Internasional
Kepercayaan Bisnis di Hong Kong Rusak Gegara Trump, Kok Bisa?
Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
03 December 2019 17:01
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengatakan Undang-Undang (UU) Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi Hong Kong yang baru ditandatangani Amerika Serikat (AS) pekan lalu, bisa merusak kepercayaan bisnis di pusat keuangan Asia itu.
"Dampaknya saat ini adalah pada kepercayaan... karena perusahaan akan khawatir tentang tindakan yang mungkin diambil oleh pemerintah AS di masa depan setelah mereka meninjau undang-undang ini," kata Lam, Selasa (3/12/2019).
"Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong itu sama sekali tidak diperlukan," tambahnya.
UU yang ditandatangani Presiden AS Donald Trump ini akan mengharuskan perwakilan AS untuk melakukan tinjauan tahunan terhadap otonomi Hong Kong. Tinjauan ini akan menjadi syarat bagi kawasan itu jika ingin melakukan aktivitas perdagangan dengan AS.
UU ini juga memungkinkan AS menjatuhkan sanksi terhadap pejabat yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Hong Kong. Selain UU ini, ada pula UU soal penghentian ekspor senjata untuk penanganan massa ke Hong Kong.
Lebih lanjut, dalam kesempatan itu, Lam juga mengumumkan bahwa pemerintah Hong Kong meluncurkan langkah-langkah bantuan periode keempat untuk membantu menopang ekonomi kota yang hancur akibat demo berkepanjangan.
Lam tidak merinci langkah-langkah tambahan apa yang akan diambil untuk meningkatkan kegiatan ekonomi kota yang masih jadi bagian China itu. Ia hanya mengatakan rincian akan diumumkan dalam waktu dekat.
Mengutip laporan Reuters, pemerintah kota sebelumnya telah menawarkan bantuan sekitar HK$ 21 miliar atau US$ 2,7 miliar untuk mendukung perekonomian, khususnya sektor transportasi, pariwisata dan ritel. Jumlah itu hampir setara Rp 38 triliun (estimasi kurs Rp 14.000/dolar).
Pendanaan itu dikucurkan di tengah memburuknya kinerja ekonomi Hong Kong, yang dinyatakan terjerat resesi pada kuartal terakhir akibat demonstrasi anti-pemerintah yang tak kunjung berakhir.
(sef/sef) Next Article Demo Belum Reda, China Copot Pejabat Penting di Hong Kong
"Dampaknya saat ini adalah pada kepercayaan... karena perusahaan akan khawatir tentang tindakan yang mungkin diambil oleh pemerintah AS di masa depan setelah mereka meninjau undang-undang ini," kata Lam, Selasa (3/12/2019).
"Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong itu sama sekali tidak diperlukan," tambahnya.
UU ini juga memungkinkan AS menjatuhkan sanksi terhadap pejabat yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Hong Kong. Selain UU ini, ada pula UU soal penghentian ekspor senjata untuk penanganan massa ke Hong Kong.
Lebih lanjut, dalam kesempatan itu, Lam juga mengumumkan bahwa pemerintah Hong Kong meluncurkan langkah-langkah bantuan periode keempat untuk membantu menopang ekonomi kota yang hancur akibat demo berkepanjangan.
Lam tidak merinci langkah-langkah tambahan apa yang akan diambil untuk meningkatkan kegiatan ekonomi kota yang masih jadi bagian China itu. Ia hanya mengatakan rincian akan diumumkan dalam waktu dekat.
Mengutip laporan Reuters, pemerintah kota sebelumnya telah menawarkan bantuan sekitar HK$ 21 miliar atau US$ 2,7 miliar untuk mendukung perekonomian, khususnya sektor transportasi, pariwisata dan ritel. Jumlah itu hampir setara Rp 38 triliun (estimasi kurs Rp 14.000/dolar).
Pendanaan itu dikucurkan di tengah memburuknya kinerja ekonomi Hong Kong, yang dinyatakan terjerat resesi pada kuartal terakhir akibat demonstrasi anti-pemerintah yang tak kunjung berakhir.
(sef/sef) Next Article Demo Belum Reda, China Copot Pejabat Penting di Hong Kong
Most Popular