya, Kamis (31/10/2019).
Lebih lanjut, eks Menteri PPN/Kepala Bappenas itu mengaku sudah memiliki data yang disepakati bersama BPS, BIG, Kementan, dan ATR/BPN. Namun, karena masih dalam perhitungan, data koreksi belum bisa diumumkan sekarang.
Layanan digital
Kementerian ATR/BPN menargetkan seluruh layanan agraria dan tata ruang sudah berbasis elektronik dalam waktu dekat. Menurut Sofyan, dengan layanan elektronik dan digital tersebut setiap orang bisa lebih mudah dalam mengurus hal-hal terkait pertanahan.
"Mau ngecek status tanah nggak ke ATR/BPN, hak tanggungan nggak perlu ke BPN, sehingga kantor BPN menjadi kantor berkelas dunia," ujar Sofyan.
Layanan digital itu diharapkan mempermudah segala urusan masyarakat. Saat ini sudah dilakukan uji coba. Perubahan ke ranah digital ini, lanjut Sofyan, sudah membuahkan hasil.
Buktinya, Kementerian ATR/BPN menerima penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Penghargaan itu diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Alhamdulillah sudah tujuh kantor yang dapat reward. Satu kantor BPN menjadi layanan kantor publik terbaik se-indonesia di Jakarta Utara," katanya.
(miq/miq) Next Article Jokowi Serahkan 3.218 Sertifikat Tanah di Yogyakarta
"Targetnya 2025 seluruh tanah didaftarkan, sawah juga," ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, jumlah sertifikat yang sudah diterbitkan pada tahun lalu mencapai 9.400.000 sertifikat. Sedangkan untuk tahun ini, target Kementerian ATR/BPN diperkirakan 11 juta sertifikat.
"Wapres (Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin) ingin bersama mengumumkan. Sudah jadi semua. Kita sudah teken semua. Sesegera mungkin (diumumkan). Akhir tahun barangkali. Sedikit ada kenaikan," kata Sofyan.
Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN berjanji merilis data koreksi luas lahan baku sawah pada Desember tahun ini. Kemungkinan akan ada penambahan luas lahan. Pemerintah sudah melaksanakan verifikasi di 20 provinsi utama penghasil beras. Data terakhir BPS, luas lahan baku sawah seluas 7,1 juta hektare.
"Ada penambahan [luas lahan] tapi angka finalnya nanti Desember," kata Sofyan di kantornya, Kamis (31/10/2019).
Lebih lanjut, eks Menteri PPN/Kepala Bappenas itu mengaku sudah memiliki data yang disepakati bersama BPS, BIG, Kementan, dan ATR/BPN. Namun, karena masih dalam perhitungan, data koreksi belum bisa diumumkan sekarang.
Layanan digital
Kementerian ATR/BPN menargetkan seluruh layanan agraria dan tata ruang sudah berbasis elektronik dalam waktu dekat. Menurut Sofyan, dengan layanan elektronik dan digital tersebut setiap orang bisa lebih mudah dalam mengurus hal-hal terkait pertanahan.
"Mau ngecek status tanah nggak ke ATR/BPN, hak tanggungan nggak perlu ke BPN, sehingga kantor BPN menjadi kantor berkelas dunia," ujar Sofyan.
Layanan digital itu diharapkan mempermudah segala urusan masyarakat. Saat ini sudah dilakukan uji coba. Perubahan ke ranah digital ini, lanjut Sofyan, sudah membuahkan hasil.
Buktinya, Kementerian ATR/BPN menerima penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Penghargaan itu diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Alhamdulillah sudah tujuh kantor yang dapat reward. Satu kantor BPN menjadi layanan kantor publik terbaik se-indonesia di Jakarta Utara," katanya.
(miq/miq) Next Article Jokowi Serahkan 3.218 Sertifikat Tanah di Yogyakarta
Most Popular