Inilah Alasan BPTJ Mau Kepung Jakarta dengan Jalan Berbayar
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
24 November 2019 17:25
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah punya alasan kuat terkait penerapan kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di DKI Jakarta. Tak hanya di wilayah ibu kota, nantinya jalan-jalan di daerah yang berbatasan dengan DKI Jakarta juga dikenakan kebijakan tersebut.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, menjelaskan bahwa ERP masuk dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018.
"Artinya bahwa ERP sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan ada payung hukumnya, ada regulasinya," ujarnya saat berbincang dengan CNBC Indonesia belum lama ini.
Aturan tersebut terbit dengan memperhatikan kondisi Jabodetabek saat ini. Bambang menyebut, pergerakan orang di Jabodetabek dari tahun ke tahun selalu meningkat tajam.
"Dua tahun yang lalu baru 45 juta per hari, sekarang sudah 88 juta pergerakan orang per hari," imbuhnya.
Selain itu, kondisi lingkungan di Jakarta juga kian memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh melimpahnya pengguna kendaraan pribadi di jalanan Jakarta.
"Lihat polusi udara kita kan sudah luar biasa, bahkan selalu warna merah, artinya di ambang batas. Kemudian kondisi cuaca menyebabkan perubahan iklim," tandasnya.
Lebih dari itu, kemacetan di Jakarta juga menyebabkan banyak kerugian. Karenanya, penerapan jalan berbayar merupakan solusi menjawab semua persoalan tersebut.
"Ini pertimbangan kita bahwa kita harus cepat-cepat mengambil kebijakan yang lebih advance," bebernya.
Jalan berbayar ini merupakan keberlanjutan dari kebijakan ganjil-genap yang dinilai Bambang hanya bisa efektif setahun. Kini, sejumlah kelemahan mulai tampak dari kebijakan ganjil-genap.
"Misalnya setelah tanggal 31 ketemu tanggal 1. Ada dua hari yang genap tidak jalan," kata Bambang. "Yang paling berbahaya adalah dengan kebijakan ganjil-genap orang tidak membeli mobil kedua atau ketiga, tetapi mereka justru pindah ke roda dua," lanjutnya.
(miq/miq) Next Article Jakarta Mau Dikepung Jalan Berbayar Tahun Depan, Serius Nih?
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, menjelaskan bahwa ERP masuk dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018.
"Artinya bahwa ERP sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan ada payung hukumnya, ada regulasinya," ujarnya saat berbincang dengan CNBC Indonesia belum lama ini.
"Dua tahun yang lalu baru 45 juta per hari, sekarang sudah 88 juta pergerakan orang per hari," imbuhnya.
Selain itu, kondisi lingkungan di Jakarta juga kian memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh melimpahnya pengguna kendaraan pribadi di jalanan Jakarta.
"Lihat polusi udara kita kan sudah luar biasa, bahkan selalu warna merah, artinya di ambang batas. Kemudian kondisi cuaca menyebabkan perubahan iklim," tandasnya.
Lebih dari itu, kemacetan di Jakarta juga menyebabkan banyak kerugian. Karenanya, penerapan jalan berbayar merupakan solusi menjawab semua persoalan tersebut.
"Ini pertimbangan kita bahwa kita harus cepat-cepat mengambil kebijakan yang lebih advance," bebernya.
Jalan berbayar ini merupakan keberlanjutan dari kebijakan ganjil-genap yang dinilai Bambang hanya bisa efektif setahun. Kini, sejumlah kelemahan mulai tampak dari kebijakan ganjil-genap.
"Misalnya setelah tanggal 31 ketemu tanggal 1. Ada dua hari yang genap tidak jalan," kata Bambang. "Yang paling berbahaya adalah dengan kebijakan ganjil-genap orang tidak membeli mobil kedua atau ketiga, tetapi mereka justru pindah ke roda dua," lanjutnya.
(miq/miq) Next Article Jakarta Mau Dikepung Jalan Berbayar Tahun Depan, Serius Nih?
Most Popular