Teruntuk Ibu Sri Mulyani Hingga Pak Erick Thohir

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia belum menghadapi resesi, apalagi depresi. Namun demikian gejala menuju resesi semakin terlihat jelas.

Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) melihat beberapa fokus kebijakan kementerian yang perlu dilakukan. Berikut paparan INDEF yang dikutip Selasa (26/11/2019).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

• Memastikan bahwa koordinasi dan strategi menghadapi potensi risiko resesi ekonomi berjalan sesuai rencana
• Penajaman kembali strategi paket kebijakan ekonomi yang lebih atraktif dan 'nendang' bagi pelaku ekonomi.

Kementerian Keuangan

• Meningkatkan kualitas koordinasi dengan otoritas moneter
• Menambah basis pajak baru secara hati-hati dalam rangka menambah penerimaan negara tanpa harus mengganggu perekonomian. Perluasan basis pajak berarti menggaet potensi pajak yang selama ini belum tersentuh.
• Strategi penjualan surat berharga negara secara prudent dengan nominal ritel dalam rangka pendalaman pasar keuangan domestik. Sejalan dengan itu mengurangi risiko kepemilikan surat utang negara oleh asing.

Kementerian Perdagangan

• Hal yang harus diperhatikan serius dalam perdagangan dalam negeri adalah menjamin distribusi dan pasokan bahan pokok, terutama sembilan bahan pokok tetap tersedia guna menghindari gejolak inflasi akibat distribusi yang tidak beres sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
• Terkait dengan perdagangan luar negeri adalah mencari pasar ekspor non tradisional dalam rangka memasarkan produk-produk Indonesia.

Kementerian Perindustrian

• Salah satu Pekerjaan Rumah terbesar Indonesia di bidang industri adalah membangun mother of industry yakni industri baja dan industri petrokimia. Industri baja dibutuhkan dalam rangka mendukung industri turunan yang membutuhkan suplai baja, terutama industri permesinan dan juga infrastruktur.
• Kementerian Perindustrian juga perlu mengembangkan agroindustri, mengingat sifat industri ini adalah bahan baku tersedia di domestik, mampu memenuhi kebutuhan end user (masyarakat), dan potensial untuk ekspor.


Kementerian Pertanian

Memastikan produksi bahan pangan dalam negeri terpenuhi. Dua alasan utama adalah mengurangi impor dan menjaga harga pangan di pasaran tetap stabil. Pengurangan impor penting dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap US$. Menjaga harga stabil penting dalam menjaga inflasi yang berujung pada perlindungan daya beli masyarakat.

Kementerian Ketenagakerjaan

• Mengawal program kartu pra kerja Pemerintah dan menjaga agar buruh atau pekerja tetap produktif selaras dengan kenaikan upah yang terjadi setiap tahun.
• Menjaga produktivitas pekerja juga menjadi hal utama yang harus diperhatikan.

Kementerian Koperasi dan UMKM

• Satu hal poin utama yang harus diperhatikan terkait dengan keberadaan UMKM, dan juga koperasi, di Indonesia adalah masalah scale-up UMKM. Scale up UMKM dan Koperasi penting agar porsi UMKM dan koperasi dalam perekonomian meningkat. Scale-up UMKM bisa dihubungkan dengan pembangunan industri agro yang
• melibatkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian.
• Salah satu instrumen yang bisa dijadikan sebagai sumber permodalan UMKM adalah adanya institusi atau entitas Bursa Efek Khusus UMKM (BEKU). Keberadaan BEKU akan menjadi alternatif pembiayaan oleh UMKM sekaligus memperdalam keuangan di Indonesia.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

• Lahan menjadi salah satu kendala investasi di Indonesia. Keberadaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di Indonesia yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi.
• Selain penyelesaian urusan tanah untuk kegiatan investasi, perwujudan tata ruang yang konsisten juga diperlukan. Tata ruang yang konsisten diperlukan untuk perencanaan sistem logistik yang efektif dan efisien dan berumur jangka panjang.

Kementerian BUMN

• Keterlibatan BUMN penting, namun ketika terlihat bahwa perekonomian didominasi oleh BUMN maka akan mengurangi minat swasta untuk melaksanakan investasi.
• Pada pemerintahan periode kedua Jokowi harus menunjukkan bahwa BUMN dan swasta bisa berkolaborasi dalam melaksanakan pembangunan nasional. Apa ruang yang menjadi kerja BUMN dan apa ruang yang menjadi kerja swasta harus disinergikan karena kata kunci mitigasi resesi ekonomi adalah kolaborasi dan sinergi.

Baca: Dievaluasi Ulang Erick, Holding BUMN Berpotensi Batal

[Gambas:Video CNBC]

(dru) Next Article Erick Thohir Tanggapi Sri Mulyani Soal BUMN Kena 'Red Alert'