Jokowi Buka-bukaan Soal Banyaknya Wamen & Cibiran Pemborosan
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
27 November 2019 17:39
Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara perihal komposisi kabinet yang dianggap sejumlah pihak semakin gemuk lantaran jumlah wakil menteri yang cukup 'jumbo'.
Pernyataan ini dikemukakan Jokowi merespons payung hukum pembentukan wakil menteri yang dianggap inkonstitusional lantaran dianggap hanya memberikan beban yang lebih besar dari sisi penganggaran.
"UU-nya kan juga tercantum jelas," kata Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2019).
Jokowi pun menganggap alasan UU itu di gugat hanyalah sebuah perspektif. Namun, pemerintah pun memberikan garansi bahwa penambahan jumlah wakil menteri bagian dari pengelolaan negara.
"Kita ini mengelola negara 17.000 pulau, 267 juta itu tidak mungkin dikerjakan untuk kementerian-kementerian tertentu yang memiliki beban berat, tentu saja membutuhkan kontrol, pengawasan, butuh cek lapangan," kata Jokowi.
"Contoh saja BUMN, 143 perusahaan, hanya dipegang oleh menteri, ya sangat berat. Contoh lagi kementerian desa, 75.000 desa di seluruh tanah air hanya menteri desa saja. Siapa yang ngontrol dananya?,"
"Saya kira ga ada masalah," tegas Jokowi.
Jokowi lantas meminta semua pihak tidak begitu saja menilai. Eks Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, komposisi kabinet saat ini sudah cukup ideal, selama tetap bisa dilihat efektivitasnya.
"Jangan menilai sesuatu dari banyaknya, bandingkan dengan negara-negara yang berpenduduk lebih sedikit, organisasinya seperti apa, efektivitas seperti apa," jelasnya.
(dob/dob) Next Article Jokowi Terbitkan Perpres, Menteri PAN-RB Boleh Punya Wakil
Pernyataan ini dikemukakan Jokowi merespons payung hukum pembentukan wakil menteri yang dianggap inkonstitusional lantaran dianggap hanya memberikan beban yang lebih besar dari sisi penganggaran.
"UU-nya kan juga tercantum jelas," kata Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2019).
Jokowi pun menganggap alasan UU itu di gugat hanyalah sebuah perspektif. Namun, pemerintah pun memberikan garansi bahwa penambahan jumlah wakil menteri bagian dari pengelolaan negara.
"Kita ini mengelola negara 17.000 pulau, 267 juta itu tidak mungkin dikerjakan untuk kementerian-kementerian tertentu yang memiliki beban berat, tentu saja membutuhkan kontrol, pengawasan, butuh cek lapangan," kata Jokowi.
"Contoh saja BUMN, 143 perusahaan, hanya dipegang oleh menteri, ya sangat berat. Contoh lagi kementerian desa, 75.000 desa di seluruh tanah air hanya menteri desa saja. Siapa yang ngontrol dananya?,"
"Saya kira ga ada masalah," tegas Jokowi.
Jokowi lantas meminta semua pihak tidak begitu saja menilai. Eks Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, komposisi kabinet saat ini sudah cukup ideal, selama tetap bisa dilihat efektivitasnya.
"Jangan menilai sesuatu dari banyaknya, bandingkan dengan negara-negara yang berpenduduk lebih sedikit, organisasinya seperti apa, efektivitas seperti apa," jelasnya.
(dob/dob) Next Article Jokowi Terbitkan Perpres, Menteri PAN-RB Boleh Punya Wakil
Most Popular