Jokowi Kesal Kilang Mandek, Ahok Mimpi Pertamina Kelas Dunia
Gustidha Budiartie, CNBC Indonesia
11 December 2019 12:29
"Contohnya kilang minyak tadi, kenapa sudah 30 tahun lebih kita tidak membangun satu kilang pun. Kilang ada turunannya, seperti petrokimia, masak kita masih impor. Ini tidak dikerjakan, ini ada apa? Ini gede banget, kalau kita selesaikan kilang, impor petrokimia bisa kita turunkan."
Itulah ungkapan kekesalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Desember 2019 lalu.
Jokowi sudah dua kali mengungkapkan kekesalannya soal kilang minyak yang tak kunjung dibangun.
Maklum, pada janji kampanye-nya pada 2014 dulu, kilang minyak memang menjadi salah satu target Jokowi. Tujuannya, untuk menekan impor minyak sehingga neraca perdagangan bisa ditekan. Masalah neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) menjadi sorotan Jokowi.
Jokowi juga telah menunjuk Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok yang sekarang menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Dalam pertemuan itu, Jokowi mengungkapkan soal perlunya segera dibangun kilang minyak baru di dalam negeri.
Sepertinya, Ahok ditunjuk untuk bisa menyelesaikan masalah di sektor migas, seperti pembangunan kilang, menekan impor, yang ujungnya membuat mereka-mereka yang disebut 'mafia migas' gigit jari.
Baru saja, Ahok mencuit soal tantangan Pertamina ke depan. Tak bicara soal kilang dan masalah lainnya, Ahok hanya berjanji untuk bisa membawa Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia.
Cuitan Ahok di laman Twitternya ini berbarengan dengan hari Ulang Tahun Pertamina. Berikut Cuitan Ahok dalam akun @basuki_btp
Tantangan ke depan pasti banyak, tapi tantangan ini adalah peluang & menjadi pengingat bahwa kita perlu bekerja sama dengan baik. Saya yakin dengan kekompakan serta kerja sama, serta ridho Tuhan bisa membawa Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia. Selamat Ulang Tahun Pertamina
Jokowi memang telah menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) menggantikan Tanri Abeng. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan pun mengomentari penunjukkan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina tersebut.
Dahlan mencoba mengukur kemampuan Ahok. Dia menilai, eks gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta itu belum tentu mampu menjadi komisaris utama Pertamina.
"Komut tidak seberat dirut. Pekerjaan komut adalah pengawas. Mengawasi direksi. Ia mengawasi. Bukan menjalankan," imbuhnya
Dahlan menegaskan, yang menjalankan perusahaan adalah direksi. Terkait hal ini, Dahlan bahkan menilai bahwa kapasitas Ahok tidak hanya bisa bekerja pada tataran pengawas, tetapi sebagai pelaksana juga bisa.
"Menjadi dirut pun BTP mampu. Saya tidak pernah meragukan kemampuan BTP," bebernya.
Menariknya, Dahlan juga memberi penjelasan mengenai perbedaan mampu dan Mampu. Keduanya bagi Dahlan itu tidak sama.
"Mampu menarik benang dari tepung adalah mampu. Mampu menarik benang dari tepung tanpa membuat tepungnya terhambur adalah Mampu," tandasnya.
Dahlan juga punya pesan khusus. Meski tak secara eksplisit ditujukan kepada Ahok, namun pesan tersebut terkait dengan jabatan baru eks mantan gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tersebut.
Harmonis adalah kata kuncinya. Komisaris dan direksi harus harmonis," kata Dahlan.
Keharmonisan itu menurutnya menjadi hal penting agar perusahaan cepat mengambil putusan.
"Ya atau tidak. Atau ditunda. Tapi ada keputusan," lanjutnya.
Dahlan berpendapat, penilaian kepada komisaris biasanya terbatas pada bagaimana hubungannya dengan direksi. Dalam hal ini, orang luar tidak akan tahu prestasi komisaris. Dia menambahkan yang tahu harmonis atau tidak hanya internal perusahaan sendiri.
"Hanya kadang saja bocor sampai bawahan. Bisa juga bocor sampai anggota DPR," tandasnya.
(dru/wed) Next Article Ini Cerita Jokowi Rapat dengan Ahok
Itulah ungkapan kekesalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Desember 2019 lalu.
Jokowi sudah dua kali mengungkapkan kekesalannya soal kilang minyak yang tak kunjung dibangun.
Maklum, pada janji kampanye-nya pada 2014 dulu, kilang minyak memang menjadi salah satu target Jokowi. Tujuannya, untuk menekan impor minyak sehingga neraca perdagangan bisa ditekan. Masalah neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) menjadi sorotan Jokowi.
 Foto: Jokowi (CNBC Indonesia/Chandra Gian Asmara) |
Sepertinya, Ahok ditunjuk untuk bisa menyelesaikan masalah di sektor migas, seperti pembangunan kilang, menekan impor, yang ujungnya membuat mereka-mereka yang disebut 'mafia migas' gigit jari.
Baru saja, Ahok mencuit soal tantangan Pertamina ke depan. Tak bicara soal kilang dan masalah lainnya, Ahok hanya berjanji untuk bisa membawa Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia.
Cuitan Ahok di laman Twitternya ini berbarengan dengan hari Ulang Tahun Pertamina. Berikut Cuitan Ahok dalam akun @basuki_btp
Tantangan ke depan pasti banyak, tapi tantangan ini adalah peluang & menjadi pengingat bahwa kita perlu bekerja sama dengan baik. Saya yakin dengan kekompakan serta kerja sama, serta ridho Tuhan bisa membawa Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia. Selamat Ulang Tahun Pertamina
Jokowi memang telah menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) menggantikan Tanri Abeng. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan pun mengomentari penunjukkan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina tersebut.
Dahlan mencoba mengukur kemampuan Ahok. Dia menilai, eks gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta itu belum tentu mampu menjadi komisaris utama Pertamina.
"Komut tidak seberat dirut. Pekerjaan komut adalah pengawas. Mengawasi direksi. Ia mengawasi. Bukan menjalankan," imbuhnya
Dahlan menegaskan, yang menjalankan perusahaan adalah direksi. Terkait hal ini, Dahlan bahkan menilai bahwa kapasitas Ahok tidak hanya bisa bekerja pada tataran pengawas, tetapi sebagai pelaksana juga bisa.
"Menjadi dirut pun BTP mampu. Saya tidak pernah meragukan kemampuan BTP," bebernya.
Menariknya, Dahlan juga memberi penjelasan mengenai perbedaan mampu dan Mampu. Keduanya bagi Dahlan itu tidak sama.
"Mampu menarik benang dari tepung adalah mampu. Mampu menarik benang dari tepung tanpa membuat tepungnya terhambur adalah Mampu," tandasnya.
Dahlan juga punya pesan khusus. Meski tak secara eksplisit ditujukan kepada Ahok, namun pesan tersebut terkait dengan jabatan baru eks mantan gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tersebut.
Harmonis adalah kata kuncinya. Komisaris dan direksi harus harmonis," kata Dahlan.
Keharmonisan itu menurutnya menjadi hal penting agar perusahaan cepat mengambil putusan.
"Ya atau tidak. Atau ditunda. Tapi ada keputusan," lanjutnya.
Dahlan berpendapat, penilaian kepada komisaris biasanya terbatas pada bagaimana hubungannya dengan direksi. Dalam hal ini, orang luar tidak akan tahu prestasi komisaris. Dia menambahkan yang tahu harmonis atau tidak hanya internal perusahaan sendiri.
"Hanya kadang saja bocor sampai bawahan. Bisa juga bocor sampai anggota DPR," tandasnya.
(dru/wed) Next Article Ini Cerita Jokowi Rapat dengan Ahok
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular