Jokowi Tak Berani Berantem dengan Negara Lain, Kenapa?
13 November 2019 14:30
Bogor, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, begitu berani mengumandangkan perang dagang dengan China. Alasannya, karena AS merasa dicurangi dalam perdagangan dengan China.
"CAD kita baik defisit neraca perdagangan kita rampung kalau kita mau berantem dengan negara manapun kita berani, karena stabilitas ekonomi makro kita stabil. Misalnya kita di-banned misalnya CPO kita ke Eropa kita mikir-mikir kalau dua ini sudah baik, yang nge-banned CPO itu, kita potong impor mobil dari sana berani kita," papar Jokowi di acara Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).
Dia mengatakan, investasi dan ekspor sudah harga mati harus ditingkatkan. Perizinan untuk dua hal ini harus dipercepat dan tak boleh diperlambat birokrasi.
Posisi Indonesia dengan CAD di atas 2% membuat Jokowi masih berpikir panjang untuk bisa melakukan tindakan balasan apabila dicurangi di sektor perdagangan internasional.
Untuk mencapai kondisi ekonomi yang ideal tadi, Jokowi mulai memangkas birokrasi. Jabatan Eselon III dan IV dihapus. Penghapusan jabatan eselon III dan IV ini bertujuan agar menghapus struktur birokrasi, dan mengubah PNS dengan pangkat tersebut menjadi fungsional.
"Ini ke struktural, ke fungsional, tapi tidak memotong pendapatan, kita hanya menginginkan kecepatan dalam memutuskan, jangan dipelintir, sekarang sudah berkurang sekali memelintir," ujar Jokowi.
(wed/hoi)
Untuk Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan belum berani berantem dengan negara lain. Kenapa Pak? Alasannya, Indonesia masih memiliki penyakit defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) yang bisa dibilang parah, dan bertahun-tahun belum bisa dibereskan.
"CAD kita baik defisit neraca perdagangan kita rampung kalau kita mau berantem dengan negara manapun kita berani, karena stabilitas ekonomi makro kita stabil. Misalnya kita di-banned misalnya CPO kita ke Eropa kita mikir-mikir kalau dua ini sudah baik, yang nge-banned CPO itu, kita potong impor mobil dari sana berani kita," papar Jokowi di acara Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).
Dia mengatakan, investasi dan ekspor sudah harga mati harus ditingkatkan. Perizinan untuk dua hal ini harus dipercepat dan tak boleh diperlambat birokrasi.
Posisi Indonesia dengan CAD di atas 2% membuat Jokowi masih berpikir panjang untuk bisa melakukan tindakan balasan apabila dicurangi di sektor perdagangan internasional.
Untuk mencapai kondisi ekonomi yang ideal tadi, Jokowi mulai memangkas birokrasi. Jabatan Eselon III dan IV dihapus. Penghapusan jabatan eselon III dan IV ini bertujuan agar menghapus struktur birokrasi, dan mengubah PNS dengan pangkat tersebut menjadi fungsional.
"Ini ke struktural, ke fungsional, tapi tidak memotong pendapatan, kita hanya menginginkan kecepatan dalam memutuskan, jangan dipelintir, sekarang sudah berkurang sekali memelintir," ujar Jokowi.
(wed/hoi)
