Merrill Lynch: Intervensi China di Hong Kong Makin Kuat!
14 November 2019 06:29
Foto: Demo Hong Kong (REUTERS/Tyrone Siu)
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Strategi Ekuitas China di Bank of America Merrill Lynch David Cui mengatakan pemerintah China kemungkinan akan memperkuat campur tangan mereka dalam urusan Hong Kong setelah demonstrasi berbulan-bulan di negeri administrasi China itu kian meluas.
Selain itu, aksi unjuk rasa yang dimulai sejak Juni 2019 itu semakin tidak terkendali dan anarkis.
"Saya pikir dampak demo dalam beberapa bulan terakhir ini, [terjadi] perubahan terbesar. Saya pikir Beijing ... akan lebih banyak campur tangan dalam urusan Hong Kong," kata David Cui kepada CNBC International, Rabu (13/11/2019).
"Mungkin ada langkah redistribusi kekayaan dan pendapatan yang sangat besar[di Hong Kong]," tambah Cui.
Lebih lanjut, Cui mengatakan bahwa demonstrasi telah berhasil membuktikan bahwa China belum berhasil mematuhi perjanjian kebijakan yang dibuatnya dengan Hong Kong pada 1997.
Seperti diketahui, pada tahun itu Hong Kong dikembalikan oleh Inggris ke China, dengan syarat sebagai wilayah semi-otonom di bawah prinsip 'satu negara, dua sistem'. Hal ini memberi warga Hong Kong tingkat kebebasan finansial dan hukum yang tidak diatur oleh pemerintah China.
"Saya pikir strategi lama adalah, Anda tahu, membiarkan Hong Kong, khususnya para elite, untuk menjalankan Hong Kong [secara mandiri]," katanya. Hal itu, menurutnya, akan menjadi contoh yang baik, terutama bagi Taiwan untuk kembali rujuk dengan China.
Sebelumnya, pada Juli lalu, China memperingatkan bahwa mereka siap untuk berperang jika terdapat gelagat yang menunjukkan Taiwan ingin merdeka, dan mengecam Amerika Serikat (AS). Pada Agustus, bahkan pemerintah China melarang warganya berwisata ke Taiwan.
Cui menambahkan bahwa, dengan melihat keadaan demo saat ini, China hanya memiliki dua pilihan tentang Hong Kong. Pertama, membiarkan kota itu tetap menjadi wilayah administratif khusus yang memiliki "otonomi penuh". Kedua, 'lebih menekan' Hong Kong dengan beberapa kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi.
Cui merasa pilihan kedua lebih mungkin terjadi.
"Kita berbicara tentang perubahan besar-besaran dalam kebijakan Hong Kong selama beberapa tahun ke depan, kita hanya benar-benar di ambang ... perubahan yang berarti, perubahan yang sangat berarti," kata Cui.
"Kebijakan selama 20 tahun terakhir mungkin akan berubah," tambahnya.
Aksi vandalisme melanda Hong Kong
(tas)
Selain itu, aksi unjuk rasa yang dimulai sejak Juni 2019 itu semakin tidak terkendali dan anarkis.
"Saya pikir dampak demo dalam beberapa bulan terakhir ini, [terjadi] perubahan terbesar. Saya pikir Beijing ... akan lebih banyak campur tangan dalam urusan Hong Kong," kata David Cui kepada CNBC International, Rabu (13/11/2019).
 Foto: Demo Hong Kong (REUTERS/Tyrone Siu) |
"Mungkin ada langkah redistribusi kekayaan dan pendapatan yang sangat besar[di Hong Kong]," tambah Cui.
Lebih lanjut, Cui mengatakan bahwa demonstrasi telah berhasil membuktikan bahwa China belum berhasil mematuhi perjanjian kebijakan yang dibuatnya dengan Hong Kong pada 1997.
Seperti diketahui, pada tahun itu Hong Kong dikembalikan oleh Inggris ke China, dengan syarat sebagai wilayah semi-otonom di bawah prinsip 'satu negara, dua sistem'. Hal ini memberi warga Hong Kong tingkat kebebasan finansial dan hukum yang tidak diatur oleh pemerintah China.
"Saya pikir strategi lama adalah, Anda tahu, membiarkan Hong Kong, khususnya para elite, untuk menjalankan Hong Kong [secara mandiri]," katanya. Hal itu, menurutnya, akan menjadi contoh yang baik, terutama bagi Taiwan untuk kembali rujuk dengan China.
Sebelumnya, pada Juli lalu, China memperingatkan bahwa mereka siap untuk berperang jika terdapat gelagat yang menunjukkan Taiwan ingin merdeka, dan mengecam Amerika Serikat (AS). Pada Agustus, bahkan pemerintah China melarang warganya berwisata ke Taiwan.
Cui menambahkan bahwa, dengan melihat keadaan demo saat ini, China hanya memiliki dua pilihan tentang Hong Kong. Pertama, membiarkan kota itu tetap menjadi wilayah administratif khusus yang memiliki "otonomi penuh". Kedua, 'lebih menekan' Hong Kong dengan beberapa kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi.
Cui merasa pilihan kedua lebih mungkin terjadi.
"Kita berbicara tentang perubahan besar-besaran dalam kebijakan Hong Kong selama beberapa tahun ke depan, kita hanya benar-benar di ambang ... perubahan yang berarti, perubahan yang sangat berarti," kata Cui.
"Kebijakan selama 20 tahun terakhir mungkin akan berubah," tambahnya.
Aksi vandalisme melanda Hong Kong
Artikel Selanjutnya
Hong Kong Semakin Membara, AS Mulai Ikut Campur
(tas)
